Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar Lembaga Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang Efektif dan Efisien

JURNAL HUKUM · Vol. 30 No. 2 (2026) · hlm. 1437–1460

DOI
10.26532/jh.v30i2.421
ISSN
2723-6668, 1412-2723
Terbit
2026-09-11
Penerbit
Unissula
Bahasa
en

Abstrak

AbstractThe existence of disharmony between law enforcement agencies, and the Commission president lately konstructive communication requires effort to achieve synergy in order to achieve the eradication of corruption in Indonesia. The approach used in this study is normative. Efforts should be made to create constructive communication between law enforcement agencies, the president of the Commission and institutions in order to eradicate corruption is an effective and efficient trusting, synergistic interaction between law enforcement agencies, and the president of the Commission, in favor of the truth. Obstacles that hinder the creation of constructive communication between law enforcement agencies, the president of the Commission and institutions in order to eradicate corruption are effective and efficient political constraints, legal and socio-economicKeywords: Constructive Communication, Corruption, Effective and Efficient AbstrakAdanya disharmonisasi antara lembaga penegak hukum, presiden dan KPK akhir-akhir ini memerlukan upaya komunikasi konstruktif untuk mewujudkan sinergitas sehingga tercapai pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan komunikasi konstruktif antar lembaga penegak hukum, presiden dan lembaga KPK dalam rangka pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien adalah saling percaya, interaksi yang sinergi antara lembaga penegak hukum, presiden dan KPK, berpihak pada kebenaran. Kendala yang menghambat terciptanya komunikasi konstruktif antar lembaga penegak hukum, presiden dan lembaga KPK dalam rangka pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien adalah kendala politik, hukum dan sosial ekonomi.Kata Kunci: Komunikasi Konstruktif, Pemberantasan Korupsi, Effektif dan Efisien

Jaringan kolaborasi para penulis

4 penulis · 4 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Diponegoro University
  • Universitas Halu Oleo
  • Yogyakarta State University
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Tania WicaksanaDiponegoro University1
FX SugiyantoYogyakarta State University1
Muhammad AnasUniversitas Halu Oleo1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar  Lembaga Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang Efektif dan Efisien</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Widodo, Wahyu</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">AbstractThe existence of disharmony between law enforcement agencies, and the Commission president lately konstructive communication requires effort to achieve synergy in order to achieve the eradication of corruption in Indonesia. The approach used in this study is normative. Efforts should be made to create constructive communication between law enforcement agencies, the president of the Commission and institutions in order to eradicate corruption is an effective and efficient trusting, synergistic interaction between law enforcement agencies, and the president of the Commission, in favor of the truth. Obstacles that hinder the creation of constructive communication between law enforcement agencies, the president of the Commission and institutions in order to eradicate corruption are effective and efficient political constraints, legal and socio-economicKeywords: Constructive Communication, Corruption, Effective and Efficient AbstrakAdanya disharmonisasi antara lembaga penegak hukum, presiden dan KPK akhir-akhir ini memerlukan upaya komunikasi konstruktif untuk mewujudkan sinergitas sehingga tercapai pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan komunikasi konstruktif antar lembaga penegak hukum,  presiden dan lembaga KPK dalam rangka pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien adalah saling percaya, interaksi yang sinergi antara lembaga penegak hukum, presiden dan KPK, berpihak pada kebenaran. Kendala yang menghambat terciptanya komunikasi konstruktif antar lembaga penegak hukum,  presiden dan lembaga KPK dalam rangka pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien adalah kendala politik, hukum dan sosial ekonomi.Kata Kunci : Komunikasi Konstruktif, Pemberantasan Korupsi, Effektif dan Efisien</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Unissula</dc:publisher>
	<dc:date>2026-09-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:identifier>https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/421</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.26532/jh.v30i2.421</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Hukum; Vol. 30 No. 2 (2014): Jurnal Hukum; 1437-1460</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Hukum; Vol 30 No 2 (2014): Jurnal Hukum; 1437-1460</dc:source>
	<dc:source>2723-6668</dc:source>
	<dc:source>1412-2723</dc:source>
	<dc:source>10.26532/jh.v30i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
</oai_dc:dc>