Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal

Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi · Vol. ksgeist (2021) · hlm. 2021–232

DOI
10.24090/volksgeist.v4i2.5232
ISSN
2615-5648, 2615-174X
Terbit
2021-12-01
Penerbit
Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Bahasa
eng

Abstrak

Inggris

This article aims to find out the policy formulation of reducing the bureaucratic structure in Indonesia and the impact that occurs as its result. This article is a literature research using literature review as a primary legal source supported by secondary data which is the result of implementing regulations in the field. The results of the study indicate that the formulation of the policy of reducing the bureaucratic structure in Indonesia is to eliminate echelon III to echelon V. The main purpose of this cut is to streamline government services through government employees (civil servants). As the impact, organizationally, this cut is not ideal because it is carried out in parallel with the preparation of SOTK. In terms of human resource management, this cut has an impact on the transfer of administrative officials to functional positions that are more competency-based or expertise-based.

Bahasa Indonesia

Prioritas kebijakan reformasi birokrasi merupakan hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi, namun metode pemangkasan struktur birokrasi dan sekaligus pengalihan jabatan, apalagi dalam tempo implementasi yang perlu disegerakan, merupakan tantangan besar mengingat kompleksitas birokrasi itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pemangkasan struktur birokrasi di Indonesia serta dampak yang terjadi sebagai akibat dari pemangkasan struktur birokrasi. Artikel ini adalah penelitian literatur dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber hukum primer dengan didukung oleh data sekunder yang merupakan hasil dari implementasi regulasi di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemangkasan struktur birokrasi di Indonesia adalah dengan melakukan penghapusan eselon III sampai dengan eselon V. Tujuan utama dari pemangkasan ini adalah mengefektifkan pelayanan pemerintah melalui pegawai pemerintahan atau ASN. Kemudian sebagai dampaknya adalah secara organisasi, pemangkasan ini tidak ideal karena dilakukan secara paralel dengan penyusunan SOTK. Secara kepegawaian, pemangkasan ini berdampak pada dialihkannya para pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional yang lebih berbasis kompetensi atau keahlian

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

11 penulis · 20 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Gunadarma University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hariyanto HariyantoAfiliasi tidak diketahui3
Muhammad Mutawalli MukhlisAfiliasi tidak diketahui1
Hajar Salamah Salsabila HarizAfiliasi tidak diketahui1
Fenny BintarawatiAfiliasi tidak diketahui1
Joko PurwantoGunadarma University1
Ali MaskurAfiliasi tidak diketahui1
Abu - HapsinAfiliasi tidak diketahui1
Muslich ShabirAfiliasi tidak diketahui1
Idamatussilmi IdamatussilmiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rohman, M Najibur</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rismana, Daud</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Policy of  reducing; bureaucracy; position.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article aims to find out the policy formulation of reducing the bureaucratic structure in Indonesia and the impact that occurs as its result. This article is a literature research using literature review as a primary legal source supported by secondary data which is the result of implementing regulations in the field. The results of the study indicate that the formulation of the policy of &amp;nbsp;reducing the bureaucratic structure in Indonesia is to eliminate echelon III to echelon V. The main purpose of this cut is to streamline government services through government employees (civil servants). As the impact, organizationally, this cut is not ideal because it is carried out in parallel with the preparation of SOTK. In terms of human resource management, this cut has an impact on the transfer of administrative officials to functional positions that are more competency-based or expertise-based.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Prioritas kebijakan reformasi birokrasi merupakan hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi, namun metode pemangkasan struktur birokrasi dan sekaligus pengalihan jabatan, apalagi dalam tempo implementasi yang perlu disegerakan, merupakan tantangan besar mengingat kompleksitas birokrasi itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pemangkasan struktur birokrasi di Indonesia serta dampak yang terjadi sebagai akibat dari pemangkasan struktur birokrasi. Artikel ini adalah penelitian literatur dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber hukum primer dengan didukung oleh data sekunder yang merupakan hasil dari implementasi regulasi di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemangkasan struktur birokrasi di Indonesia adalah dengan melakukan penghapusan eselon III sampai dengan eselon V. Tujuan utama dari pemangkasan ini adalah mengefektifkan pelayanan pemerintah melalui pegawai pemerintahan atau ASN. Kemudian sebagai dampaknya adalah secara organisasi, pemangkasan ini tidak ideal karena dilakukan secara paralel dengan penyusunan SOTK. Secara kepegawaian, pemangkasan ini berdampak pada dialihkannya para pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional yang lebih berbasis kompetensi atau keahlian</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/5232</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24090/volksgeist.v4i2.5232</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; 2021-232</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi; 2021-232</dc:source>
	<dc:source>2615-5648</dc:source>
	<dc:source>2615-174X</dc:source>
	<dc:source>10.24090/volksgeist.v4i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/5232/2596</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 M Najibur Rohman, Daud Rismana</dc:rights>
</oai_dc:dc>