Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)

GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies · Vol. 1 No. 1 (2015) · hlm. 51–68

DOI
10.22373/equality.v1i1.779
ISSN
2548-1959, 2461-1468
Terbit
2015-03-01
Penerbit
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Dengan demikian diperlukan pembahasan begaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat dan bagaimana cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh. Kata Kunci:

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 22 tautan kepenulisan bersama · 6 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Syiah Kuala
  • Padjadjaran University
  • Malikussaleh University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Amrullah BustamamUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Tasbi HusenUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sari HandayaniAfiliasi tidak diketahui1
Mahlil RidwanPadjadjaran University1
Nurlina NurlinaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Faisal A. RaniUniversitas Syiah Kuala1
Muazzin MuazzinUniversitas Syiah Kuala1
Diana Wulan FitriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mohd Kalam DaudUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Retno Wati YulianUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Burhanuddin A. GaniUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Satria JuandaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Misran RamliUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Abidin NurdinMalikussaleh University1
Nurul AulianaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Analiyansyah, Analiyansyah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rahmatillah, Syarifah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan Anak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Adat Aceh</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Dengan demikian diperlukan pembahasan begaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat dan bagaimana cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh.

Kata Kunci:</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UIN Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2015-03-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/equality.v1i1.779</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies; Vol. 1 No. 1 (2015); 51-68</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES; Vol 1 No 1 (2015); 51-68</dc:source>
	<dc:source>2548-1959</dc:source>
	<dc:source>2461-1468</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779/609</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies</dc:rights>
</oai_dc:dc>