Akses terbuka
Jurnal
SINTA 1
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH
De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah · Vol. 3 No. 1 (2011)
ISSN 2528-1658, 2085-1618
Terbit 2011-06-01
Penerbit Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Bahasa eng
Abstrak
Since the reformation era, the government made the revolution in government administration to develop Indonesia. One of the revolutions is the issuance of Law no. 32 of 2004 on Regional Government; the authority of land is one of the law components. Previously, the authority of land is centered in the central government. Conversely, through the Article 10 paragraph (3) of Law No. 32 of 2004 on regional autonomy, the authority of the land sector should be submitted to the local government for its more understanding about the land nowadays. The transfer of authority is one of development step in Law aspect in Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi dibidang administrasi pemerintahan guna memajukan Negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dibidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Namun di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang pertanahan sudah seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi pertanahan tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari langkah pembangunan di bidang hukum di Indonesia.
Jaringan kolaborasi para penulis
2 penulis ·
1 tautan kepenulisan bersama
· 1 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim University of Brawijaya
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/oai, pertama di-harvest 8 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en-US">KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH</dc:title>
<dc:creator>Herry, Musleh</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en-US">Syari'ah; hukum; islam</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en-US">Kewenangan; Pemerintah; Pertanahan; Otonomi</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en-US">Since the reformation era, the government made the revolution in government administration to develop Indonesia. One of the revolutions is the issuance of Law no. 32 of 2004 on Regional Government; the authority of land is one of the law components. Previously, the authority of land is centered in the central government. Conversely, through the Article 10 paragraph (3) of Law No. 32 of 2004 on regional autonomy, the authority of the land sector should be submitted to the local government for its more understanding about the land nowadays. The transfer of authority is one of development step in Law aspect in Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi dibidang administrasi pemerintahan guna memajukan Negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dibidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Namun di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang pertanahan sudah seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi pertanahan tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari langkah pembangunan di bidang hukum di Indonesia.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en-US">Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</dc:publisher>
<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
<dc:date>2011-06-01</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en-US"></dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:format>application/postscript</dc:format>
<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1319</dc:identifier>
<dc:identifier>10.18860/j-fsh.v3i1.1319</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en-US">De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah; Vol 3, No 1: Juni 2011</dc:source>
<dc:source xml:lang="id-ID">De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah; Vol 3, No 1: Juni 2011</dc:source>
<dc:source>2528-1658</dc:source>
<dc:source>2085-1618</dc:source>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1319/pdf_245</dc:relation>
<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1319/ps_240</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2011 Musleh Herry</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref.
Sitasi artikel ini
APA 7
Herry, M. (2011). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 3(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1319
Salin
IEEE
M. Herry, “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, vol. 3, no. 1, 2011, doi: 10.18860/j-fsh.v3i1.1319.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.