Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

DAMPAK PENERAPAN ABSEN SIDIK JARI (FINGER PRINT) TERHADAP PNS PEREMPUAN DI LINGKUP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies · Vol. 1 No. 2 (2015) · hlm. 27–36

DOI
10.22373/equality.v1i2.787
ISSN
2548-1959, 2461-1468
Terbit
2015-09-01
Penerbit
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Tulisan ini menyoroti tentang dampak pemberlakuan finger print bagi PNS perempuan baik karyawati maupun dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tulisan ini terinspirasi dari banyaknya perdebatan dan sekaligus keluhan akibat dari pemberlakuan sistem absensi digital ini. Bukan hanya para karyawan dan dosen laki-laki yang merasa sedikit keberatan dengan kebijakan ini, apalagi para karyawati dan dosen perempuan yang memiliki peran atau beban ganda (double burden) di ranah publik dan domestik. Perbedaan penafsiran pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama pada pasal 3 ayat 1 dan 3, serta Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam pada pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 merupakan awal dari permasalahan, karena pada dasarnya peraturan tersebut memberikan toleransi sampai pukul 09.00 dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja 7,5 jam perhari. Bahkan bagi dosen rincian jam kerja di sesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memiliki makna bahwa dosen tidak harus berada di kampus sampai sore hari karena adanya kewajiban yang lain dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Adanya toleransi dalam kedua peraturan tersebut sangat membantu PNS perempuan yang bisa berangkat ke kantor lebih telat dibandingkan suami dan anak-anak yang pergi ke sekolah, tanpa harus mengabaikan peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Akan tetapi sangat disayangkan, peraturan ini tidak diterapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai sebuah kebijakan yang mashlahah terutama bagi PNS perempuan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

15 penulis · 25 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
  • State University of Medan
  • Universiti Malaysia Terengganu
  • University of Malaya
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rosmala DewiState University of Medan1
Rischa YullyanaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Musdawati MusdawatiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Cut Dian FitriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nelli MardhiahUniversiti Malaysia Terengganu1
Khairunnisa KhairunnisaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Fawwaz ArtanogaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rika MuliaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Asy'ari Asy'ariSekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh1
Mohd Roslan Mohd NorUniversity of Malaya1
Muhammad FaisalSekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh1
Miftahul JannahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Fadhilah FadhilahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Salami SalamiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">DAMPAK PENERAPAN ABSEN SIDIK JARI (FINGER PRINT) TERHADAP PNS PEREMPUAN DI LINGKUP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Inayatillah, Inayatillah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perempuan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Double Burden</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Finger Print</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Disiplin kerja</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tulisan ini menyoroti tentang dampak pemberlakuan finger print bagi PNS perempuan baik karyawati maupun dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tulisan ini terinspirasi dari banyaknya perdebatan dan sekaligus keluhan akibat dari pemberlakuan sistem absensi digital ini. Bukan hanya para karyawan dan dosen laki-laki yang merasa sedikit keberatan dengan kebijakan ini, apalagi para karyawati dan dosen perempuan yang memiliki peran atau beban ganda (double burden) di ranah publik dan domestik. Perbedaan penafsiran pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama pada pasal 3 ayat 1 dan 3, serta Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam pada pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 merupakan awal dari permasalahan, karena pada dasarnya peraturan tersebut memberikan toleransi sampai pukul 09.00 dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja 7,5 jam perhari. Bahkan bagi dosen rincian jam kerja di sesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memiliki makna bahwa dosen tidak harus berada di kampus sampai sore hari karena adanya kewajiban yang lain dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Adanya toleransi dalam kedua peraturan tersebut sangat membantu PNS perempuan yang bisa berangkat ke kantor lebih telat dibandingkan suami dan anak-anak yang pergi ke sekolah, tanpa harus mengabaikan peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Akan tetapi sangat disayangkan, peraturan ini tidak diterapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai sebuah kebijakan yang mashlahah terutama bagi PNS perempuan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UIN Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2015-09-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/787</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/equality.v1i2.787</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies; Vol. 1 No. 2 (2015); 27-36</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES; Vol 1 No 2 (2015); 27-36</dc:source>
	<dc:source>2548-1959</dc:source>
	<dc:source>2461-1468</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/787/617</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2016 Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies</dc:rights>
</oai_dc:dc>