Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

ARGUMEN FATWA MUI TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Asy-Syari'ah · Vol. 23 No. 2 (2022) · hlm. 205–228

DOI
10.15575/as.v23i2.13817
ISSN
2654-5675, 2086-9029
Terbit
2022-09-02
Penerbit
Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Bahasa
eng

Abstrak

Abstract: The authority to issue fatwa in Indonesia sometimes puts Indonesia Ulema Council (MUI) under the microscope, where society criticize some of MUI’s fatwas. One of fatwas that raise pros and cons in society is religious freedom matters. Their fatwas on deviant groups and sects are widely regarded as a threat to religious freedom in Indonesia. Based on this explanation, this study aims to discuss the suitability of the legal reasoning in the MUI fatwa regarding the digression of religious pluralism with human rights instruments. This MUI fatwa will be studied using the theory of religious freedom instruments of David Llewellyn, which human rights enforcement agencies have widely used. This study has two conclusions. Firstly, most of the MUI legal reasoning are based on the classic books of Quranic and hadith interpretation. Secondly, the MUI fatwa on religious pluralism is intended to maintain public order, which is one of permissible restriction on degradable-human rights.Abstrak: Sepak terjang Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi suatu yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait argumen dan peran fatwa-fatwanya dalam dinamika hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji karena MUI telah menjadi lembaga yang dianggap paling otoritatif dalam menerbitkan sebuah fatwa di Indonesia. Meski demikian, fatwa-fatwa MUI sering menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan kebebasan beragama. Fatwa-fatwanya tentang kelompok dan aliran menyimpang banyak dianggap sebagai ancaman atas kebebasan beragama di Indonesia. Atas dasar penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas kesesuaian argumen dalam fatwa MUI tentang kesesatan paham pluralisme agama dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Fatwa MUI tersebut akan dikaji menggunakan teori instrumen kebebasan beragama David Llewellyn yang telah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga penegak HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua hasil penelitian. hasil penelitian pertama menunjukkan mayoritas argumen MUI dalam fatwanya tentang pluralisme agama bersifat normatif, yakni berupa ayat-ayat al-Quran dan hadis dengan berlandaskan kepada penafsiran-penafsiran para ulama klasik. Kedua menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang pluralisme agama ini juga menggunakan argumen hak asasi manusia. Argumen tersebut dapat dipahami dari alasan menjaga ketertiban umum yang menjadi dasar keputusan fatwa MUI tentang kesesatan pluralisme agama.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

13 penulis · 31 tautan kepenulisan bersama · 26 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Universitas Islam Negeri Madura
  • Universitas KH. Mukhtar Syafaat
  • Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • Tanjungpura University
  • Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhamad NasrudinUniversitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung1
Hasanudin HasanudinSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Suaidi SuaidiUniversitas Islam Negeri Madura1
Rona PutraAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad ViegriTanjungpura University1
Wahfiuddin Rahmad HarahapUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang1
Budhi SantosoUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang1
Siti KhabibahDiponegoro University1
Suaidi SuaidiUniversitas Islam Negeri Madura1
Ivan RiyadiUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang1
Sriyati Dwi AstutiInstitut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung1
Nurul HudaUniversitas Annuqayah1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">ARGUMEN FATWA MUI TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA</dc:title>
	<dc:creator>Mun'im, Zainul</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Fatwa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">MUI</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Religious Pluralism</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Human Rights</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Abstract: The authority to issue fatwa in Indonesia sometimes puts Indonesia Ulema Council (MUI) under the microscope, where society criticize some of MUI’s fatwas.  One of fatwas that raise pros and cons in society is religious freedom matters. Their fatwas on deviant groups and sects are widely regarded as a threat to religious freedom in Indonesia. Based on this explanation, this study aims to discuss the suitability of the legal reasoning in the MUI fatwa regarding the digression of religious pluralism with human rights instruments. This MUI fatwa will be studied using the theory of religious freedom instruments of David Llewellyn, which human rights enforcement agencies have widely used. This study has two conclusions. Firstly, most of the MUI legal reasoning are based on the classic books of Quranic and hadith interpretation. Secondly, the MUI fatwa on religious pluralism is intended to maintain public order, which is one of permissible restriction on degradable-human rights.Abstrak: Sepak terjang Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi suatu yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait argumen dan peran fatwa-fatwanya dalam dinamika hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji karena MUI telah menjadi lembaga yang dianggap paling otoritatif dalam menerbitkan sebuah fatwa di Indonesia. Meski demikian, fatwa-fatwa MUI sering menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan kebebasan beragama. Fatwa-fatwanya tentang kelompok dan aliran menyimpang banyak dianggap sebagai ancaman atas kebebasan beragama di Indonesia. Atas dasar penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas kesesuaian argumen dalam fatwa MUI tentang kesesatan paham pluralisme agama dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Fatwa MUI tersebut akan dikaji menggunakan teori instrumen kebebasan beragama David Llewellyn yang telah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga penegak HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua hasil penelitian. hasil penelitian pertama menunjukkan mayoritas argumen MUI dalam fatwanya tentang pluralisme agama bersifat normatif, yakni berupa ayat-ayat al-Quran dan hadis dengan berlandaskan kepada penafsiran-penafsiran para ulama klasik. Kedua menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang pluralisme agama ini juga menggunakan argumen hak asasi manusia. Argumen tersebut dapat dipahami dari alasan menjaga ketertiban umum yang menjadi dasar keputusan fatwa MUI tentang kesesatan pluralisme agama.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2022-09-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/13817</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/as.v23i2.13817</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Asy-Syari'ah; Vol. 23 No. 2 (2021): Asy-Syari'ah; 205-228</dc:source>
	<dc:source>2654-5675</dc:source>
	<dc:source>2086-9029</dc:source>
	<dc:source>10.15575/as.v23i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/13817/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Zainul Mun'im</dc:rights>
</oai_dc:dc>