Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS BEREDARNYA VAKSIN PALSU DI KOTA BEKASI

VARIA HUKUM · Vol. 2 No. 1 (2020) · hlm. 19–42

DOI
10.15575/vh.v2i1.14175
ISSN
2798-7663, 2085-1154
Terbit
2020-01-28
Penerbit
Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Bahasa
eng

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini pasien yang melakukan upaya kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien atas beredarnya vaksin palsu di Kota Bekasi, mengetahui kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi dan mengetahui upaya Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pasien dan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori kepastian hukum menurut Utrech, dan teori Law as Tool social of engineering Roscoe Pound. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap beredarnya vaksin palsu serta metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder berupa bahan hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan optimal karena tidak memberikan perlindungan kepada pasien selaku konsumen sesuai Pasal 5 ayat (2)Â Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu belum optimalnya peran pemerintah, kurangnya kesadaran hukum penyelenggara upaya kesehatan, kurangnya kesadaran hukum bagi konsumen, kurangnya koordinasi BPOM. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu melakukan vaksinasi ulang, memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan, memberikan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan koordinasi BPOM.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

23 penulis · 41 tautan kepenulisan bersama · 19 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung
  • University of Indonesia
  • Malikussaleh University
  • BPJS Kesehatan
  • Mulawarman University
  • University of Manchester
  • Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Silvi MalvianiSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Nuriman NurimanSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Muhammad Yahya WahyudinSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Syifa Nurul RahimaSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Yusuf Saeful HayatSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
RomadhonSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Ikhwan Aulia FatahillahSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
M Imam rosadaSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Zulkarnaen ZulkarnaenMulawarman University1
Nabhan Sofwatul FuadhyBPJS Kesehatan1
Nurirvan Mulia Putra AhmadSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Elan JaelaniSunan Gunung Djati State Islamic University Bandung1
Mohamad Ichsana NurUniversity of Manchester1
Jumhadi JumhadiUniversity of Indonesia1
Dendy ArifiantoUniversity of Indonesia1
Faly Antary MusaadUniversity of Indonesia1
Kamarusdiana KamarusdianaSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1
MukhlisMalikussaleh University1
Muhammad Javaid IqbalMalikussaleh University1
Nur Hidayahtul Nabihah ManasTunku Abdul Rahman University of Management and Technology1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS  BEREDARNYA VAKSIN PALSU DI KOTA BEKASI</dc:title>
	<dc:creator>Iqbal Maulana, muhamad</dc:creator>
	<dc:creator>Rosidin, Utang</dc:creator>
	<dc:creator>Mahdar, Dadang</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Vaksin Palsu</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">UU perlindungan Konsumen</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">UU Kesehatan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini pasien yang melakukan upaya kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien atas beredarnya vaksin palsu di Kota Bekasi, mengetahui kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi dan mengetahui upaya Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pasien dan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori kepastian hukum menurut Utrech, dan teori Law as Tool social of engineering Roscoe Pound. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap beredarnya vaksin palsu serta metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder berupa bahan hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan optimal karena tidak memberikan perlindungan kepada pasien selaku konsumen sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu belum optimalnya peran pemerintah, kurangnya kesadaran hukum penyelenggara upaya kesehatan, kurangnya kesadaran hukum bagi konsumen, kurangnya koordinasi BPOM. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu melakukan vaksinasi ulang, memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan, memberikan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan koordinasi BPOM.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2020-01-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/14175</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/vh.v2i1.14175</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">VARIA HUKUM; Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan; 19-42</dc:source>
	<dc:source>2798-7663</dc:source>
	<dc:source>2085-1154</dc:source>
	<dc:source>10.15575/vh.v2i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/14175/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 VARIA HUKUM</dc:rights>
</oai_dc:dc>