Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Publikasi Pelaku Jarimah dan Tindak Pidana Pers dalam Islam

Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial · Vol. 22 No. 1 (2020) · hlm. 93–100

DOI
10.22373/jms.v22i1.6894
ISSN
2579-5090, 1411-2353
Terbit
2020-05-06
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Bahasa
eng

Abstrak

Abstrak: Publikasi media dengan cepat terhadap seseorang yang masih belum terbukti bersalah, dianggap merugikan orang lain. Di mana anak dan keluarga yang diberitakan tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan hukuman sosial, sehingga sudah tidak berani untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan semangat kebebasan berpendapat dan menyampaikan fikiran serta kebebasan pers maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers sebagai lembaga sosial masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol sosial di masyarakat. Penelitian ini berbentuk library research, yaitu yang berpijak pada sumber data kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan manusia kekinian. Berdasarkan analisis-analisis, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pers diperbolehkan untuk mempublikasi pelaku kejahatan selama tidak menghakimi dan sesuai dengan proses peradilan. Bahkan wajib dipublikasi apabila kejahatan yang dilakukan berdampak bagi masyarakat, seperti korupsi. Dalam fikih jinayah tindak pidana pers termasuk dalam kategori jarimah dikenakan hukuman takzir, hal ini ditelusuri melalui nash-nash al-Qur’an dan hadis Nabi dan pendapat para ulama. Abstract: Media publication against someone who has not been proven guilty yet is considered harmful to others. Their children and families often suffer social punishment, so they are discouraged to interact with the community. In the spirit of freedom of opinion and expression of thoughts and freedom of the press, the Indonesian government issued Act No. 40 of 1999 concerning the Press. The press as a social institution serves a role of social control in the community. This research is in the form of library research, based on both primary and secondary data sources, that is expected to deliver a comprehensive conclusion in accordance with current human needs. Based on the analysis, this research concludes that the press is allowed to publicize the perpetrators of the crime as long as they are not judgmental and is in accordance with the judicial process. In fact, the press is required to publish it if the crime committed affect the community, such as corruption. According to Jinayah jurisprudence, press crimes, which belong to jarimah category, are subject to takzir sentence. This is traced through the texts of the Qur'an, the hadith of the Prophet, and the notions of the scholars.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
  • UCSI University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mohammad PadilAfiliasi tidak diketahui2
Abdul AzizUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim2
Kususanto Ditto PrihadiUCSI University2

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">Publikasi Pelaku Jarimah dan Tindak Pidana Pers dalam Islam</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Mujtahid, Mujtahid</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id">Publikasi Pelaku Jarimah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Tindak Pidana Pers</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="id">Abstrak: Publikasi media dengan cepat terhadap seseorang yang masih belum terbukti bersalah, dianggap merugikan orang lain. Di mana anak dan keluarga yang diberitakan tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan hukuman sosial, sehingga sudah tidak berani untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan semangat kebebasan berpendapat dan menyampaikan fikiran serta kebebasan pers maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers sebagai lembaga sosial masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol sosial di masyarakat. Penelitian ini berbentuk library research, yaitu yang berpijak pada sumber data kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan manusia kekinian. Berdasarkan analisis-analisis, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pers diperbolehkan untuk mempublikasi pelaku kejahatan selama tidak menghakimi dan sesuai dengan proses peradilan. Bahkan wajib dipublikasi apabila kejahatan yang dilakukan berdampak bagi masyarakat, seperti korupsi. Dalam fikih jinayah tindak pidana pers termasuk dalam kategori jarimah dikenakan hukuman takzir, hal ini ditelusuri melalui nash-nash al-Qur’an dan hadis Nabi dan pendapat para ulama. Abstract: Media publication against someone who has not been proven guilty yet is considered harmful to others. Their children and families often suffer social punishment, so they are discouraged to interact with the community. In the spirit of freedom of opinion and expression of thoughts and freedom of the press, the Indonesian government issued Act No. 40 of 1999 concerning the Press. The press as a social institution serves a role of social control in the community. This research is in the form of library research, based on both primary and secondary data sources, that is expected to deliver a comprehensive conclusion in accordance with current human needs. Based on the analysis, this research concludes that the press is allowed to publicize the perpetrators of the crime as long as they are not judgmental and is in accordance with the judicial process. In fact, the press is required to publish it if the crime committed affect the community, such as corruption. According to Jinayah jurisprudence, press crimes, which belong to jarimah category, are subject to takzir sentence. This is traced through the texts of the Qur'an, the hadith of the Prophet, and the notions of the scholars.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh</dc:publisher>
	<dc:date>2020-05-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6894</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/jms.v22i1.6894</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial; Vol. 22 No. 1 (2020); 93-100</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Media Syari'ah; Vol 22 No 1 (2020); 93-100</dc:source>
	<dc:source>2579-5090</dc:source>
	<dc:source>1411-2353</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6894/4109</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2020 Media Syari'ah</dc:rights>
</oai_dc:dc>