Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)

Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial · Vol. 20 No. 2 (2020) · hlm. 242–260

DOI
10.22373/jms.v20i2.6517
ISSN
2579-5090, 1411-2353
Terbit
2020-02-28
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Abstrak: Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Namun pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah, sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2017. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah adalah karena majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat, sehingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bisa diterima karena saksi yang diajukan tergugat sebagai alat bukti tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian. Namun, dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.Abstract: The oath is a reverent statement spoken at the time the witness describes by remembering the nature of the Almighty God and believing that who gives the unrighteous information will be punished by him. Thus, the oath is a religious act used in the judiciary. An oath commanded by one of the parties to his opponent, having a force of proof that forces if the oath has been lifted. But in practice at the trial, there was a judge who received the testimony of the witnesses without being sworn in before giving the caption. This is strengthened by the decision of the appellate judge who also received the testimony of the witnesses without oath, as in the decision of the appellate Judge number 45/Pdt. G/2017/MS-ACEH, on the matter of divorce in the court of Shar'iyah Aceh year 2017. Therefore, the author wanted to know the basic judgment of the judges on the acceptance of the unsworn testimony in the divorce and how the Islamic law review of the testimony without oath in the case of divorce. In this study, the research methods used are normative descriptive which is qualitative. Based on the results of the study, the judges ' consideration of the acceptance of the unsworn testimony was because the Assembly of the Supreme Court judges was felt that what had been considered by the first-tier judges of the witness evidence presented by the defendant had been relevant and strengthened the evidence of the defendant's lawsuit so that the legal consideration by the first-tier judges was taken over entirely The review of Islamic law on the decision of Judge No. 45/PDT. G/2017/MS-ACEH is not acceptable because the witnesses who are asked to be the defendant as a means of evidence does not meet one of the obligations of witnesses is sworn before bearing testimony. However, it can be accepted only as a matter of mere substance not as a tool of complete evidence because the unsworn testimony is still doubtful of its truthfulness. After all, it is feared a false witness that leads to a false oath.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

10 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Lambung Mangkurat University
  • Dokuz Eylül University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Husni MubarrakUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry3
Alfian AlfianLambung Mangkurat University1
Nida Ul FadhilaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Maisarah MaisarahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Maulidya AnnisaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Riza Afrian MustaqimUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Arifin AbdullahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Iskandar IskandarDokuz Eylül University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Yahya, Faisal</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Alsa, Wani Maulida</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kesaksian</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perkara</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Cerai Talak</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Abstrak: Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Namun pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah, sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2017. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah adalah karena majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat, sehingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bisa diterima karena saksi yang diajukan tergugat sebagai alat bukti tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian. Namun, dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.Abstract: The oath is a reverent statement spoken at the time the witness describes by remembering the nature of the Almighty God and believing that who gives the unrighteous information will be punished by him. Thus, the oath is a religious act used in the judiciary. An oath commanded by one of the parties to his opponent, having a force of proof that forces if the oath has been lifted. But in practice at the trial, there was a judge who received the testimony of the witnesses without being sworn in before giving the caption. This is strengthened by the decision of the appellate judge who also received the testimony of the witnesses without oath, as in the decision of the appellate Judge number 45/Pdt. G/2017/MS-ACEH, on the matter of divorce in the court of Shar'iyah Aceh year 2017. Therefore, the author wanted to know the basic judgment of the judges on the acceptance of the unsworn testimony in the divorce and how the Islamic law review of the testimony without oath in the case of divorce. In this study, the research methods used are normative descriptive which is qualitative. Based on the results of the study, the judges ' consideration of the acceptance of the unsworn testimony was because the Assembly of the Supreme Court judges was felt that what had been considered by the first-tier judges of the witness evidence presented by the defendant had been relevant and strengthened the evidence of the defendant's lawsuit so that the legal consideration by the first-tier judges was taken over entirely The review of Islamic law on the decision of Judge No. 45/PDT. G/2017/MS-ACEH is not acceptable because the witnesses who are asked to be the defendant as a means of evidence does not meet one of the obligations of witnesses is sworn before bearing testimony. However, it can be accepted only as a matter of mere substance not as a tool of complete evidence because the unsworn testimony is still doubtful of its truthfulness. After all, it is feared a false witness that leads to a false oath.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2020-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6517</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/jms.v20i2.6517</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial; Vol. 20 No. 2 (2018); 242-260</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Media Syari'ah; Vol 20 No 2 (2018); 242-260</dc:source>
	<dc:source>2579-5090</dc:source>
	<dc:source>1411-2353</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6517/3939</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Media Syari'ah</dc:rights>
</oai_dc:dc>