Poverty Alleviation Through Tenure Security: Study Of The Implementation Of Complete Systematic Land Registration In Lebak Regency, Banten

Abstrak

Bahasa Indonesia

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan strategi utama Indonesia untuk reformasi kebijakan pertanahan, yang secara teoritis bertujuan untuk mengubah aset informal menjadi modal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh de Soto. Namun, dalam praktiknya, implementasinya sering menghadapi tantangan signifikan, gagal menyelesaikan konflik agraria yang mendasarinya atau kemiskinan struktural. Studi ini meneliti kesenjangan antara tujuan normatif PTSL dan implementasi praktisnya di Kabupaten Lebak, Banten. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus metode campuran di Desa Parungsari, dikombinasikan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisis prioritas ahli dan pemangku kepentingan masyarakat, penelitian ini mengkaji praktik PTSL dan mengidentifikasi jalur untuk pembaruan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa 'partisipasi masyarakat' (bobot 0,401) merupakan faktor paling penting untuk keberhasilan. Lebih lanjut, AHP mengidentifikasi 'kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tanah dan agraria' (bobot 0,391) dan 'pemberdayaan masyarakat pasca-sertifikasi' (bobot 0,357) sebagai alternatif kebijakan prioritas tertinggi. Hal ini kontras dengan fokus program saat ini, yang hanya tertuju pada penerbitan sertifikat secara cepat. Studi ini menyimpulkan bahwa PTSL, meskipun memberikan jaminan kepemilikan lahan, gagal memberikan jaminan ekonomi. PTSL membutuhkan reformasi mendasar, beralih dari alat administratif-hukum semata menjadi instrumen sosial-politik yang memprioritaskan penyelesaian konflik dan pemberdayaan sebagai prasyarat untuk reformasi agraria yang benar-benar pro-rakyat miskin.

Inggris

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) programme represents Indonesia’s primary strategy for land policy reform, theoretically aimed at converting informal assets into capital to improve public welfare, as conceptualised by de Soto. However, in practice, its implementation often faces significant challenges, failing to resolve underlying agrarian conflicts or structural poverty. This study investigates the gap between PTSL’s normative goals and its practical implementation in Lebak Regency, Banten. Using a mixed-method case study approach in Parungsari Village, combined with the Analytical Hierarchy Process (AHP) to analyse expert and community stakeholder priorities, this research examines the praxis of PTSL and identifies pathways for policy renewal. The findings reveal that ‘community participation’ (weight 0.401) is the most critical factor for success. Furthermore, the AHP identifies ‘policy to prevent and resolve land and agrarian conflicts’ (weight 0.391) and ‘post-certification community empowerment’ (weight 0.357) as the highest-priority policy alternatives. This contrasts with the programme’s current focus, which is merely on the rapid issuance of certificates. The study concludes that PTSL, while providing tenurial security, fails to deliver economic security. It requires fundamental reform, shifting from a purely administrative-legal tool to a socio-political instrument that prioritises conflict resolution and empowerment as prerequisites for genuine, pro-poor agrarian reform.Received: 2026-05-28 Revised: 2026-07-28 Accepted: 2026-08-24 Published: 2025-08-31

Kata kunci

• Management
• Bussiness management
• Agrarian management
• agrarian inequality
• land titling
• PTSL
• rural poverty
• tenure security
• Rural development
• Pembangunan pedesaan