The increasing use of digital platforms has exposed children to new forms of technology-facilitated sexual violence, including sextortion. Although Indonesian law provides several legal instruments for addressing electronic sexual violence, the regulation and protection of child victims remain fragmented, while the potential contribution of Islamic legal principles to a preventive and victim-centered framework has received limited attention. This study examines the legal protection of children from digital sextortion and develops an integrative framework based on Indonesian law and maqasid al-shariah. It employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The legal materials include the Criminal Code, legislation on electronic information and transactions, child protection, pornography, and sexual violence, complemented by Islamic legal sources and relevant scholarly literature. The materials were analyzed through legal interpretation, comparative analysis, and maqasid-based normative assessment. The findings demonstrate that Indonesian law provides an increasingly specific basis for prosecuting electronic sexual violence, particularly through the TPKS Law, but important challenges remain concerning regulatory fragmentation, digital evidence, victim protection, and enforcement capacity. From the perspective of maqasid al-shariah, child sextortion simultaneously threatens the protection of life, dignity and lineage, intellect, and property. The study argues that integrating positive law with maqasid-based protection produces a more comprehensive model combining prosecution, victim recovery, prevention, digital literacy, and protection of children's dignity. This integrative framework contributes to developing a child-centered response to emerging forms of digital sexual violence.
Bahasa Indonesia
Perkembangan pesat teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah lanskap interaksi sosial, tetapi juga membuka jalan bagi kejahatan siber baru, salah satunya adalah pemerasan seksual digital yang menyasar anak-anak. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengingat kerentanan anak-anak dan dampak psikososial jangka panjang yang dapat ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif definisi pemerasan seksual digital terhadap anak, karakteristiknya, serta dampak psikologis dan sosialnya. Penelitian ini juga mengeksplorasi kerangka hukum di Indonesia, baik dari sistem hukum nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPKS) maupun dari perspektif Syariah, untuk mengidentifikasi kekuatan, keterbatasan, dan potensi komplementaritasnya dalam perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan telaah, yang didukung oleh data terkini. Fokus analisis pada teks dan doktrin hukum menghalangi penelitian ini untuk menyajikan data empiris yang menggambarkan dinamika sosial dan tantangan implementasi di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS merupakan terobosan signifikan dalam hukum nasional, tantangan dalam penegakan hukum dan penguatan data statistik masih diperlukan. Sementara itu, perspektif Syariah menawarkan kerangka moral dan pencegahan yang kuat. Mengintegrasikan kedua perspektif ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik, dengan fokus pada penegakan dan pencegahan melalui literasi digital dan dukungan komprehensif bagi korban, untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.