Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Towards a Sharia Derivatives Law: Harmonizing Religious Fatwas and Financial Regulation in Indonesia

Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah · Vol. 26 No. 1 (2026) · hlm. 115–130

DOI
10.15408/ajis.v26i1.50050
ISSN
2407-8646, 1412-4734
Terbit
2026-06-30
Penerbit
Universitas Islam Negeri Jakarta
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

This article examines the legal status of sharia-compliant derivative instruments in Indonesia by analysing the relationship between DSN-MUI Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 and the positive legal framework governing Islamic finance. Although the fatwa permits sharia hedging for genuine risk-management purposes, its legal force remains institutionally incomplete because it has not been fully translated into binding statutory or regulatory instruments. Drawing on normative legal research and a comparative analysis of Malaysia, Pakistan, and the United Arab Emirates, this article develops a Sharia-Institutional Conformity framework. The framework argues that effective harmonisation requires the simultaneous satisfaction of two conditions: substantive sharia compliance and institutional legal certainty. The Indonesian case shows that the first condition has been substantially met through the DSN-MUI fatwa authority. In contrast, the second remains underdeveloped due to fragmented regulatory integration among DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, and legislative institutions. The article contributes to Islamic financial law by reframing the fatwa-law gap not merely as a problem of regulatory absence, but as a structural failure of institutional translation. It recommends a phased harmonisation model consisting of technical implementing regulations, strengthened cross-agency coordination, and ultimately a Sharia Financial Products Law or dedicated Sharia Derivatives Law. Abstrak Artikel ini mengkaji status hukum instrumen derivatif syariah di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 dan kerangka hukum positif yang mengatur keuangan syariah. Meskipun fatwa tersebut memperbolehkan lindung nilai syariah untuk kebutuhan manajemen risiko yang nyata, kekuatan hukumnya masih belum lengkap secara institusional karena belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam instrumen peraturan yang mengikat. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan analisis perbandingan terhadap Malaysia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, artikel ini mengembangkan kerangka Sharia-Institutional Conformity. Kerangka ini berargumen bahwa harmonisasi yang efektif mensyaratkan pemenuhan dua kondisi secara simultan: kepatuhan substantif terhadap syariah dan kepastian hukum institusional. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa kondisi pertama telah relatif terpenuhi melalui otoritas fatwa DSN-MUI, sedangkan kondisi kedua masih belum memadai karena integrasi regulasi antara DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga legislatif masih terfragmentasi. Artikel ini berkontribusi pada hukum keuangan Islam dengan membingkai kesenjangan antara fatwa dan hukum bukan sekadar sebagai ketiadaan regulasi, melainkan sebagai kegagalan struktural dalam penerjemahan institusional. Artikel ini merekomendasikan model harmonisasi bertahap melalui peraturan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan pembentukan Undang-Undang Produk Keuangan Syariah atau Undang-Undang Derivatif Syariah.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

26 penulis · 43 tautan kepenulisan bersama · 5 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Riau University
  • Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
  • Walisongo State Islamic University
  • Universitas Jambi
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Budiman BasoInstitut Teknologi Sepuluh Nopember1
RisaldAfiliasi tidak diketahui1
Rika WulandariAfiliasi tidak diketahui1
Shavika MirantiAfiliasi tidak diketahui1
Abdillah IskandarAfiliasi tidak diketahui1
Wildana WargadinataUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim1
Shofil FikriAfiliasi tidak diketahui1
Mukh DoyinAfiliasi tidak diketahui1
U’um QomariyahAfiliasi tidak diketahui1
Ali MurtadhoWalisongo State Islamic University1
Mungin Eddy WibowoAfiliasi tidak diketahui1
Sry RositaUniversitas Jambi1
Nurdin AminUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Rahayu RahmiAfiliasi tidak diketahui1
Mutia ArdilaAfiliasi tidak diketahui1
Hadi KurniawanAfiliasi tidak diketahui1
Rizky KurniawanAfiliasi tidak diketahui1
Geovani MeiwandaRiau University1
Bayhakki BayhakkiRiau University1
Ari Rahmat AzizRiau University1
Yulia DevynaAfiliasi tidak diketahui1
Claudia K. Y. LaiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Towards a Sharia Derivatives Law: Harmonizing Religious Fatwas and Financial Regulation in Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">yusuf, Chandra</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Huda, Nurul</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Wahyu Santosa, Perdana</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Muda, Iskandar</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Sharia derivatives</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Fatwa positivisation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">DSN-MUI</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Islamic financial law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Harmonization</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hedging instruments</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article examines the legal status of sharia-compliant derivative instruments in Indonesia by analysing the relationship between DSN-MUI Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 and the positive legal framework governing Islamic finance. Although the fatwa permits sharia hedging for genuine risk-management purposes, its legal force remains institutionally incomplete because it has not been fully translated into binding statutory or regulatory instruments. Drawing on normative legal research and a comparative analysis of Malaysia, Pakistan, and the United Arab Emirates, this article develops a Sharia-Institutional Conformity framework. The framework argues that effective harmonisation requires the simultaneous satisfaction of two conditions: substantive sharia compliance and institutional legal certainty. The Indonesian case shows that the first condition has been substantially met through the DSN-MUI fatwa authority. In contrast, the second remains underdeveloped due to fragmented regulatory integration among DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, and legislative institutions. The article contributes to Islamic financial law by reframing the fatwa-law gap not merely as a problem of regulatory absence, but as a structural failure of institutional translation. It recommends a phased harmonisation model consisting of technical implementing regulations, strengthened cross-agency coordination, and ultimately a Sharia Financial Products Law or dedicated Sharia Derivatives Law.
 
Abstrak
Artikel ini mengkaji status hukum instrumen derivatif syariah di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 dan kerangka hukum positif yang mengatur keuangan syariah. Meskipun fatwa tersebut memperbolehkan lindung nilai syariah untuk kebutuhan manajemen risiko yang nyata, kekuatan hukumnya masih belum lengkap secara institusional karena belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam instrumen peraturan yang mengikat. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan analisis perbandingan terhadap Malaysia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, artikel ini mengembangkan kerangka Sharia-Institutional Conformity. Kerangka ini berargumen bahwa harmonisasi yang efektif mensyaratkan pemenuhan dua kondisi secara simultan: kepatuhan substantif terhadap syariah dan kepastian hukum institusional. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa kondisi pertama telah relatif terpenuhi melalui otoritas fatwa DSN-MUI, sedangkan kondisi kedua masih belum memadai karena integrasi regulasi antara DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga legislatif masih terfragmentasi. Artikel ini berkontribusi pada hukum keuangan Islam dengan membingkai kesenjangan antara fatwa dan hukum bukan sekadar sebagai ketiadaan regulasi, melainkan sebagai kegagalan struktural dalam penerjemahan institusional. Artikel ini merekomendasikan model harmonisasi bertahap melalui peraturan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan pembentukan Undang-Undang Produk Keuangan Syariah atau Undang-Undang Derivatif Syariah.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Islam Negeri Jakarta</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/50050</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.15408/ajis.v26i1.50050</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah; Vol. 26 No. 1 (2026); 115-130</dc:source>
	<dc:source>2407-8646</dc:source>
	<dc:source>1412-4734</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/50050/19424</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Chandra yusuf, Nurul Huda, Perdana Wahyu Santosa, Iskandar Muda</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>