Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Dualism of Competences in The Settlement of Child Abusement Cases in Aceh: Case Number 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna and 005/JN/2017/Ms-Lgs [Dualisme Kewenangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak di Aceh: 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs]

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum · Vol. 10 No. 1 (2021) · hlm. 109–128

DOI
10.22373/legitimasi.v10i1.10520
ISSN
2579-5104, 2088-8813
Terbit
2021-06-30
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Abstract: There is a dualism of competencies in the settlement of cases of sexual abuse of children in Aceh. The practice of dualism of competencies occurs in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in Aceh where case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna was resolved in the Banda Aceh District Court and case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs was resolved in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The research questions are why there is the dualism of authority in resolving cases of child molestation in Aceh and what is the juridical basis for the Banda Aceh District Court and the Langsa Mahkamah Syar'iyah Court in adjudicating cases of child abuse. This research uses normative juridical research. Dualism occurs because the Qanun Jinayat and the Child Protection Law (UUPA) regulate the sexual abuse of children. The juridical basis of the District Court in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna uses Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA), and the juridical basis of the Syar'iyah Court in the settlement cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs using Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The judicial process against Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law was carried out at the Syar'iyah Court. The norm that has the authority to adjudicate is the Syar'iyah Court by implementing the Qanun Jinayat. Abstrak: Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh. Praktiknya dualisme kewenangan terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dimana pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs di selesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dualisme terjadi dikarenakan Qanun Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur pencabulan terhadap anak. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 65 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Khairani KhairaniAfiliasi tidak diketahui3
Jamhuri UngelAfiliasi tidak diketahui2
Mumtazinur MumtazinurAfiliasi tidak diketahui2
Sitti MawarAfiliasi tidak diketahui2
Edi YuhermansyahAfiliasi tidak diketahui2
Nila ShintiaAfiliasi tidak diketahui1
Iklima RitaAfiliasi tidak diketahui1
Mukhlizar MukhlizarAfiliasi tidak diketahui1
Aulia RahmaAfiliasi tidak diketahui1
MarzatillahAfiliasi tidak diketahui1
Kamaruzzaman Bustamam AhmadAfiliasi tidak diketahui1
M. Firdaus AnnurAfiliasi tidak diketahui1
Syamsul RijalAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad HabibiUniversitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta1
Dara MasyittahAfiliasi tidak diketahui1
Jamhir JamhirAfiliasi tidak diketahui1
Harry Fajar RizkiAfiliasi tidak diketahui1
Samsul BahriAfiliasi tidak diketahui1
Nada Balkis SuciAfiliasi tidak diketahui1
Ida MeutiawatiAfiliasi tidak diketahui1
Leny OktaviyantiAfiliasi tidak diketahui1
Edi DarmawijayaAfiliasi tidak diketahui1
Ayu DarisahAfiliasi tidak diketahui1
Safira MaulinaAfiliasi tidak diketahui1
Arifin AbdullahAfiliasi tidak diketahui1
Saiful Aris MunandarAfiliasi tidak diketahui1
Afrizal AfrizalAfiliasi tidak diketahui1
A. Hamid SarongAfiliasi tidak diketahui1
Karimuddin KarimuddinAfiliasi tidak diketahui1
Ida FriatnaAfiliasi tidak diketahui1
Nazaruddin Abdul WahidAfiliasi tidak diketahui1
Datul MutiaAfiliasi tidak diketahui1
Iman IslamiAfiliasi tidak diketahui1
Harnides HarnidesAfiliasi tidak diketahui1
Khairuddin HasballahAfiliasi tidak diketahui1
Nasaiy AzizAfiliasi tidak diketahui1
Tika AnggrainiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Dualism of Competences in The Settlement of Child Abusement Cases in Aceh: Case Number 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna and 005/JN/2017/Ms-Lgs [Dualisme Kewenangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak di Aceh: 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs]</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rispalman, Rispalman</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Abbas, Syahrizal</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ariani, Desi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Dualism of Competences</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Child Abusement Cases</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Jinayat Law</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstract: There is a dualism of competencies in the settlement of cases of sexual abuse of children in Aceh. The practice of dualism of competencies occurs in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in Aceh where case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna was resolved in the Banda Aceh District Court and case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs was resolved in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The research questions are why there is the dualism of authority in resolving cases of child molestation in Aceh and what is the juridical basis for the Banda Aceh District Court and the Langsa Mahkamah Syar'iyah Court in adjudicating cases of child abuse. This research uses normative juridical research. Dualism occurs because the Qanun Jinayat and the Child Protection Law (UUPA) regulate the sexual abuse of children. The juridical basis of the District Court in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna uses Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA), and the juridical basis of the Syar'iyah Court in the settlement cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs using Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The judicial process against Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law was carried out at the Syar'iyah Court. The norm that has the authority to adjudicate is the Syar'iyah Court by implementing the Qanun Jinayat. Abstrak: Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh. Praktiknya dualisme kewenangan terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dimana pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs di selesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dualisme terjadi dikarenakan Qanun Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur pencabulan terhadap anak. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2021-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10520</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/legitimasi.v10i1.10520</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum; Vol. 10 No. 1 (2021); 109-128</dc:source>
	<dc:source>2579-5104</dc:source>
	<dc:source>2088-8813</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10520/6396</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Rispalman Rispalman, Syahrizal Abbas, Desi Ariani</dc:rights>
</oai_dc:dc>