Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Islamic Law And Gendered Inheritance: An-Taradhin as Breakthrough for Women’s Rights Disputes in Java, Bali, and Sumatra

Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam · Vol. 10 No. 2 (2025) · hlm. 700–731

DOI
10.29240/jhi.v10i2.12614
ISSN
2548-3382, 2548-3374
Terbit
2025-10-08
Penerbit
Institut Agama Islam Negeri Curup
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Abstrak

Inggris

The Indonesian government provides legal protection for women, but they face ongoing challenges in preserving land ownership in various regions. This article aims to explore three main points: (a) women’s contested land ownership and inheritance rights in Java, Bali, and Sumatra, (b) the successful breakthroughs in the application of Islamic law in addressing these contestations in other regions, and (c) the idea of ​​an-taradhin as a practical solution to these disputes. This study employs a qualitative empirical legal research approach, combining documentary analysis of statutory frameworks and Islamic legal sources with field interviews with several stakeholders (ranging from PPAT to NGOs). The empirical data were gathered through fieldwork in selected rural communities across Java, Bali, and Sumatra. This dual approach integrates normative legal analysis with empirical findings to offer a contextualized understanding of the application of Islamic law. This study reveals that Islamic laaw, when contextualized with local customs, offers a viable framework to overcome cultural and legal barriers. Notably, the principle of an-taradhin demonstrates potential to uncover the issue of women’s land and inheritance rights amidst legal and customary conflicts in Indonesia. This study also recommends breakthroughs by providing some lessons from other cases of implementing an-taradhin in various regions (such as in the Sundanese, Sampang, and Yoruba communities). This study contributes primarily to Islamic legal studies with significant implications for customary law reform and gender justice, by proposing the integration of Sharia-based principles such as maslahah and an-taradhin within pluralistic legal systems.

Bahasa Indonesia

Perlindungan hukum bagi perempuan diatur dalam pemerintahan Indonesia, tetapi mereka menghadapi tantangan berkelanjutan dalam melestarikan kepemilikan tanah di berbagai daerah. Fakta bahwa sedikit perhatian diberikan pada kemungkinan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan hambatan hukum dan budaya dalam mengelola hak-hak perempuan memberikan dasar pemikiran penelitian ini. Artikel ini akan mengeksplorasi tiga poin utama: (a) kepemilikan tanah dan hak waris perempuan yang diperebutkan di Jawa, Bali, dan Sumatera, (b) terobosan sukses penerapan hukum Islam dalam menangani perebutan ini di daerah lain, dan (c) gagasan antara- taradhin sebagai solusi praktis untuk sengketa ini. Bidang-bidang ini dipelajari untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur ini berkontribusi pada pembentukan kemampuan perempuan untuk mengakses dan mewarisi tanah. Dengan menggunakan analisis dokumenter terhadap dokumen-dokumen hukum utama dan wawancara lapangan dengan beberapa pemangku kepentingan (mulai dari PPAT hingga LSM), penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hukum Islam diterapkan untuk menyelesaikan hubungan yang dipersengketakan antara norma-norma budaya, khususnya sistem patriarki, dan perlindungan hukum. Penelitian ini merekomendasikan terobosan hukum Islam dengan memberikan beberapa pelajaran dari kasus-kasus lain di berbagai daerah (seperti di komunitas Sunda, Sampang, dan Yoruba), dan akhirnya mempromosikan gagasan antara taradhin. untuk mengungkap persoalan hak atas tanah dan warisan perempuan ini di tengah konflik hukum dan adat di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

