Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA ADAT DI ACEH SELATAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan)

GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies · Vol. 4 No. 1 (2019) · hlm. 55–72

DOI
10.22373/equality.v4i1.4481
ISSN
2548-1959, 2461-1468
Terbit
2019-02-25
Penerbit
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Secara khusus eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Secara umum Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terbaru di Indonesia sudah mulai melakukan perubahan beberapa sistem dan pola penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penelitian ini berusaha membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila si anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka kebiasaannya dalam penanganan hukum adat sebelum proses persidangan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Secara substantif, qanun ini belum secara khusus mengakomodir aspek perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 12 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Halu Oleo
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad YusufUniversitas Halu Oleo1
Eka SuaibUniversitas Halu Oleo1
Raihan PutryUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mursyid DjawasUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Fawwaz Bin AdenanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ahmad RizkiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Soraya DevyUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Utari ZulfianaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA ADAT DI ACEH SELATAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Amrullah, Amrullah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan Anak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">&amp; Pidana Adat</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Secara khusus eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Secara umum Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terbaru di Indonesia sudah mulai melakukan perubahan beberapa sistem dan pola penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penelitian ini berusaha membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila si anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka kebiasaannya dalam penanganan hukum adat sebelum proses persidangan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Secara substantif, qanun ini belum secara khusus mengakomodir aspek perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">UIN Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2019-02-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4481</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/equality.v4i1.4481</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies; Vol. 4 No. 1 (2018); 55-72</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES; Vol 4 No 1 (2018); 55-72</dc:source>
	<dc:source>2548-1959</dc:source>
	<dc:source>2461-1468</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4481/2943</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2019 Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies</dc:rights>
</oai_dc:dc>