Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Legalitas Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan

VARIA HUKUM · Vol. 5 No. 1 (2023) · hlm. 1–20

DOI
10.15575/vh.v5i1.23895
ISSN
2798-7663, 2085-1154
Terbit
2023-01-29
Penerbit
Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Bahasa
eng

Abstrak

AbstractThe high number of early weddings in South Kalimantan, including both hand-arranged marriages and those performed formally with court-provided marriage dispensation services, is the subject of this study. to more thoroughly investigate the legal factors that South Kalimantan religious court judges take into account while handling cases of marriage dispensation. This study attempts to address the issue of early marriage in relation to the court's ability to grant dispensation from marriage as a requirement for legalizing marriage for those who have not reached the legal marriageable age through a constitutional approach, legal sociology, and legal anthropology. The review revealed that the majority of the dispensation petitions submitted had been approved. The judge uses procedural and substantive factors based on laws and regulations to decide the marriage dispensation case, taking into account the facts of the case while also paying attention to the fiqh and the guiding principles of Islamic law, which are derived from the verses of the Koran and hadith. Although there is a perception that judges are quick to grant requests or are thought to play a role in South Kalimantan's legalization of early marriage.AbstrakFokus kajian ini adalah mengenai tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan baik yang dilakukan dibawah tangan maupun yang dilakukan scara resmi dengan fasilitas dispensasi kawin dari pengadilan. Untuk selanjutnya menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memproses perkara dispensasi Kawin. Melalui pendekatan konstitusional dan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum penelitian ini  mencoba menjawab persoalan pernikahan dini dikaitkan dengan kewenangan pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin sebagai syarat untuk melegalkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal kawin. Dari telaah yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi yang diajukan adalah dikabulkan. Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin didasarkan kepada fakta persidangan dengan menggunakan pertimbangan prosedural dan substansial yang di dasarkan peraturan perundangan dengan tetap memperhatikan prinsip Hukum Islam yang bersumber dari ayat ayat al Quran dan hadis serta kaidah kaidah fikih. Walaupun ada kesan hakim begitu gampang mengabulkan permohonan atau dianggap ikut terlibat dalam legalitas pernikahan dini di Kalimantan Selatan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 28 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
  • Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary
  • Tun Hussein Onn University of Malaysia
  • Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
  • Zaporizhzhia National University
  • National University of Malaysia
  • University of Malaya
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mohd Hatta Md HaniTun Hussein Onn University of Malaysia1
Nurdin NurdinUniversitas Islam Negeri Datokarama Palu1
Rusdiyah RusdiyahUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1
Akhmad Sukris SarmadiAfiliasi tidak diketahui1
Afif KhalidUniversitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary1
Nurul ListiyaniUniversitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary1
Tetiana KolomoietsZaporizhzhia National University1
Eka HayatunnisaUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1
Hamdan MahmudUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1
Nor IpansyahUniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin1
Ruslan RuslanAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad Sukris SarmadiAfiliasi tidak diketahui1
Latifah Abd. MajidNational University of Malaysia1
Raihanah AbdullahUniversity of Malaya1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Legalitas Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Kawin  Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan</dc:title>
	<dc:creator>Zaidah, Yusna</dc:creator>
	<dc:creator>al-Amruzi, Muhammad Fahmi</dc:creator>
	<dc:creator>Hafidzi, Anwar</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pernikahan dini</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">legalitas</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pengadilan Agama</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">dispensasi kawin.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">AbstractThe high number of early weddings in South Kalimantan, including both hand-arranged marriages and those performed formally with court-provided marriage dispensation services, is the subject of this study. to more thoroughly investigate the legal factors that South Kalimantan religious court judges take into account while handling cases of marriage dispensation. This study attempts to address the issue of early marriage in relation to the court's ability to grant dispensation from marriage as a requirement for legalizing marriage for those who have not reached the legal marriageable age through a constitutional approach, legal sociology, and legal anthropology. The review revealed that the majority of the dispensation petitions submitted had been approved. The judge uses procedural and substantive factors based on laws and regulations to decide the marriage dispensation case, taking into account the facts of the case while also paying attention to the fiqh and the guiding principles of Islamic law, which are derived from the verses of the Koran and hadith. Although there is a perception that judges are quick to grant requests or are thought to play a role in South Kalimantan's legalization of early marriage.AbstrakFokus kajian ini adalah mengenai tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan baik yang dilakukan dibawah tangan maupun yang dilakukan scara resmi dengan fasilitas dispensasi kawin dari pengadilan. Untuk selanjutnya menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memproses perkara dispensasi Kawin. Melalui pendekatan konstitusional dan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum penelitian ini  mencoba menjawab persoalan pernikahan dini dikaitkan dengan kewenangan pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin sebagai syarat untuk melegalkan perkawinan bagi  mereka yang belum mencapai usia minimal kawin. Dari telaah yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi yang diajukan adalah dikabulkan. Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin didasarkan kepada fakta persidangan dengan menggunakan pertimbangan prosedural dan substansial yang di dasarkan peraturan perundangan dengan tetap memperhatikan prinsip Hukum Islam yang bersumber dari ayat ayat al Quran dan hadis serta kaidah kaidah fikih. Walaupun ada kesan hakim begitu gampang mengabulkan permohonan atau dianggap ikut terlibat dalam legalitas pernikahan dini di Kalimantan Selatan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2023-01-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/23895</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/vh.v5i1.23895</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">VARIA HUKUM; Vol. 5 No. 1 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan; 1-20</dc:source>
	<dc:source>2798-7663</dc:source>
	<dc:source>2085-1154</dc:source>
	<dc:source>10.15575/vh.v5i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/23895/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Yusna Zaidah, Muhammad Fahmi al-Amruzi, Anwar Hafidzi</dc:rights>
</oai_dc:dc>