Jurnal
SINTA 1
Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam · Vol. 8 No. 1 (2014) · hlm. 45–56
ISSN 2579-4167, 1978-6670
Terbit 2014-06-18
Penerbit Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Bahasa eng
Abstrak
Beberapa negara muslim dunia telah melakukan perubahan di bidang hukum keluarga, salah satunya adalah konsep hak ijbar wali dalam pernikahan. Hal ini disebabkan karena konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama di masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak ijbar -nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik dan sosio-historis yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat argumentasi yang menyetarakan hak memilih calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ada hak ijbar dan intervensi wali di dalamnya. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial yang terjadi pada masyarakat.
Jaringan kolaborasi para penulis
12 penulis ·
28 tautan kepenulisan bersama
· 22 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
National Research and Innovation Agency Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta Institut Agama Islam Negeri Pontianak Universitas Islam Negeri Mataram IAIN Syekh Nurjati Cirebon Islamic University of Indonesia Politeknik Negeri Pontianak Organisasi lain
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Hakim, Muhammad Lutfi</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">hak ijba>r</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">wali</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">pernikahan</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">perubahan hukum</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">negara muslim</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Beberapa negara muslim dunia telah melakukan perubahan di bidang hukum keluarga, salah satunya adalah konsep hak ijbar wali dalam pernikahan. Hal ini disebabkan karena konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama di masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak ijbar -nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik dan sosio-historis yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat argumentasi yang menyetarakan hak memilih calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ada hak ijbar dan intervensi wali di dalamnya. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial yang terjadi pada masyarakat.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto</dc:publisher>
<dc:date>2014-06-18</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/401</dc:identifier>
<dc:identifier>10.24090/mnh.v8i1.401</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam; Vol. 8 No. 1 (2014); 45-56</dc:source>
<dc:source>2579-4167</dc:source>
<dc:source>1978-6670</dc:source>
<dc:source>10.24090/mnh.v8i1</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/401/1728</dc:relation>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref, doaj.
Sitasi artikel ini
APA 7
Hakim, M. L. (2014). Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(1), 45–56. https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401
Salin
IEEE
M. L. Hakim, “Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 8, no. 1, pp. 45–56, 2014, doi: 10.24090/mnh.v8i1.401.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.