Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Penguatan Fungsi BPK Sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara: Strengthening the Role of the BPK as the Supreme Audit Institution: An Analysis of the Follow-Up to State Financial Audit Findings

SIYASI: Jurnal Trias Politica · Vol. 3 No. 1 (2025) · hlm. 75–89

DOI
10.15575/sjtp.v3i1.51350
ISSN
2988-3865, 3025-664X
Terbit
2025-05-11
Penerbit
Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penguatan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Supreme Audit Institution melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPK, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum BPK kuat, mekanisme tindak lanjut rekomendasi masih formalistik dan administratif, sehingga efektivitas pengawasan keuangan negara terbatas. Hambatan muncul dari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, keterbatasan kapasitas teknis entitas auditee, lemahnya pengawasan DPR, dan budaya birokrasi yang lebih loyal pada kepentingan politik daripada norma hukum. Strategi penguatan BPK harus multidimensi, meliputi penguatan regulasi dengan sanksi tegas, koordinasi kelembagaan yang jelas, harmonisasi dengan standar internasional (ISSAI), serta pengawasan publik berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan posisi BPK sebagai guardian of public money yang efektif dan akuntabel, mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, sesuai standar internasional, dan memperkuat prinsip checks and balances serta pemenuhan hak rakyat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 3 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Listyani EffendiSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Melinda Dina GusselaSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Penguatan Fungsi BPK Sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara: Strengthening the Role of the BPK as the Supreme Audit Institution: An Analysis of the Follow-Up to State Financial Audit Findings</dc:title>
	<dc:creator>Fachrial Ikhsan</dc:creator>
	<dc:creator>Dewi Sulastri</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Supreme Audit Institution (SAI)</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini menganalisis penguatan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Supreme Audit Institution melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPK, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum BPK kuat, mekanisme tindak lanjut rekomendasi masih formalistik dan administratif, sehingga efektivitas pengawasan keuangan negara terbatas. Hambatan muncul dari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, keterbatasan kapasitas teknis entitas auditee, lemahnya pengawasan DPR, dan budaya birokrasi yang lebih loyal pada kepentingan politik daripada norma hukum. Strategi penguatan BPK harus multidimensi, meliputi penguatan regulasi dengan sanksi tegas, koordinasi kelembagaan yang jelas, harmonisasi dengan standar internasional (ISSAI), serta pengawasan publik berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan posisi BPK sebagai guardian of public money yang efektif dan akuntabel, mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, sesuai standar internasional, dan memperkuat prinsip checks and balances serta pemenuhan hak rakyat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2025-05-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/51350</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/sjtp.v3i1.51350</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">SIYASI: Jurnal Trias Politica; Vol. 3 No. 1 (2025): Siyasi : Jurnal Trias Politica; 75-89</dc:source>
	<dc:source>2988-3865</dc:source>
	<dc:source>3025-664X</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/51350/15296</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Fachrial Ikhsan, Dewi Sulastri</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>