Jurnal
SINTA 1
Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan - Ligitan
Hasanuddin Law Review (HALREV) · Vol. UME (2015) · hlm. 242–264
ISSN 2442-9899, 2442-9880
Terbit 2015-08-26
Penerbit Faculty of Law, Hasanuddin University
Bahasa eng
Abstrak
Berbagai cara seperti cession, prescription, discovery dalam memperoleh hak atas suatu wilayah dapat dilakukan oleh suatu negara, asal saja negara tersebut dapat menjalankan pengendalian efektif (effective occupation) atas wilayah itu. Pengendalian yang berlangsung lama, terus menerus dan damai yang disertai dengan pengakuan tidak memiliki karakter fisik semata-mata, tetapi terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai manifestasi kedaulatan teritorial, sebagaimana ditemukan melalui berbagai yurisprudensi, seperti kasus Sipadan - Ligitan. Hak Malaysia atas kedua pulau itu tidak semata-mata terkait prinsip ‘effective occupation’, tetapi juga terkait dengan sulitnya menghindari pengaruh eksternal di balik putusan Mahkamah Internasional. Argumentasi dan pertimbangan mahkamah sarat dengan alibi atau permainan kata dalam mematahkan pendirian pihak Indonesia sehingga dirasakan adanya ketidakadilan.
Jaringan kolaborasi para penulis
6 penulis ·
9 tautan kepenulisan bersama
· 3 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Hasanuddin University University of Indonesia Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/oai, pertama di-harvest 28 Okt 2026, terakhir terlihat 15 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan - Ligitan</dc:title>
<dc:creator>Hendrapati, Marcel</dc:creator>
<dc:creator>Napang, Marthen</dc:creator>
<dc:creator>Mochtar, Syamsuddin</dc:creator>
<dc:creator>Judhariksawan, Judhariksawan</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Kedaulatan Teritorial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Mahkamah Internasional</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Pengendalian Efektif</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Berbagai cara seperti cession, prescription, discovery dalam memperoleh hak atas suatu wilayah dapat dilakukan oleh suatu negara, asal saja negara tersebut dapat menjalankan pengendalian efektif (effective occupation) atas wilayah itu. Pengendalian yang berlangsung lama, terus menerus dan damai yang disertai dengan pengakuan tidak memiliki karakter fisik semata-mata, tetapi terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai manifestasi kedaulatan teritorial, sebagaimana ditemukan melalui berbagai yurisprudensi, seperti kasus Sipadan - Ligitan. Hak Malaysia atas kedua pulau itu tidak semata-mata terkait prinsip ‘effective occupation’, tetapi juga terkait dengan sulitnya menghindari pengaruh eksternal di balik putusan Mahkamah Internasional. Argumentasi dan pertimbangan mahkamah sarat dengan alibi atau permainan kata dalam mematahkan pendirian pihak Indonesia sehingga dirasakan adanya ketidakadilan.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Hasanuddin University</dc:publisher>
<dc:date>2015-08-26</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/82</dc:identifier>
<dc:identifier>10.20956/halrev.v1i2.82</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">Hasanuddin Law Review; VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015; 242-264</dc:source>
<dc:source>2442-9899</dc:source>
<dc:source>2442-9880</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/82/56</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2015 Hasanuddin Law Review</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 1 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref, doaj.
Sitasi artikel ini
APA 7
Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan - Ligitan. Hasanuddin Law Review (HALREV), UME, 242–264. https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.82
Salin
IEEE
M. Hendrapati, M. Napang, S. Mochtar, and J. Judhariksawan, “Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan - Ligitan,” Hasanuddin Law Review (HALREV), vol. UME, pp. 242–264, 2015, doi: 10.20956/halrev.v1i2.82.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.