Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Bahasa
eng
Abstrak
Inggris
This study aims to examine the role and function of the legal aid post (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB according to the the national supreme court decree Number 1 of 2014. This study took place at Biak’s Religious Court. The study used an empirical juridical approach. Data were collected through field observations and interviews with research respondents. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the implementation of the legal aid post at Biak’s Religious Court in providing services for the poor in general had been carried out very well according to the national supreme court decree Number 1 of 2014, but the community still had difficulties because of the unavailability of direct assistance by officers. it is feared that those who receive legal services will fall into the category of those who are financially able to pay for an advocate given that there are no regulations that stipulate the restriction or criteria for people who are financially incapable of paying for advocate services. This research is expected to provide information for the people of Biak in particular, and people outside Biak in general regarding the benefits of legal aid services for the lower-class community.
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi Posbakum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Biak Kelas II B. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap responden penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif qualitative. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB dalam memberikan pelayan bagi masyarakat tidak mampu secara umum sudah dijalankan dengan sangat baik sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, namun masyarakat masih mendapatkan kesulitan karena belum tersedianya pendampingan langsung oleh petugas Posbakum, dikhawatirkan pihak yang memperoleh pelayanan hukum masuk kategori kalangan yang mampu secara finansial untuk membayar jasa advokat mengingat belum adanya peraturan yang menetapkan tentang batasan atau kriteria orang yang termasuk tidak mampu secara finansial dalam pembayaran jasa advokat. Penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi bagi masyarakat Biak terutama, dan masyarakat di luar Biak secara umum terkait manfaat layanan Posbakum bagi masyarakat kelas bawah di Pengadilan Agama Biak Kelas IIB.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.