Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

VARIA HUKUM · Vol. 5 No. 2 (2023) · hlm. 70–100

DOI
10.15575/vh.v5i2.26669
ISSN
2798-7663, 2085-1154
Terbit
2023-07-18
Penerbit
Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Bahasa
eng

Abstrak

AbstractThe purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court. Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitisional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.       Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 71 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
  • Universitas Jambi
  • Hasanuddin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
M Yahya WahyudinAfiliasi tidak diketahui2
Nuriman NurimanAfiliasi tidak diketahui1
Silvi MalvianiAfiliasi tidak diketahui1
Syifa Nurul RahimaAfiliasi tidak diketahui1
Romadhon -Afiliasi tidak diketahui1
Yusuf Saeful HayatAfiliasi tidak diketahui1
HermansyahAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad JaelaniAfiliasi tidak diketahui1
Ikhwan Aulia FatahillahAfiliasi tidak diketahui1
M Imam rosadaAfiliasi tidak diketahui1
Zulkarnaen ZulkarnaenUniversitas Islam Negeri Sumatera Utara1
Nabhan Sofwatul FuadhyAfiliasi tidak diketahui1
Dadang MahdarAfiliasi tidak diketahui1
muhamad Iqbal MaulanaAfiliasi tidak diketahui1
Dewi MayaningsihAfiliasi tidak diketahui1
Ania OktalianaAfiliasi tidak diketahui1
velvi Arsita suandiAfiliasi tidak diketahui1
muhamd KholidAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad FauzanUniversitas Jambi1
Dadang KomaraAfiliasi tidak diketahui1
Dede Yuda Wahyu NurhudaAfiliasi tidak diketahui1
Marisa PuspitaAfiliasi tidak diketahui1
Heri HerdiawantoAfiliasi tidak diketahui1
Matahari YonagieAfiliasi tidak diketahui1
Megafury ApriandhiniAfiliasi tidak diketahui1
Cici AdeliaAfiliasi tidak diketahui1
Mohamad Ichsana NurAfiliasi tidak diketahui1
Jumhadi JumhadiAfiliasi tidak diketahui1
Dendy ArifiantoAfiliasi tidak diketahui1
Faly Antary MusaadAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad IqbalHasanuddin University1
MukhlisAfiliasi tidak diketahui1
Kamarusdiana KamarusdianaAfiliasi tidak diketahui1
Nur Hidayahtul Nabihah ManasAfiliasi tidak diketahui1
Jalaluddin JalaluddinAfiliasi tidak diketahui1
Qodariah BarkahAfiliasi tidak diketahui1
Fadillah MursidAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA</dc:title>
	<dc:creator>Putra Ahmad, Nurirvan Mulia</dc:creator>
	<dc:creator>Rosidin, Utang</dc:creator>
	<dc:creator>Jaelani, Elan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pemilihan Umum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Penundaan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Konstitusional</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">AbstractThe purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court . Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitisional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.        </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2023-07-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/vh.v5i2.26669</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">VARIA HUKUM; Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan; 70-100</dc:source>
	<dc:source>2798-7663</dc:source>
	<dc:source>2085-1154</dc:source>
	<dc:source>10.15575/vh.v5i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669/13259</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669/13261</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669/13262</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669/13263</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669/13269</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/26669/pdf_1</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Nurirvan Mulia Putra Ahmad</dc:rights>
</oai_dc:dc>