Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh

Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah · Vol. 22 No. 1 (2022)

DOI
10.15408/ajis.v22i1.26200
ISSN
2407-8646, 1412-4734
Terbit
2022-06-30
Penerbit
Universitas Islam Negeri Jakarta
Bahasa
eng

Abstrak

This study examines zakat (obligatory charity) as a tax deduction in Aceh. Currently, the existing legal rule stipulates that zakat paid by muzakkī (zakat payers) to the National Zakat Board (BAZNAS) and Zakat Official Institution (LAZ) is deducted from taxable income. However, this rule has not been applied since there is no Government Regulation. This empirical legal study used a statutory approach, analyzing the point of view of legal politics theory. This study concludes that the State and Islamic Law in Aceh are closely related to the political context of Indonesian law. The government regulations from the Old Order to the Reform Era related to Islamic Law or Muslims have been greatly influenced by political configurations. When the configuration is democratic, the legal character embraces democratic values and vice versa. As a result, the legal regulations regarding zakat have not yet been enforced due to the strong political configuration. However, referring to the arguments and logic of legal politics that the government is democratic towards the aspirations in Aceh, the Governmental Regulation Draft/Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) for Zakat as Tax Deduction will strengthen the previous legal rule, stipulating zakat as a tax deduction factor. The unification of zakat and taxes in one legal instrument by the government, which has political and structural authority, will be able to realize justice and economic and social welfare of the community as the primary goal of zakat. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai faktor pengurang pajak di Aceh. Berdasarkan aturan hukum yang ada bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun sampai saat ini aturan ini belum teraplikasi karena belum ada Peraturan Pemerintah. Kajian ini merupakan studi hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dianalisis dari sudut teori politik hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara agama, negara, dan hukum Islam di Aceh memiliki kaitan yang erat dengan konteks politik hukum Indonesia secara umum. Aturan pemerintah yang terkait dengan hukum Islam atau umat Islam sejak masa orde lama bahkan sampai reformasi dipengaruhi oleh konfigurasi politik, jika konfigurasinya demokratis maka karakter hukumnya juga demokratis begitu juga sebaliknya. Karena itu, aturan hukum tentang zakat tersebut sampai saat ini masih belum dapat diberlakukan karena kuatnya konfigurasi politik. Mengacu pada argumen dan logika politik hukum, pemerintah bersikap demokratis terhadap aspirasi di Aceh dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Zakat sebagai Pengurangan Pajak yang akan menguatkan aturan hukum sebelumnya, yaitu zakat sebagai faktor pengurang pajak. Penyatuan zakat dan pajak dalam satu instrumen hukum oleh pemerintah yang memiliki kewenangan politik dan struktural akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama zakat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 75 tautan kepenulisan bersama · 35 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Universitas Syiah Kuala
  • Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta
  • Malikussaleh University
  • Yogyakarta State University
  • Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia
  • State University of Jakarta
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Abidin NurdinMalikussaleh University2
Munawwarah SamadUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry2
Dahlawi MAZUniversitas Syiah Kuala2
Nila ShintiaAfiliasi tidak diketahui1
Kamaruzzaman Bustamam AhmadUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Syamsul RijalUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
MarzatillahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
M. Firdaus AnnurYogyakarta State University1
Edi YuhermansyahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Dara MasyittahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Jamhir JamhirUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Harry Fajar RizkiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Husni Abdul JalilUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Al Muzammir SaputraUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ibsaini IbsainiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Desi ArianiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rispalman RispalmanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Afrizal AfrizalState University of Jakarta1
A. Hamid SarongUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Karimuddin KarimuddinUniversitas Islam Al-Aziziyah Indonesia1
Husni MubarrakUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sindi RahmadaniUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nazaruddin A. WahidUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ida FriatnaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Datul MutiaMinistry of Religious Affairs1
Salman Abdul MuthalibUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Furqan AmriUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Harnides HarnidesUniversitas Iskandar Muda1
Khairuddin HasballahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Teuku SyarafiUniversitas Syiah Kuala1
Rahmat SalehUniversitas Syiah Kuala1
M. Nur AkhyarUniversitas Syiah Kuala1
Titi AnggrainiUniversity of Indonesia1
Tunjung SulaksonoMuhammadiyah University of Yogyakarta1
Sri Walny RahayuUniversitas Syiah Kuala1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Syahbandir, Mahdi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Alqarni, Wais</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Abbas, Syahrizal</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ali, Bukhari</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Samad, Fauzan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">legal politics</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Islamic law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">zakat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">tax</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study examines zakat (obligatory charity) as a tax deduction in Aceh. Currently, the existing legal rule stipulates that zakat paid by muzakkī (zakat payers) to the National Zakat Board (BAZNAS) and Zakat Official Institution (LAZ) is deducted from taxable income. However, this rule has not been applied since there is no Government Regulation. This empirical legal study used a statutory approach, analyzing the point of view of legal politics theory. This study concludes that the State and Islamic Law in Aceh are closely related to the political context of Indonesian law. The government regulations from the Old Order to the Reform Era related to Islamic Law or Muslims have been greatly influenced by political configurations. When the configuration is democratic, the legal character embraces democratic values and vice versa. As a result, the legal regulations regarding zakat have not yet been enforced due to the strong political configuration. However, referring to the arguments and logic of legal politics that the government is democratic towards the aspirations in Aceh, the Governmental Regulation Draft/Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) for Zakat as Tax Deduction will strengthen the previous legal rule, stipulating zakat as a tax deduction factor. The unification of zakat and taxes in one legal instrument by the government, which has political and structural authority, will be able to realize justice and economic and social welfare of the community as the primary goal of zakat.   AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai faktor pengurang pajak di Aceh. Berdasarkan aturan hukum yang ada bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun sampai saat ini aturan ini belum teraplikasi karena belum ada Peraturan Pemerintah. Kajian ini merupakan studi hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dianalisis dari sudut teori politik hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara agama, negara, dan hukum Islam di Aceh memiliki kaitan yang erat dengan konteks politik hukum Indonesia secara umum. Aturan pemerintah yang terkait dengan hukum Islam atau umat Islam sejak masa orde lama bahkan sampai reformasi dipengaruhi oleh konfigurasi politik, jika konfigurasinya demokratis maka karakter hukumnya juga demokratis begitu juga sebaliknya. Karena itu, aturan hukum tentang zakat tersebut sampai saat ini masih belum dapat diberlakukan karena kuatnya konfigurasi politik. Mengacu pada argumen dan logika politik hukum, pemerintah bersikap demokratis terhadap aspirasi di Aceh dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Zakat sebagai Pengurangan Pajak yang akan menguatkan aturan hukum sebelumnya, yaitu zakat sebagai faktor pengurang pajak. Penyatuan zakat dan pajak dalam satu instrumen hukum oleh pemerintah yang memiliki kewenangan politik dan struktural akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama zakat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Islam Negeri Jakarta</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26200</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15408/ajis.v22i1.26200</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah; Vol. 22 No. 1 (2022)</dc:source>
	<dc:source>2407-8646</dc:source>
	<dc:source>1412-4734</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26200/10511</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Mahdi Syahbandir, Wais Alqarni, Syahrizal Abbas, Bukhari Ali, Fauzan Samad</dc:rights>
</oai_dc:dc>