Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024

VARIA HUKUM · Vol. 5 No. 2 (2023) · hlm. 141–152

DOI
10.15575/vh.v5i2.28130
ISSN
2798-7663, 2085-1154
Terbit
2023-07-25
Penerbit
Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Bahasa
eng

Abstrak

ABSTRACTElection criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election. This can create a legal vacuum or the obscurity of election crimes in the field of electronics in the use of electronic election systems. Although Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions generally regulates electronic crimes, the 11 articles of electronic crimes do not regulate electronic crimes at the time of the election stage. The electronic election crime above will guarantee protection for all applications that will be implemented by the KPU in carrying out the 2024 election stages. In the context of this crime, the "electronic election system" includes all electronic systems used by the KPU in accordance with the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 13/TIK.03/14/2022 concerning Plans for Electronic-Based Government Systems. This regulation will provide legal clarity for the prosecution of electronic election crimes in Indonesia  ABSTRAKKetentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mencakup 80 pasal tindak pidana pemilu dan tidak secara menyeluruh mengatur tindak pidana pemilu di bidang elektronik untuk semua aplikasi yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Ini dapat menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan pidana pemilu di bidang elektronik dalam penggunaan sistem elektronik pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara umum mengatur tindak pidana elektronik, namun 11 pasal tindak pidana elektronik tersebut tidak mengatur pidana elektronik pada saat terjadinya tahapan pemilu. Kejahatan pemilu elektronik di atas akan menjamin perlindungan terhadap seluruh aplikasi yang akan diterapkan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024. Dalam konteks tindak pidana tersebut, "sistem elektronik pemilu" mencakup semua sistem elektronik yang digunakan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aturan ini akan memberikan kejelasan hukum bagi penindakan kejahatan pemilu elektronik di Indonesia

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 90 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Tanjungpura University
  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hardiani HardianiAfiliasi tidak diketahui11
Dwi HastutiAfiliasi tidak diketahui5
Amri AmirAfiliasi tidak diketahui3
Yulmardi YulmardiAfiliasi tidak diketahui3
Ayong HiendroTanjungpura University3
Syaparuddin SyaparuddinAfiliasi tidak diketahui2
Adi BhaktiAfiliasi tidak diketahui2
Tona Aurora LubisAfiliasi tidak diketahui2
Zulgani ZulganiAfiliasi tidak diketahui2
Faradina ZevayaAfiliasi tidak diketahui2
Mustaqim SigaAfiliasi tidak diketahui2
Ismail ArafahAfiliasi tidak diketahui2
Ismail YusufTanjungpura University2
Ramli RamliUniversitas Halu Oleo2
Baharuddin PatandjengiAfiliasi tidak diketahui2
Ahdin GassaAfiliasi tidak diketahui2
Arif Budi RaharjoAfiliasi tidak diketahui1
Nur SahidAfiliasi tidak diketahui1
I Made SukanadiAfiliasi tidak diketahui1
Dewa Ketut WicaksanaAfiliasi tidak diketahui1
Ni Putu Laras PurnamasariAfiliasi tidak diketahui1
Achmad Zainuddin MNAfiliasi tidak diketahui1
Renaldy Dwi PutraAfiliasi tidak diketahui1
Pujiono PujionoAfiliasi tidak diketahui1
Rozlinda Mohamed FadzilAfiliasi tidak diketahui1
Hasan BasriAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad SafriAfiliasi tidak diketahui1
Qorina NovitriAfiliasi tidak diketahui1
Erni AchmadAfiliasi tidak diketahui1
Zamzami ZamzamiAfiliasi tidak diketahui1
Arman DelisAfiliasi tidak diketahui1
Andri DevitaAfiliasi tidak diketahui1
Yanti HeryantiAfiliasi tidak diketahui1
Etik UmiyatiAfiliasi tidak diketahui1
Nopriansyah NopriansyahAfiliasi tidak diketahui1
Raina DamarsariAfiliasi tidak diketahui1
Yusral YusralAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK  PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024</dc:title>
	<dc:creator>Pirmansyah, Redi</dc:creator>
	<dc:creator>Junaidi, Junaidi</dc:creator>
	<dc:creator>Merta, Martindo</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Election Law Enforcement</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Electronic Election/Pilkada</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Electronic Election/Pilkada Crimes</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">ABSTRACTElection criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election. This can create a legal vacuum or the obscurity of election crimes in the field of electronics in the use of electronic election systems. Although Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions generally regulates electronic crimes, the 11 articles of electronic crimes do not regulate electronic crimes at the time of the election stage. The electronic election crime above will guarantee protection for all applications that will be implemented by the KPU in carrying out the 2024 election stages. In the context of this crime, the "electronic election system" includes all electronic systems used by the KPU in accordance with the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 13/TIK.03/14/2022 concerning Plans for Electronic-Based Government Systems. This regulation will provide legal clarity for the prosecution of electronic election crimes in Indonesia  ABSTRAKKetentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mencakup 80 pasal tindak pidana pemilu dan tidak secara menyeluruh mengatur tindak pidana pemilu di bidang elektronik untuk semua aplikasi yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Ini dapat menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan pidana pemilu di bidang elektronik dalam penggunaan sistem elektronik pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara umum mengatur tindak pidana elektronik, namun 11 pasal tindak pidana elektronik tersebut tidak mengatur pidana elektronik pada saat terjadinya tahapan pemilu. Kejahatan pemilu elektronik di atas akan menjamin perlindungan terhadap seluruh aplikasi yang akan diterapkan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024. Dalam konteks tindak pidana tersebut, "sistem elektronik pemilu" mencakup semua sistem elektronik yang digunakan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aturan ini akan memberikan kejelasan hukum bagi penindakan kejahatan pemilu elektronik di Indonesia</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Law Studies Program, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2023-07-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</dc:format>
	<dc:format>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/28130</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15575/vh.v5i2.28130</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">VARIA HUKUM; Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan; 141-152</dc:source>
	<dc:source>2798-7663</dc:source>
	<dc:source>2085-1154</dc:source>
	<dc:source>10.15575/vh.v5i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/28130/pdf</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/28130/13283</dc:relation>
	<dc:relation>https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/28130/13284</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2023 Junaidi Junaidi</dc:rights>
</oai_dc:dc>