Jurnal Tanpa peringkat SINTA
Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory [Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam]
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 9 No. 2 (2020) · hlm. 237–259
- ISSN
- 2579-5104, 2088-8813
- Terbit
- 2020-12-30
- Penerbit
- Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Bahasa
- eng
Abstrak
Abstract: The combined theory of punishment is a theory that means a threat of punishment that is more than one punishment because there are several crimes committed by the perpetrator. The combined theory of punishment in Islamic law and positive law tends to be different, both regarding the types and forms and in terms of the fulfillment of the principles of legal justice, benefit, and legal certainty. There are two research questions in this paper. First, how is the combined theory of punishment according to positive law? Second, how to fulfill the principles of justice, benefit, and legal certainty in the combined theory of punishment according to positive law. This research was conducted with a literature study approach, in which research data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results show that: First, the theory of combined punishment according to positive law is included in three theories, namely multiple, absorption, and mixed theories. The three combined theories of punishment are covered in Articles 60 to 71 of the Criminal Code which teaches about the combination of criminal acts of concursus idealism, concursus realis, and voortgezette handelling. Second, the combined theory of punishment according to positive law has fulfilled the principles of justice, expediency, and legal certainty. Third, conceptually, the combined theory of punishment in positive law is not the same as that stipulated in Islamic criminal law. These provisions tend to be looser than those regulated in Islamic law. Islamic law only recognizes the imposition of one penalty for different actions if each action has the same direction and purpose. If the purpose of the legal sanctions is different, the perpetrator must be punished according to the type of crime he has committed. Abstrak: Teori gabungan hukuman merupakan satu teori yang bermakna sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman sebab ada beberapa kajahatan dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif cenderung ada perbedaannya, baik mengenai jenis dan bentuk-bentuknya maupun dalam tinjauan pemenuhan asan keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada dua pertanyaan penelitian dalam tulisan ini. Pertama, bagaimanakah teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Kedua, bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, teori gabungan hukuman menurut hukum positif tercakup dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana concursus idealis, concursus realis, dan voortgezette handelling. Kedua, teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga, secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk tindakan berlanjut. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan memiliki arah dan tujuan yang sama. Apabila memiliki tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman sesuai jenis pidana yang dilakukannya.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
6 penulis · 5 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Bandung Islamic University
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Mirza Hazaki | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Arif Firmansyah | Bandung Islamic University | 1 |
| Muza Agustina Muza Agustina | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | 1 |
| Dian Murdiana | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.