Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan - Ligitan

Hasanuddin Law Review (HALREV) · Vol. UME (2015) · hlm. 242–264

DOI
10.20956/halrev.v1i2.82
ISSN
2442-9899, 2442-9880
Terbit
2015-08-26
Penerbit
Faculty of Law, Hasanuddin University
Bahasa
eng

Abstrak

Berbagai cara seperti cession, prescription, discovery dalam memperoleh hak atas suatu wilayah dapat dilakukan oleh suatu negara, asal saja negara tersebut dapat menjalankan pengendalian efektif (effective occupation) atas wilayah itu. Pengendalian yang berlangsung lama, terus menerus dan damai yang disertai dengan pengakuan tidak memiliki karakter fisik semata-mata, tetapi terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai manifestasi kedaulatan teritorial, sebagaimana ditemukan melalui berbagai yurisprudensi, seperti kasus Sipadan - Ligitan. Hak Malaysia atas kedua pulau itu tidak semata-mata terkait prinsip ‘effective occupation’, tetapi juga terkait dengan sulitnya menghindari pengaruh eksternal di balik putusan Mahkamah Internasional. Argumentasi dan pertimbangan mahkamah sarat dengan alibi atau permainan kata dalam mematahkan pendirian pihak Indonesia sehingga dirasakan adanya ketidakadilan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

6 penulis · 9 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • University of Indonesia
  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Siti Fadilla NurhasanahSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Syaiful RohmanUniversity of Indonesia1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/oai, pertama di-harvest 28 Okt 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan - Ligitan</dc:title>
	<dc:creator>Hendrapati, Marcel</dc:creator>
	<dc:creator>Napang, Marthen</dc:creator>
	<dc:creator>Mochtar, Syamsuddin</dc:creator>
	<dc:creator>Judhariksawan, Judhariksawan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Kedaulatan Teritorial</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Mahkamah Internasional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pengendalian Efektif</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Berbagai cara seperti cession, prescription, discovery dalam memperoleh hak atas suatu wilayah dapat dilakukan oleh suatu negara, asal saja negara tersebut dapat menjalankan pengendalian efektif (effective occupation) atas wilayah itu. Pengendalian yang berlangsung lama, terus menerus dan damai yang disertai dengan pengakuan tidak memiliki karakter fisik semata-mata, tetapi terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai manifestasi kedaulatan teritorial, sebagaimana ditemukan melalui berbagai yurisprudensi, seperti kasus Sipadan - Ligitan. Hak Malaysia atas kedua pulau itu tidak semata-mata terkait prinsip ‘effective occupation’, tetapi juga terkait dengan sulitnya menghindari pengaruh eksternal di balik putusan Mahkamah Internasional. Argumentasi dan pertimbangan mahkamah sarat dengan alibi atau permainan kata dalam mematahkan pendirian pihak Indonesia sehingga dirasakan adanya ketidakadilan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Hasanuddin University</dc:publisher>
	<dc:date>2015-08-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/82</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/halrev.v1i2.82</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Hasanuddin Law Review; VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015; 242-264</dc:source>
	<dc:source>2442-9899</dc:source>
	<dc:source>2442-9880</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/82/56</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2015 Hasanuddin Law Review</dc:rights>
</oai_dc:dc>