Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Differences on Punishment between Qanun No. 6 Year 2014 on Hukum Jinayah and The Indonesian Criminal Law (KUHP) [Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)]

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 9 No. 1 (2020) · hlm. 85–109

DOI
10.22373/legitimasi.v9i1.7328
ISSN
2579-5104, 2088-8813
Terbit
2020-06-28
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Abstract: Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah has privileges such as caning and fines with pure gold. Privileges like this will certainly cause various problems, among them first, how the Aceh Government applies criminal law that is different from the law generally applicable in Indonesia while Aceh is subject to the Indonesian Government and is not an independent country that can freely form laws as it should. what does he want? Second, will there not be a conflict between the Aceh Jinayah Qanun and the Criminal Code in practice? Then what are the advantages and disadvantages of Qanun Jinayah when compared to the Criminal Code so that the Aceh Government prepares and implements the Qanun? This research is qualitative research by conducting studies and analysis and focusing on the comparison between the criminal law contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah and criminal law contained in the Criminal Code (KUHP) as the main reference and primary source of criminal law in Indonesia. From the results of research on the two laws and regulations above, this study concludes that there are some very significant differences between the two so that this research needs to be read, analyzed, and studied more deeply by stakeholders in Aceh Province which aims to follow up and improve various legal means and instruments that can support its implementation. Abstrak: Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia dan bukan sebuah negara yang merdeka yang dapat membentuk perundang-undangan secara leluasa sebagaimana yang diinginkannya? Kedua, apakah tidak akan terjadinya pertentangan antara Qanun Jinayah Aceh dengan KUHP di dalam praktik? Lalu apa keunggulan dan kelebihan Qanun Jinayah jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Provinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

27 penulis · 65 tautan kepenulisan bersama · 36 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
  • Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
  • Universitas Halu Oleo
  • Lampung University
  • Universitas Serambi Mekkah
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Marzuki MarzukiLampung University1
Safriadi SafriadiAfiliasi tidak diketahui1
Ibnu HajarUniversitas Halu Oleo1
Teuku ZulkhairiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Jundiani JundianiUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Musleh HarryUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Meisy FajaraniUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Masyhuri PutraUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Lukmanul HakimUniversitas Serambi Mekkah1
Muhammad Pradipa WicaksonoUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Nixson NixsonUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Arif HidayatState University of Semarang1
Agus PurnomoUniversitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo1
Nor SalamInstitut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan1
Sirojuddin AhmadUniversitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo1
Abdul Malik AzisIndonesia University of Education1
Mustafa LutfiUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Jamaluddin JamaluddinSekolah Tinggi Teknologi Migas1
Ibrahim Sulaiman HanaishAfiliasi tidak diketahui1
Kasmuri KasmuriUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Afrizal MansurUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Muhammad MarizalUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Zikri DarussaaminUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Aditya Prastian SupriyadiUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Kurniasih BahagiatiUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Faishal Agil Al MunawarUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Differences on Punishment between Qanun No. 6 Year 2014 on Hukum Jinayah and The Indonesian Criminal Law (KUHP) [Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)]</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Saifullah, Saifullah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Cunning Punishment</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Jinayat Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">KUHP</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Aceh</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract: Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah has privileges such as caning and fines with pure gold. Privileges like this will certainly cause various problems, among them first, how the Aceh Government applies criminal law that is different from the law generally applicable in Indonesia while Aceh is subject to the Indonesian Government and is not an independent country that can freely form laws as it should. what does he want? Second, will there not be a conflict between the Aceh Jinayah Qanun and the Criminal Code in practice? Then what are the advantages and disadvantages of Qanun Jinayah when compared to the Criminal Code so that the Aceh Government prepares and implements the Qanun? This research is qualitative research by conducting studies and analysis and focusing on the comparison between the criminal law contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah and criminal law contained in the Criminal Code (KUHP) as the main reference and primary source of criminal law in Indonesia. From the results of research on the two laws and regulations above, this study concludes that there are some very significant differences between the two so that this research needs to be read, analyzed, and studied more deeply by stakeholders in Aceh Province which aims to follow up and improve various legal means and instruments that can support its implementation. Abstrak: Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia dan bukan sebuah negara yang merdeka yang dapat membentuk perundang-undangan secara leluasa sebagaimana yang diinginkannya? Kedua, apakah tidak akan terjadinya pertentangan antara Qanun Jinayah Aceh dengan KUHP di dalam praktik? Lalu apa keunggulan dan kelebihan Qanun Jinayah jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Provinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2020-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/7328</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/legitimasi.v9i1.7328</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum; Vol. 9 No. 1 (2020); 85-109</dc:source>
	<dc:source>2579-5104</dc:source>
	<dc:source>2088-8813</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/7328/6411</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Saifullah M. Yunus</dc:rights>
</oai_dc:dc>