Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM

Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik · Vol. 3 No. 1 (2024) · hlm. 8–19

DOI
10.15575/jpkp.v3i1.33671
ISSN
2986-0814
Terbit
2024-08-24
Penerbit
Department of Public Administration
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM. Hal-hal inilah yang menjadi dasar oleh otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan besaran pajak penghasilan bagi UMKM yang omzetnya tidak lebih dari Rp4.800.000.000. Namun terdapat perbandingan regulasi yang mengatur besaran tarif pajak bagi UMKM. Maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbandingan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jadi hasilnya menyatakan bahwa perbandingan tersebut hanya mencakup aspek subjek pajak, pengecualian subjek pajak, batasan peredaran yang tidak dikenakan pajak penghasilan dan batasan waktu. Perbandingan yang paling berdampak terhadap keberlangsungan UMKM adalah penghasilan bruto sampai dengan Rp500.000.000 tidak dikenakan pajak penghasilan. Adanya perbandingan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan terkait pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pembayaran kena pajak dan penghasilan.

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 2 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Khusnul KhotimahUniversity of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM</dc:title>
	<dc:creator>Wuri, Titiyoni Abdyan</dc:creator>
	<dc:creator>Widodo, Ulfa Puspa Wanti</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM. Hal-hal inilah yang menjadi dasar oleh otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan besaran pajak penghasilan bagi UMKM yang omzetnya tidak lebih dari Rp4.800.000.000. Namun terdapat perbandingan regulasi yang mengatur besaran tarif pajak bagi UMKM. Maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbandingan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jadi hasilnya menyatakan bahwa perbandingan tersebut hanya mencakup aspek subjek pajak, pengecualian subjek pajak, batasan peredaran yang tidak dikenakan pajak penghasilan dan batasan waktu. Perbandingan yang paling berdampak terhadap keberlangsungan UMKM adalah penghasilan bruto sampai dengan Rp500.000.000 tidak dikenakan pajak penghasilan. Adanya perbandingan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan terkait pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pembayaran kena pajak dan penghasilan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Department of Public Administration</dc:publisher>
	<dc:date>2024-08-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/33671</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/jpkp.v3i1.33671</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik; Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik; 8-19</dc:source>
	<dc:source>2986-0814</dc:source>
	<dc:source>10.15575/jpkp.v3i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/33671/14837</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Titiyoni Abdyan Wuri, Ulfa Puspa Wanti Widodo</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>