33 penulis · 64 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Cenderawasih University
  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Syafiqah AdhimahAfiliasi tidak diketahui1
Siti MaryamAfiliasi tidak diketahui1
Abd Hamid WahidAfiliasi tidak diketahui1
Chusnul MualiAfiliasi tidak diketahui1
Fathor RoziAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Wahyu FajryAfiliasi tidak diketahui1
M. Abzar DuraesaAfiliasi tidak diketahui1
Sabran SabranAfiliasi tidak diketahui1
Mukhamad IlyasinAfiliasi tidak diketahui1
Putri Fahmadia Dinda Maulida ThohirAfiliasi tidak diketahui1
Abdul Wahid ZainiAfiliasi tidak diketahui1
Mawardi DjamaluddinAfiliasi tidak diketahui1
Robiatul AwwaliyahAfiliasi tidak diketahui1
Mahmudah MahmudahCenderawasih University1
Wening UdasmoroAfiliasi tidak diketahui1
Sri MarganaAfiliasi tidak diketahui1
Bannaga Taha Al-Zubair HussenAfiliasi tidak diketahui1
Intania IntaniaAfiliasi tidak diketahui1
Heny MulyaniAfiliasi tidak diketahui1
Rofikatul MaulaAfiliasi tidak diketahui1
Adi WibowoAfiliasi tidak diketahui1
Sofiyatul HasanahAfiliasi tidak diketahui1
Syafiqiyah AdhimiyAfiliasi tidak diketahui1
Masrum MasrumAfiliasi tidak diketahui1
Jasmin HarisAfiliasi tidak diketahui1
Fathorrozi FathorroziAfiliasi tidak diketahui1
Sarofa IndriantiAfiliasi tidak diketahui1
Imam BukhoriUniversitas Halu Oleo1
Fatimatus ZahroAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Islamic Law And Gendered Inheritance:  An-Taradhin as Breakthrough for Women’s Rights Disputes  in Java, Bali, and Sumatra</dc:title>
	<dc:creator>Sugianto, Hendi</dc:creator>
	<dc:creator>Fawaid, Achmad</dc:creator>
	<dc:creator>Baharun, Hasan</dc:creator>
	<dc:creator>Yarun, Ayuningtias</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Islamic law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Land Ownership</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Inheritance Rights</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Women’s Rights</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Antropolinguistics</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Fiqh</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id-ID">Maqashid Al-Syariah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The Indonesian government provides legal protection for women, but they face ongoing challenges in preserving land ownership in various regions. This article aims to explore three main points: (a) women’s contested land ownership and inheritance rights in Java, Bali, and Sumatra, (b) the successful breakthroughs in the application of Islamic law in addressing these contestations in other regions, and (c) the idea of ​​an-taradhin as a practical solution to these disputes. This study employs a qualitative empirical legal research approach, combining documentary analysis of statutory frameworks and Islamic legal sources with field interviews with several stakeholders (ranging from PPAT to NGOs). The empirical data were gathered through fieldwork in selected rural communities across Java, Bali, and Sumatra. This dual approach integrates normative legal analysis with empirical findings to offer a contextualized understanding of the application of Islamic law. This study reveals that Islamic laaw, when contextualized with local customs, offers a viable framework to overcome cultural and legal barriers. Notably, the principle of an-taradhin demonstrates potential to uncover the issue of women’s land and inheritance rights amidst legal and customary conflicts in Indonesia. This study also recommends breakthroughs by providing some lessons from other cases of implementing an-taradhin in various regions (such as in the Sundanese, Sampang, and Yoruba communities). This study contributes primarily to Islamic legal studies with significant implications for customary law reform and gender justice, by proposing the integration of Sharia-based principles such as maslahah and an-taradhin within pluralistic legal systems.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Perlindungan hukum bagi perempuan diatur dalam pemerintahan Indonesia, tetapi mereka menghadapi tantangan berkelanjutan dalam melestarikan kepemilikan tanah di berbagai daerah. Fakta bahwa sedikit perhatian diberikan pada kemungkinan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan hambatan hukum dan budaya dalam mengelola hak-hak perempuan memberikan dasar pemikiran penelitian ini. Artikel ini akan mengeksplorasi tiga poin utama: (a) kepemilikan tanah dan hak waris perempuan yang diperebutkan di Jawa, Bali, dan Sumatera, (b) terobosan sukses penerapan hukum Islam dalam menangani perebutan ini di daerah lain, dan (c) gagasan antara- taradhin sebagai solusi praktis untuk sengketa ini. Bidang-bidang ini dipelajari untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur ini berkontribusi pada pembentukan kemampuan perempuan untuk mengakses dan mewarisi tanah. Dengan menggunakan analisis dokumenter terhadap dokumen-dokumen hukum utama dan wawancara lapangan dengan beberapa pemangku kepentingan (mulai dari PPAT hingga LSM), penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hukum Islam diterapkan untuk menyelesaikan hubungan yang dipersengketakan antara norma-norma budaya, khususnya sistem patriarki, dan perlindungan hukum. Penelitian ini merekomendasikan terobosan hukum Islam dengan memberikan beberapa pelajaran dari kasus-kasus lain di berbagai daerah (seperti di komunitas Sunda, Sampang, dan Yoruba), dan akhirnya mempromosikan gagasan antara taradhin. untuk mengungkap persoalan hak atas tanah dan warisan perempuan ini di tengah konflik hukum dan adat di Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Institut Agama Islam Negeri Curup</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12614</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29240/jhi.v10i2.12614</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam; Vol. 10 No. 2 (2025); 700-731</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam; Vol 10 No 2 (2025); 700-731</dc:source>
	<dc:source>2548-3382</dc:source>
	<dc:source>2548-3374</dc:source>
	<dc:source>10.29240/jhi.v10i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12614/3743</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Hendi Sugianto, Achmad Fawaid, Hasan Baharun, Rofiqi Rofiqi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>