Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien

Hasanuddin Law Review (HALREV) · Vol. UME (2015) · hlm. 164–177

DOI
10.20956/halrev.v1i2.89
ISSN
2442-9899, 2442-9880
Terbit
2015-08-26
Penerbit
Faculty of Law, Hasanuddin University
Bahasa
eng

Abstrak

Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga negara hidup sejahtera yang antara lain melalui pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara melalui upaya-upaya yang memungkinkan menurut standar kesehatan yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan, adalah penyediaan tenaga dokter yang profesional dan bekerja sesuai etika profesi kedokteran. Salah satu bentuk profesionalitas dokter dalam kerangka perlindungan hakhak pasien adalah keberadaan informed consent sebagai hak pasien untuk mendapatkan informasi medis dari pihak rumah sakit sebelum mendapatkan tindakan-tindakan medis tertentu yang berdampak pada hilangnya nyawa pasien. Sehubungan dengan itulah, tulisan ini bertujuan menjelaskan secara filosofis dogmatik tentang urgensi informed consent sebagai jaminan perlindungan hak-hak pasien di rumah sakit. Tulisan ini, secara metodologis menggunakan analisis normatif dengan pendekatan konseptual, sehingga tentu saja, bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber analisis, lebih terkonsentrasi pada bahan-bahan hukum primer. Kesimpulannya, keberadaan informed consent memegang peranan sangat penting dalam kerangka memberikan perlindungan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sesuai amanah konstitusi, apalagi mengingat fakta mala praktek kedokteran yang tampak pada beberapa kasus di rumah sakit di Indonesia, merupakan dampak dari pengabaian penerapan informed consent yang belum berjalan sesuai harapan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 31 tautan kepenulisan bersama · 11 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Airlangga
  • Universitas Borneo Tarakan
  • Universiti Teknologi MARA
  • Sebelas Maret University
  • Universitas Hang Tuah
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Agus Yudha HernokoUniversitas Airlangga2
Xavier NugrahaUniversitas Airlangga2
Nur Ezan RahmatUniversiti Teknologi MARA2
Fiska Silvia Raden RoroUniversitas Airlangga1
Fikrinda FikrindaAfiliasi tidak diketahui1
Sufardi SufardiAfiliasi tidak diketahui1
Rina SriwatiAfiliasi tidak diketahui1
Agung SujatmikoUniversitas Airlangga1
Mochamad Kevin RomadhonaUniversitas Airlangga1
Shintya Yulfa SeptiningrumSebelas Maret University1
Kukuh Pramono BudiUniversitas Airlangga1
Baiq Elma PurnamawaditaUniversitas Airlangga1
Yohanes Sogar SimamoraUniversitas Airlangga1
Lintang YudhantakaUniversitas Airlangga1
Mokhamad Khoirul HudaUniversitas Hang Tuah1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/oai, pertama di-harvest 28 Okt 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien</dc:title>
	<dc:creator>Syafruddin, Syafruddin</dc:creator>
	<dc:creator>Anand, Ghansham</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Pasien</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Informed Consent</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Rumah Sakit</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak warga negara hidup sejahtera yang antara lain melalui pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara melalui upaya-upaya yang memungkinkan menurut standar kesehatan yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan, adalah penyediaan tenaga dokter yang profesional dan bekerja sesuai etika profesi kedokteran. Salah satu bentuk profesionalitas dokter dalam kerangka perlindungan hakhak pasien adalah keberadaan informed consent sebagai hak pasien untuk mendapatkan informasi medis dari pihak rumah sakit sebelum mendapatkan tindakan-tindakan medis tertentu yang berdampak pada hilangnya nyawa pasien. Sehubungan dengan itulah, tulisan ini bertujuan menjelaskan secara filosofis dogmatik tentang urgensi informed consent sebagai jaminan perlindungan hak-hak pasien di rumah sakit. Tulisan ini, secara metodologis menggunakan analisis normatif dengan pendekatan konseptual, sehingga tentu saja, bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber analisis, lebih terkonsentrasi pada bahan-bahan hukum primer. Kesimpulannya, keberadaan informed consent memegang peranan sangat penting dalam kerangka memberikan perlindungan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sesuai amanah konstitusi, apalagi mengingat fakta mala praktek kedokteran yang tampak pada beberapa kasus di rumah sakit di Indonesia, merupakan dampak dari pengabaian penerapan informed consent yang belum berjalan sesuai harapan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law, Hasanuddin University</dc:publisher>
	<dc:date>2015-08-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/89</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.20956/halrev.v1i2.89</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Hasanuddin Law Review; VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015; 164-177</dc:source>
	<dc:source>2442-9899</dc:source>
	<dc:source>2442-9880</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/89/62</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2015 Hasanuddin Law Review</dc:rights>
</oai_dc:dc>