Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision

Hubungan Negara dan Otoritas Agama dalam Pengawasan Penerapan Syariah di Indonesia

Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam · Vol. 10 No. 2 (2025) · hlm. 873–899

DOI
10.29240/jhi.v10i2.12812
ISSN
2548-3382, 2548-3374
Terbit
2025-11-28
Penerbit
Institut Agama Islam Negeri Curup
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Abstrak

Inggris

This study examines the functional relationship and institutional conflict between religious authorities namely the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) and the Sharia Supervisory Board (DPS) and state authorities, particularly the Financial Services Authority (OJK), in supervising sharia compliance within Indonesia’s financial institutions. Employing a normative-qualitative method with a statutory and conceptual approach, the research analyzes relevant laws, DSN fatwas, OJK regulations, as as well as a conceptualized model derived from legal approaches and public management theory. The findings reveal a structural gap: DSN MUI’s fatwas significantly influence regulatory practice yet lack formal legal force, while OJK, despite its regulatory mandate, cannot substantively review those fatwas. Moreover, DPS appointments by financial institutions raise concerns about independence and public accountability. As a scholarly contribution, this study introduces the Integrated Sharia Governance Framework (ISGF), a model that proposes procedural integration between DSN MUI and OJK, strengthens DPS oversight, and embeds fatwas into formal regulatory processes without eroding religious autonomy. The ISGF serves as a normative solution to institutional fragmentation and offers a context-sensitive approach to harmonizing religious authority with democratic rule-of-law principles in Indonesia’s sharia financial governance

Bahasa Indonesia

Studi ini bertujuan untuk mengkaji relasi fungsional dan konflik kelembagaan antara otoritas keagamaan, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan otoritas negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN, peraturan OJK, dan studi komparatif mengenai model pengawasan di Malaysia, Bahrain, dan Inggris. Temuan penelitian mengungkapkan tidak adanya struktur koordinasi formal dan mengikat antara DSN MUI dan OJK, yang mengakibatkan fatwa syariah tidak memiliki kekuatan hukum positif, meskipun secara luas diadopsi dalam praktik pengawasan keuangan. Selain itu, penunjukan anggota DPS oleh lembaga keuangan menimbulkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas vertikal terhadap publik. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini mengusulkan Integrated Sharia Governance Framework (ISGF) sebagai desain tata kelola alternatif yang mengintegrasikan fungsi normatif DSN MUI dan fungsi regulasi OJK ke dalam sistem pengawasan yang terkoordinasi, akuntabel, transparan, dan terstruktur. ISGF diharapkan menjadi solusi konseptual atas kelemahan koordinasi kelembagaan dalam pengawasan syariah dan mengatasi tantangan pluralisme hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan inklusif.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

26 penulis · 53 tautan kepenulisan bersama · 18 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Padjadjaran University
  • University of Darussalam Gontor
  • Institut Agama Islam Almuslim Aceh
  • Universitas Jambi
  • University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
  • Sebelas Maret University
  • University of Brawijaya
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Zamsir ZamsirAfiliasi tidak diketahui1
Arvyaty ArvyatyAfiliasi tidak diketahui1
Mauladi MauladiAfiliasi tidak diketahui1
Reni AryaniAfiliasi tidak diketahui1
Yolla NoverinaAfiliasi tidak diketahui1
Benedika Ferdian HutabaratUniversitas Jambi1
Pradita Eko Prasetyo UtomoUniversitas Jambi1
Ulfa -Afiliasi tidak diketahui1
Mahya IhsanAfiliasi tidak diketahui1
Andre RabiulaAfiliasi tidak diketahui1
Farah KhoirunnisaUniversity of Darussalam Gontor1
Imam KamaluddinUniversity of Darussalam Gontor1
Isma Aulia RoslanUniversity of Darussalam Gontor1
Miftahul JannahMuhammadiyah University of Makassar1
Edi MizwarInstitut Agama Islam Almuslim Aceh1
Syah IskandarAfiliasi tidak diketahui1
Sri Tjondro WinarnoUniversity of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur1
Sudiyarto SudiyartoUniversity of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur1
Indra PerwiraPadjadjaran University1
Eman SuparmanPadjadjaran University1
Nana Charles NguindipUniversité de Dschang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id-ID">Hubungan Negara dan Otoritas Agama dalam Pengawasan Penerapan Syariah di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator>Zuhdi, Achmad</dc:creator>
	<dc:creator>Saputra, Edi</dc:creator>
	<dc:creator>Hidayat, Hasannudin</dc:creator>
	<dc:creator>Umam, Khoirul</dc:creator>
	<dc:creator>Hayamansyah, Didi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Sharia governance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">DSN MUI</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">legal pluralism</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This study examines the functional relationship and institutional conflict between religious authorities namely the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) and the Sharia Supervisory Board (DPS) and state authorities, particularly the Financial Services Authority (OJK), in supervising sharia compliance within Indonesia’s financial institutions. Employing a normative-qualitative method with a statutory and conceptual approach, the research analyzes relevant laws, DSN fatwas, OJK regulations, as as well as a conceptualized model derived from legal approaches and public management theory. The findings reveal a structural gap: DSN MUI’s fatwas significantly influence regulatory practice yet lack formal legal force, while OJK, despite its regulatory mandate, cannot substantively review those fatwas. Moreover, DPS appointments by financial institutions raise concerns about independence and public accountability. As a scholarly contribution, this study introduces the Integrated Sharia Governance Framework (ISGF), a model that proposes procedural integration between DSN MUI and OJK, strengthens DPS oversight, and embeds fatwas into formal regulatory processes without eroding religious autonomy. The ISGF serves as a normative solution to institutional fragmentation and offers a context-sensitive approach to harmonizing religious authority with democratic rule-of-law principles in Indonesia’s sharia financial governance</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">








Studi ini bertujuan untuk mengkaji relasi fungsional dan konflik kelembagaan antara otoritas keagamaan, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan otoritas negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN, peraturan OJK, dan studi komparatif mengenai model pengawasan di Malaysia, Bahrain, dan Inggris. Temuan penelitian mengungkapkan tidak adanya struktur koordinasi formal dan mengikat antara DSN MUI dan OJK, yang mengakibatkan fatwa syariah tidak memiliki kekuatan hukum positif, meskipun secara luas diadopsi dalam praktik pengawasan keuangan. Selain itu, penunjukan anggota DPS oleh lembaga keuangan menimbulkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas vertikal terhadap publik. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini mengusulkan Integrated Sharia Governance Framework (ISGF) sebagai desain tata kelola alternatif yang mengintegrasikan fungsi normatif DSN MUI dan fungsi regulasi OJK ke dalam sistem pengawasan yang terkoordinasi, akuntabel, transparan, dan terstruktur. ISGF diharapkan menjadi solusi konseptual atas kelemahan koordinasi kelembagaan dalam pengawasan syariah dan mengatasi tantangan pluralisme hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan inklusif.









&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Institut Agama Islam Negeri Curup</dc:publisher>
	<dc:date>2025-11-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12812</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29240/jhi.v10i2.12812</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam; Vol. 10 No. 2 (2025); 873-899</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam; Vol 10 No 2 (2025); 873-899</dc:source>
	<dc:source>2548-3382</dc:source>
	<dc:source>2548-3374</dc:source>
	<dc:source>10.29240/jhi.v10i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12812/3814</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Achmad Zuhdi, Edi Saputra, Hasannudin Hidayat, Khoirul Umam, Didi Hayamansyah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>