Waqf, as one of the Islamic social and economic institutions has enormous potentials in encouraging efforts to improve people’s economy. As a country with a huge population and the Muslim majority, Indonesia needs to explore and develops the potential of this religious institution. The combination of religious orders and social values can be utilized as a strong ideological backdrop for the government in managing waqfs so as to grow and be productive. This study tries to examine the status of land endowed in wakaf in Demak district before and after the enactment of Waqaf Law Number 41/ 2004 as well as to identify factors supporting and hindering efforts to optimize wakaf empowerment. This research used a socio-normative approach and it was conducted in several locations within Demak Regency. This study reveals that wakaf institutions in Demak Regency have not been able to improve the welfare of the community. This is because a lot of wakaf land in the area are not managed professionally and productively. Therefore, in the future, it is necessary to develop the professionalism of the Nazir (curator) so that Wakaf institutions can be developed optimally and innovatively to achieve the prosperity of muslim society.
Bahasa Indonesia
Wakaf, sebagai salah satu lembaga sosial dan ekonomi umat, memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong upaya peningkatan ekonomi umat. Sebagai suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan mayoritas muslim, Indonesia perlu menggali dan mengembangkan potensi lembaga keagamaan ini. Kombinasi antara perintah agama dan nilai-nilai sosial dapat menjadi sandaran ideologis yang kuat bagi pemerintah dalam mengatur pengelolaaan wakaf agar makin berkembang dan produktif. Penelitian ini menelaah bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf di kabupaten sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat upaya optimalisasi pemberdayaan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-normatif dan dilaksanakan di beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Demak. Studi ini mengungkap fakta bahwa lembaga wakaf di Kabupaten Demak belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak tanah-tanah wakaf di Kabupaten Demak tidak dikelola secara profesional dan kurang produktif. Untuk itu, ke depan dibutuhkan pembinaan profesionalitas para nazir agar lembaga wakaf dapat berkembang secara optimal dan inovatif sehingga kemakmuran masyarakat dapat terwujud secara merata.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.