Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia

Lahaling, Hijrah; Makkulawuzar, Kindom; Rukka, Singkeru

doi:10.20956/halrev.v1i2.84

Jurnal SINTA 1

Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia

Hasanuddin Law Review (HALREV) · Vol. UME (2015) · hlm. 282–294

DOI: 10.20956/halrev.v1i2.84
ISSN: 2442-9899, 2442-9880
Terbit: 2015-08-26
Penerbit: Faculty of Law, Hasanuddin University
Bahasa: eng

Abstrak

Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama · 9 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

Universitas Ichsan Gorontalo
Hasanuddin University
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
National University of Malaysia

Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel

Tampilkan sebagai tabel

Rekan penulis	Organisasi	Artikel bersama
Rafika Nur	Universitas Ichsan Gorontalo	1
Handar Subhandi Bakhtiar	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	1
Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi	National University of Malaysia	1
Darmawati Darmawati	Universitas Ichsan Gorontalo	1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/oai, pertama di-harvest 28 Okt 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.

Metadata asli (oai_dc)

<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Lahaling, Hijrah</dc:creator>
	<dc:creator>Makkulawuzar, Kindom</dc:creator>
	<dc:creator>Rukka, Singkeru</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hukum Islam</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Labelisasi Halal</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">MUI</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Perlindungan Konsumen</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Hasanuddin University</dc:publisher>
	<dc:date>2015-08-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/84</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/halrev.v1i2.84</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Hasanuddin Law Review; VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015; 282-294</dc:source>
	<dc:source>2442-9899</dc:source>
	<dc:source>2442-9880</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/84/58</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2015 Hasanuddin Law Review</dc:rights>
</oai_dc:dc>