Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB

Peran dan Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi · Vol. ksgeist (2021) · hlm. 139–151

DOI
10.24090/volksgeist.v4i2.5184
ISSN
2615-5648, 2615-174X
Terbit
2021-11-11
Penerbit
Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Bahasa
eng

Abstrak

Inggris

This study aims to examine the role and function of the legal aid post (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB according to the the national supreme court decree Number 1 of 2014. This study took place at Biak’s Religious Court. The study used an empirical juridical approach. Data were collected through field observations and interviews with research respondents. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the implementation of the legal aid post at Biak’s Religious Court in providing services for the poor in general had been carried out very well according to the national supreme court decree Number 1 of 2014, but the community still had difficulties because of the unavailability of direct assistance by officers. it is feared that those who receive legal services will fall into the category of those who are financially able to pay for an advocate given that there are no regulations that stipulate the restriction or criteria for people who are financially incapable of paying for advocate services. This research is expected to provide information for the people of Biak in particular, and people outside Biak in general regarding the benefits of legal aid services for the lower-class community.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi Posbakum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Biak Kelas II B. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap responden penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif qualitative. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB dalam memberikan pelayan bagi masyarakat tidak mampu secara umum sudah dijalankan dengan sangat baik sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, namun masyarakat masih mendapatkan kesulitan karena belum tersedianya pendampingan langsung oleh petugas Posbakum, dikhawatirkan pihak yang memperoleh pelayanan hukum masuk kategori kalangan yang mampu secara finansial untuk membayar jasa advokat mengingat belum adanya peraturan yang menetapkan tentang batasan atau kriteria orang yang termasuk tidak mampu secara finansial dalam pembayaran jasa advokat. Penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi bagi masyarakat Biak terutama, dan masyarakat di luar Biak secara umum terkait manfaat layanan Posbakum bagi masyarakat kelas bawah di Pengadilan Agama Biak Kelas IIB.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 10 tautan kepenulisan bersama · 4 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
  • American University in the Emirates
  • Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
  • Universiti Utara Malaysia
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Iryana AnwarAfiliasi tidak diketahui1
Ahmed Mohamed BarakAmerican University in the Emirates1
Hariyanto HariyantoUniversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto1
Zulhilmi Bin PaidiUniversiti Utara Malaysia1
Iryana AnwarAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Peran dan Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Anwar, Iryana</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Lobubun, Muslim</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Religious courts, the legal aid post (Posbakum)</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study aims to examine the role and function of the legal aid post (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB according to the the national supreme court decree Number 1 of 2014. This study took place at Biak’s Religious Court. The study used an empirical juridical approach. Data were collected through field observations and interviews with research respondents. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the implementation of the legal aid post at Biak’s Religious Court in providing services for the poor in general had been carried out very well according to the national supreme court decree Number 1 of 2014, but the community still had difficulties because of the unavailability of direct assistance by officers. it is feared that those who receive legal services will fall into the category of those who are financially able to pay for an advocate given that there are no regulations that stipulate the restriction or criteria for people who are financially incapable of paying for advocate services. This research is expected to provide information for the people of Biak in particular, and people outside Biak in general regarding the benefits of legal aid services for the lower-class community.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi Posbakum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Biak Kelas II B. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap responden penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif qualitative. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan Agama Biak Kelas IIB dalam memberikan pelayan bagi masyarakat tidak mampu secara umum sudah dijalankan dengan sangat baik sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor&amp;nbsp; 1 Tahun 2014, namun masyarakat masih mendapatkan kesulitan karena belum tersedianya pendampingan langsung oleh petugas Posbakum, dikhawatirkan pihak yang memperoleh pelayanan hukum masuk kategori kalangan yang mampu secara finansial untuk membayar jasa advokat mengingat belum adanya peraturan yang menetapkan tentang batasan atau kriteria orang yang termasuk tidak mampu secara finansial dalam pembayaran jasa advokat. Penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi bagi masyarakat Biak terutama, dan masyarakat di luar Biak secara umum terkait manfaat layanan Posbakum bagi masyarakat kelas bawah di Pengadilan Agama Biak Kelas IIB.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia</dc:publisher>
	<dc:date>2021-11-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/5184</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24090/volksgeist.v4i2.5184</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; 139-151</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; 139-151</dc:source>
	<dc:source>2615-5648</dc:source>
	<dc:source>2615-174X</dc:source>
	<dc:source>10.24090/volksgeist.v4i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/5184/2563</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Iryana Anwar, Muslim Lobubun</dc:rights>
</oai_dc:dc>