Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Asy-Syari'ah · Vol. 21 No. 2 (2020) · hlm. 159–170

DOI
10.15575/as.v21i2.6059
ISSN
2654-5675, 2086-9029
Terbit
2020-02-17
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Bahasa
eng

Abstrak

Abstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Code”, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum” didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdata”, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi” karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum” muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertang­gung­jawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

15 penulis · 25 tautan kepenulisan bersama · 11 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • Abu Dhabi University
  • Panca Bhakti University
  • Dhofar University
  • Universitas Pattimura
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yassine ChamiAbu Dhabi University1
Dio Ahmad HafidzanPadjadjaran University1
Nanda Anisa LubisPadjadjaran University1
Resmaya Agnesia Mutiara SiraitPanca Bhakti University1
Fauzan Aziman AlhamidyPadjadjaran University1
Zainal MuttaqinPadjadjaran University1
Souad Ahmed EzzeroualiDhofar University1
Anita AfrianaPadjadjaran University1
Anisha Desiliana RestiPadjadjaran University1
Etty MulyatiPadjadjaran University1
Ragga BimantaraPadjadjaran University1
Ema RahmawatiPadjadjaran University1
Yosia HetharieUniversitas Pattimura1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL</dc:title>
	<dc:creator>Ikhwansyah, Isis</dc:creator>
	<dc:creator>Prayitno, Indra</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">notary</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">public official</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">professional position</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">position</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">responsibility</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Abstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Code”, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum” didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdata”, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi” karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum” muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertang­gung­jawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2020-02-17</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/6059</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/as.v21i2.6059</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Asy-Syari'ah; Vol. 21 No. 2 (2019): Asy-Syari'ah; 159-170</dc:source>
	<dc:source>2654-5675</dc:source>
	<dc:source>2086-9029</dc:source>
	<dc:source>10.15575/as.v21i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/6059/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2020 Asy-Syari'ah</dc:rights>
</oai_dc:dc>