Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments

Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah · Vol. 22 No. 1 (2022)

DOI
10.15408/ajis.v22i1.25791
ISSN
2407-8646, 1412-4734
Terbit
2022-06-30
Penerbit
Universitas Islam Negeri Jakarta
Bahasa
eng

Abstrak

Can the bisexual orientation in a marriage bond be considered a legal argument for formulating a verdict in the Indonesia Islamic courts? Does it have such a specific legal standing mentioned directly within any regulation covering the issue of Islamic private law? In answering both these questions, this article implements a normative-juridical inquiry that examines various rational possibilities in developing arguments of law. This article finds that in handling the case of bisexual orientation, the Indonesian legal system has remained a legal vacuum. Consequently, it seems it might not be a direct legal argument because it has no legal standing. This article argues that there is no single legal instrument has been imposed that explicitly mentions the case of the orientation. However, the judge may implement the analogous of the possibility of "adultery that leads to unresolved conflicts" to make a ratio legis of divorce due to the orientation. AbstrakApakah orientasi biseksual dalam suatu ikatan perkawinan dapat dijadikan sebagai dalil hukum untuk merumuskan suatu putusan di pengadilan? Apakah ia memiliki kedudukan hukum tertentu yang disebutkan secara langsung dalam peraturan apa pun yang mencakup masalah hukum privat Islam? Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini menerapkan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji berbagai kemungkinan rasional dalam mengembangkan argumentasi hukum. Artikel ini menemukan bahwa dalam menangani kasus orientasi biseksual, sistem hukum Indonesia masih mengalami kekosongan hukum. Akibatnya, seolah-olah tidak bisa menjadi argumentasi hukum langsung karena tidak memiliki legal standing. Artikel ini berargumen bahwa tidak ada satu pun instrumen hukum yang diberlakukan yang secara eksplisit menyebutkan kasus orientasi tersebut. Namun demikian, hakim dapat menerapkan analogi kemungkinan “perzinahan yang berujung pada konflik yang tidak terselesaikan” untuk membuat rasio logis perceraian karena orientasinya.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

16 penulis · 32 tautan kepenulisan bersama · 23 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Muhammadiyah Malang
  • Diponegoro University
  • Deakin University
  • National University of Malaysia
  • University of Brawijaya
  • Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
  • Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
  • Organisasi lain
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yaris Adhial FajrinUniversitas Muhammadiyah Malang3
Irma CahyaningtyasDiponegoro University2
Pujiyono PujiyonoDiponegoro University2
Iradhad Taqwa SihidiUniversitas Muhammadiyah Malang1
Hutri AgustinoNational University of Malaysia1
Dwi Ratna Indri HapsariUniversitas Muhammadiyah Malang1
Ach Faisol TriwijayaUniversity of Brawijaya1
Christine B. TenorioMindanao State University1
Paryanto ParyantoUniversitas Cokroaminoto Yogyakarta1
Faisal FaisalInstitut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua1
Muhammad LuthfiUniversitas Muhammadiyah Malang1
Satria Unggul Wicaksana PrakasaUniversitas Muhammadiyah Surabaya1
Sholahuddin Al-FatihUniversitas Muhammadiyah Malang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hikmah, Warda Silwana</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Bachtiar, Hasnan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Kurniawan, Kukuh Dwi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">bisexual orientation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">LGBTQ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">divorce</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Islamic law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Islamic Law Compilation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">human rights</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">legal standing</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">legal argument</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Can the bisexual orientation in a marriage bond be considered a legal argument for formulating a verdict in the Indonesia Islamic courts? Does it have such a specific legal standing mentioned directly within any regulation covering the issue of Islamic private law? In answering both these questions, this article implements a normative-juridical inquiry that examines various rational possibilities in developing arguments of law. This article finds that in handling the case of bisexual orientation, the Indonesian legal system has remained a legal vacuum. Consequently, it seems it might not be a direct legal argument because it has no legal standing. This article argues that there is no single legal instrument has been imposed that explicitly mentions the case of the orientation. However, the judge may implement the analogous of the possibility of "adultery that leads to unresolved conflicts" to make a ratio legis of divorce due to the orientation.   AbstrakApakah orientasi biseksual dalam suatu ikatan perkawinan dapat dijadikan sebagai dalil hukum untuk merumuskan suatu putusan di pengadilan? Apakah ia memiliki kedudukan hukum tertentu yang disebutkan secara langsung dalam peraturan apa pun yang mencakup masalah hukum privat Islam? Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini menerapkan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji berbagai kemungkinan rasional dalam mengembangkan argumentasi hukum. Artikel ini menemukan bahwa dalam menangani kasus orientasi biseksual, sistem hukum Indonesia masih mengalami kekosongan hukum. Akibatnya, seolah-olah tidak bisa menjadi argumentasi hukum langsung karena tidak memiliki legal standing. Artikel ini berargumen bahwa tidak ada satu pun instrumen hukum yang diberlakukan yang secara eksplisit menyebutkan kasus orientasi tersebut. Namun demikian, hakim dapat menerapkan analogi kemungkinan “perzinahan yang berujung pada konflik yang tidak terselesaikan” untuk membuat rasio logis perceraian karena orientasinya.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Islam Negeri Jakarta</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/25791</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15408/ajis.v22i1.25791</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah; Vol. 22 No. 1 (2022)</dc:source>
	<dc:source>2407-8646</dc:source>
	<dc:source>1412-4734</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/25791/10510</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Hasnan Bachtiar</dc:rights>
</oai_dc:dc>