Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 6 No. 1 (2017) · hlm. 156–174

DOI
10.22373/legitimasi.v6i1.1848
ISSN
2579-5104, 2088-8813
Terbit
2017-06-26
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi, dan bagaimana tinjauan teori zawajir dan jawabir terhadap pidana mati bagi koruptor. Bahan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dapat dijatuhkan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Berhubung yang digunakan adalah kata dapat dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Sedangkan pidana mati terhadap koruptor menurut teori zawajir dan jawabir, hanya memiliki fungsi sebagai zawajir saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Karena sanksi ini merupakan jarimah ta’zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sementara teori jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan zina), dan lain-lain, yang perbuatan dan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

31 penulis · 55 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad MaulanaAfiliasi tidak diketahui1
Sumita DewiAfiliasi tidak diketahui1
Syahrizal AbbasAfiliasi tidak diketahui1
Dara MasyittahAfiliasi tidak diketahui1
Hajarul AkbarAfiliasi tidak diketahui1
Cut AlyaAfiliasi tidak diketahui1
Ridwan NurdinAfiliasi tidak diketahui1
Shintia AfrilliaAfiliasi tidak diketahui1
Agustin HanapiAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad HusnulAfiliasi tidak diketahui1
Rispalman RispalmanAfiliasi tidak diketahui1
Nada Balkis SuciAfiliasi tidak diketahui1
Rita ZaharaAfiliasi tidak diketahui1
Meri AndaniAfiliasi tidak diketahui1
Mukhlis MukhlisAfiliasi tidak diketahui1
Nur ZairahAfiliasi tidak diketahui1
syuhada SyuhadaAfiliasi tidak diketahui1
Ulfa YuranisaAfiliasi tidak diketahui1
Nurbaiti NurbaitiAfiliasi tidak diketahui1
Tarmizi M. JakfarAfiliasi tidak diketahui1
Suha NazwaAfiliasi tidak diketahui1
Syarifah KhairannurAfiliasi tidak diketahui1
Mohd Hakim Bin Mohd AkhirAfiliasi tidak diketahui1
Armiadi ArmiadiAfiliasi tidak diketahui1
Arifa SantiAfiliasi tidak diketahui1
Abdul Jalil SalamAfiliasi tidak diketahui1
Aulil AmriAfiliasi tidak diketahui1
Beni Kharisma ArrasuliAfiliasi tidak diketahui1
Raisa Az-zahraAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Yuhermansyah, Edi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Fariza, Zaziratul</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pidana Mati</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Korupsi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Zawajir</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Jawabir</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi, dan bagaimana tinjauan teori zawajir dan jawabir terhadap pidana mati bagi koruptor. Bahan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dapat dijatuhkan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Berhubung yang digunakan adalah kata dapat dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Sedangkan pidana mati terhadap koruptor menurut teori zawajir dan jawabir, hanya memiliki fungsi sebagai zawajir saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Karena sanksi ini merupakan jarimah ta’zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sementara teori jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan zina), dan lain-lain, yang perbuatan dan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2017-06-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/legitimasi.v6i1.1848</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum; Vol. 6 No. 1 (2017); 156 - 174</dc:source>
	<dc:source>2579-5104</dc:source>
	<dc:source>2088-8813</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 Edi Yuhermansyah, Zaziratul Fariza</dc:rights>
</oai_dc:dc>