Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Family Planning in Islam

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam · Vol. 8 No. 2 (2014) · hlm. 295–306

DOI
10.24090/mnh.v8i2.414
ISSN
2579-4167, 1978-6670
Terbit
2014-12-05
Penerbit
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Bahasa
eng

Abstrak

Terdapat kontroversi di kalangan para ulama tentang keluarga berencana (KB) dalam Islam. Sebagian menyatakan bahwa keluarga berencana itu boleh, tetapi sebagian memandangnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, ia dicurigai sebagai agenda tersembunyi asing (non muslim). Selain itu, KB dicurigai karena berasal dari negara asing yang (mayoritas non - Muslim ) dengan agenda yang tersembunyi untuk melemahkan umat Islam. Jadi, apa substansi keluarga berencana? Apakah metode dalam melakukannya? Apa tujuan melakukannya? Lalu, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan ekonomi dan ekosistem? Siapa yang berhak untuk menentukan pelaksanaan keluarga berencana? Apa keluarga berencana dalam hukum Islam? Tulisan ini akan membahas hal-hal tersebut dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis terhadap argumen yang diajukan oleh kedua kalangan baik yang menerima maupun yang menolak. Penulis berpendapat bahwa dalam kondisi yag sangat tidak seimbangan antara pertumbuhan populasi manusia dan ekosistem, keluarga berencana tidak hanya diperbolehkan tetapi dapat diwajibkan oleh Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 20 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sholeh UtomoAfiliasi tidak diketahui1
Dafis HeriansyahAfiliasi tidak diketahui1
Adzkiya Zayyan MauizahAfiliasi tidak diketahui1
Devi Rizki AprilianiAfiliasi tidak diketahui1
Gamal Abdul Nasir ZakariaAfiliasi tidak diketahui1
Nita TrianaAfiliasi tidak diketahui1
NaqiyahAfiliasi tidak diketahui1
Laily LiddiniAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Family Planning in Islam</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Naqiyah, Naqiyah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">keluarga berencana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">hukum Islam</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">populasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">ekonomi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">ekosistem</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Terdapat kontroversi di kalangan para ulama tentang keluarga berencana (KB) dalam Islam. Sebagian menyatakan bahwa keluarga berencana itu boleh, tetapi sebagian memandangnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, ia dicurigai sebagai agenda tersembunyi asing (non muslim). Selain itu, KB dicurigai karena berasal dari negara asing yang (mayoritas non - Muslim ) dengan agenda yang tersembunyi untuk melemahkan umat Islam. Jadi, apa substansi keluarga berencana? Apakah metode dalam melakukannya? Apa tujuan melakukannya? Lalu, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan ekonomi dan ekosistem? Siapa yang berhak untuk menentukan pelaksanaan keluarga berencana? Apa keluarga berencana dalam hukum Islam? Tulisan ini akan membahas hal-hal tersebut dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis terhadap argumen yang diajukan oleh kedua kalangan baik yang menerima maupun yang menolak. Penulis berpendapat bahwa dalam kondisi yag sangat tidak seimbangan antara pertumbuhan populasi manusia dan ekosistem, keluarga berencana tidak hanya diperbolehkan tetapi dapat diwajibkan oleh Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto</dc:publisher>
	<dc:date>2014-12-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/414</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24090/mnh.v8i2.414</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam; Vol. 8 No. 2 (2014); 295-306</dc:source>
	<dc:source>2579-4167</dc:source>
	<dc:source>1978-6670</dc:source>
	<dc:source>10.24090/mnh.v8i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/414/372</dc:relation>
</oai_dc:dc>