Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 6 No. 2 (2018) · hlm. 295–315

DOI
10.22373/legitimasi.v6i2.3960
ISSN
2579-5104, 2088-8813
Terbit
2018-12-29
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Prostitusi merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Berkaitan dengan prostitusi, hukum positif mengaturnya dalam KUHP pasal 296 dan 506. Selain itu, Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pelacur (PSK) yang terjerat dalam praktek prostitusi adalah sebagai korban. Karya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan PSK sebagai korban dalam kasus prostitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban memiliki kedudukan dengan diberikan perlindungan terhadapnya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial. Mengenai PSK yang berkedudukan sebagai korban dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena perbuatan yang dilakukan oleh PSK dengan suka rela tanpa paksaan. Sebaliknya bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian, wanita yang terjerat dalam praktek prostitusi tidak bisa dijadikan korban karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

32 penulis · 56 tautan kepenulisan bersama · 9 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Syiah Kuala
  • Riau University
  • Andalas University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yunisrina Qismullah YusufUniversitas Syiah Kuala1
Iskandar Abdul SamadAfiliasi tidak diketahui1
Charanjit Kaur Swaran SinghAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad MaulanaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sumita DewiAfiliasi tidak diketahui1
Syahrizal AbbasUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Dara MasyittahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Hajarul AkbarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Cut AlyaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Agustin HanapiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad HusnulUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rispalman RispalmanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nada Balkis SuciUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Zaziratul FarizaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Meri AndaniUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mukhlis MukhlisUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nur ZairahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
syuhada SyuhadaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ulfa YuranisaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nurbaiti NurbaitiRiau University1
Suha NazwaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Syarifah KhairannurUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Tarmizi M. JakfarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mohd Hakim Bin Mohd AkhirUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Armiadi ArmiadiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Arifa SantiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Abdul Jalil SalamUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Aulil AmriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Beni Kharisma ArrasuliAndalas University1
Raisa Az-zahraUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Yuhermansyah, Edi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Zahara, Rita</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Korban</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Prostitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hukum Islam</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Prostitusi merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Berkaitan dengan prostitusi, hukum positif mengaturnya dalam KUHP pasal 296 dan 506. Selain itu, Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pelacur (PSK) yang terjerat dalam praktek prostitusi adalah sebagai korban. Karya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan PSK sebagai korban dalam kasus prostitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban memiliki kedudukan dengan diberikan perlindungan terhadapnya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial. Mengenai PSK yang berkedudukan sebagai korban dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena perbuatan yang dilakukan oleh PSK dengan suka rela tanpa paksaan. Sebaliknya bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian, wanita yang terjerat dalam praktek prostitusi tidak bisa dijadikan korban karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/legitimasi.v6i2.3960</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum; Vol. 6 No. 2 (2017); 295 - 315</dc:source>
	<dc:source>2579-5104</dc:source>
	<dc:source>2088-8813</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960/2579</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 Edi Yuhermansyah, Rita Zahara</dc:rights>
</oai_dc:dc>