Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Bahasa
eng
Abstrak
Makalah ini membahas mengenai UMKM dan permasaÂlahan-permasalahan yang dihadapinya, terutama dalam usaha menÂdapatÂkan sumber dana. Persoalan klasik, yang selalu didapat dari para UMKM ini,dalam mendapatkan sumber dana, adalah keharusan memiliki agunan, banyaknya biaya yang harus dikeÂluarÂkan, yang nilainya cukup besar, dalam setiap pengurusan kredit.Program Menkeu pada dasarnya memihak pada para UMKM dalam usaha mendapatkan sumÂber dana secara mudah, melalui program penguaÂtan kapasitas Lembaga Penjamin Kredit UMKM. Sehingga dengan kuatnya Lembaga Penjamin Kredit ini maka akan meningkatkan kemamÂpuan UMKM, yang tidak atau kurang memiliki agunan, dengan membagi resiko antara Bank dengan Lembaga PenÂjamin KreÂdit. Dengan demikian akan meningÂkatkan kemauan Perbankan dalam menyalurkan kredit pada UMKM. Lembaga Penjamin Kredit dapat dianggap sebagai jembatan antara para penguÂsaha kecil,yang tidak mempunyai agunan, dengan pihak Bank.Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, menjelaskan meÂngenai apa itu UMKM, usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh PemeÂrintah dalam memajukan para pengusaha UMKM ini, serta berbagai sanksi hukum yang diambil Pemerintah terÂhadap para kreditur dan debitur yang nakal.
Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
1
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.