Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIFDI TINJAU DARI PESPEKTIF HUKUM ISLAM

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 7 No. 1 (2018) · hlm. 130–148

DOI
10.22373/legitimasi.v7i1.3968
ISSN
2579-5104, 2088-8813
Terbit
2018-06-25
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Keterangan Ahli di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, dan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab uundang-undang hukum acara pidana, namun dalam konteks Hukum Islam terkait keterangan saksi ahli forensik ini tidak dijelaskan dan tidak di bahas secara spesipik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi ahli forensik dan tinjaun Hukum Islam terkait keterangan ahli forensik ini. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai fenomena sosial yang mendeskripika nmengenai nilai variable mandiri baik dari satu variable atau lebih tanp amembandingkan atau menghubungkannya. Penelitian yang dilakukan terhadap Kedudukan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Di Tinjau Menurut Hukum Islam diperoleh hasil sebagai berikut: Kedudukan saksi ahli forensik ini bisa dikategorikan kedalam alat bukti qarinah karena kedudukannya yang sah didalam hukum Islam namun tidak dijelaskan secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutukan peranan saksi ahli forensik untuk mengungkap sebuah kebenaran dan alat bukti ketrangan ahli forensik ini dapat diterima. Mengingat dengan semakin canggihnya zaman, tidak mungkim hakim menguasai seluruh bidang, sehingga di butuhkanya saksi ahli forensik yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menyelsaikan sautu perkara. Kemudian Bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelasakan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah dalam KUHP dan dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak scara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menjadi sama dengan alat-alat bukti yang lain dan keberadaannya sah dalam hukum Islam juga dalam KUHAP. Karena keteranga saksi ahli forensik merupakan alat bukti pendukung dalam hukum Islam, bahwa Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

29 penulis · 49 tautan kepenulisan bersama · 23 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Syiah Kuala
  • Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
  • Universitas Jambi
  • Institut Agama Islam Negeri Kerinci
  • Universitas Muhammadiyah Aceh
  • Institut Agama Islam Negeri Bone
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Nurdin SeniaraUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry2
Mahdalena NasrunUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rhoni IsmunandarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mirza RahmatillahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Khairil UmuriUniversitas Syiah Kuala1
Muhammad Haris RiyaldiUniversitas Syiah Kuala1
Safriadi SafriadiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rita PurnamasariUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Faisal FauzanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Edi YuhermansyahAfiliasi tidak diketahui1
Shintia AfrilliaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muslina MuslinaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad RidwansyahUniversitas Jambi1
Muhamad Fahrudin YusufInstitut Agama Islam Negeri Kerinci1
Syarifah Sharah NatasyaUniversitas Muhammadiyah Aceh1
Muslem AbdullahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Andi DarnaInstitut Agama Islam Negeri Bone1
Zakiyul FahmiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Farida AriantiUniversitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar1
M PauziUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1
Abdul MughitsSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1
Abdo Yousef Qaid SaadIstanbul University1
Muhammad Amin SumaSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1
Irfan Khairul UmamSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1
Muslim ZainuddinUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mutiara FahmiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Khairuddin HasballahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIFDI TINJAU DARI PESPEKTIF HUKUM ISLAM</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nurdin, Ridwan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hendra, Hardi Syah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Keterangan Ahli-Forensik- Hukum Islam</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Keterangan Ahli di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, dan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab uundang-undang hukum acara pidana, namun dalam konteks Hukum Islam terkait keterangan saksi ahli forensik ini tidak dijelaskan dan tidak di bahas secara spesipik.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi ahli forensik dan tinjaun Hukum Islam terkait keterangan ahli forensik ini. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai fenomena sosial yang mendeskripika nmengenai nilai variable mandiri baik dari satu variable atau lebih tanp amembandingkan atau menghubungkannya. Penelitian yang dilakukan terhadap Kedudukan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Di Tinjau Menurut Hukum Islam diperoleh hasil sebagai berikut: Kedudukan saksi ahli forensik ini bisa dikategorikan kedalam alat bukti qarinah karena kedudukannya yang sah didalam hukum Islam namun tidak dijelaskan secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutukan peranan saksi ahli forensik untuk mengungkap sebuah kebenaran dan alat bukti ketrangan ahli forensik ini dapat diterima. Mengingat dengan semakin canggihnya zaman, tidak mungkim hakim menguasai seluruh bidang, sehingga di butuhkanya saksi ahli forensik yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menyelsaikan sautu perkara. Kemudian Bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelasakan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah dalam KUHP dan dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak scara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menjadi sama dengan alat-alat bukti yang lain dan keberadaannya sah dalam hukum Islam juga dalam KUHAP. Karena keteranga saksi ahli forensik merupakan alat bukti pendukung dalam hukum Islam, bahwa Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3968</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/legitimasi.v7i1.3968</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum; Vol. 7 No. 1 (2018); 130-148</dc:source>
	<dc:source>2579-5104</dc:source>
	<dc:source>2088-8813</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3968/2587</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam</dc:rights>
</oai_dc:dc>