Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam · Vol. 1 No. 1 (2017) · hlm. 52–71

DOI
10.22373/sjhk.v1i1.1570
ISSN
2549-3167, 2549-3132
Terbit
2017-07-17
Penerbit
Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Bahasa
eng

Abstrak

Terdapat konstruksi hukum yang berbeda antara fatwa MPU Aceh yang menyatakan sahnya talak di luar pengadilan, dengan konstruksi hukum dalam UU Perkawinan dan KHI, dimana talak harus di depan sidang pengadilan. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbaṭ hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil riset menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

28 penulis · 83 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Petra Christian University
  • National University of Malaysia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Djwantoro HardjitoPetra Christian University6
Zulkefly Abdul KarimNational University of Malaysia1
Norain Mod AsriAfiliasi tidak diketahui1
Azrina Al-Hadi AbdullahAfiliasi tidak diketahui1
Zetty Zahureen Mohd YusoffAfiliasi tidak diketahui1
Franky BudimanPetra Christian University1
Jimmy ChandraPetra Christian University1
Alvin HalimPetra Christian University1
Pamuda PudjisuryadiPetra Christian University1
Vindy SatryaPetra Christian University1
Florentcia HartonoPetra Christian University1
Steven TanuwijayaPetra Christian University1
Kevin Adrian WijayaPetra Christian University1
Agie VianthiPetra Christian University1
Hendra Surya WibawaPetra Christian University1
Oswyn K. WattimenaPetra Christian University1
Stacia Dwi ShenjayaPetra Christian University1
Maria LupitaPetra Christian University1
Samuel SantosaPetra Christian University1
David WiyonoPetra Christian University1
Edwin MihardjaPetra Christian University1
Elbert G. RiadyPetra Christian University1
Samuel V. SuhendroPetra Christian University1
Tri Eddy SusantoAfiliasi tidak diketahui1
Rizky T. AkbarAfiliasi tidak diketahui1
Bangkit Tegar T. AnuragaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 7 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh  No 2 Tahun 2015 Tentang Talak</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nurdin Bakri, Nurdin Bakri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Antoni, Antoni</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Talak</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Luar Pengadilan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Fatwa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">MPU Aceh</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Terdapat konstruksi hukum yang berbeda antara fatwa MPU Aceh yang menyatakan sahnya talak di luar pengadilan, dengan konstruksi hukum dalam UU Perkawinan dan KHI, dimana talak harus di depan sidang pengadilan. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbaṭ hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil riset menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry</dc:publisher>
	<dc:date>2017-07-17</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1570</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/sjhk.v1i1.1570</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; 52-71</dc:source>
	<dc:source>2549-3167</dc:source>
	<dc:source>2549-3132</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1570/1122</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2017 Nurdin Bakri Nurdin Bakri, Antoni Antoni</dc:rights>
</oai_dc:dc>