Melola Discovery

← Melola Discovery

Jurnal SINTA 1

Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks

JURNAL HUKUM · Vol. 30 No. 2 (2014) · hlm. 1461–1476

DOI
10.26532/jh.v30i2.422
ISSN
2723-6668, 1412-2723
Terbit
2014-12-01
Penerbit
Unissula
Bahasa
en

Abstrak

AbstractThe act of someone who gives something to someone else, of course it is allowed, however when the gift is an expectation to be able to influence the decisions or policies of the officials who were given a gift, then giving it not only a sign of greeting or thank you, but as a attempt to obtain the advantages of an officer or examiner that will affect the integrity, independence and objectivity, such actions included in the definition gratification. Corruption can’t be separated from what is called a gratification. One form of gratification that is still under discussion and debate among the public and the legal profession is Gratification of sexual services, which are made by women as objects and items that can be bought and sold. Women who used to lobby or as a gift to state officials who want to cooperate with corruption bribe giver. Although not stipulated in the legislation specifically, gratification of sexual services have negative effects for the implementation of the State government, and should be anticipated more seriously in order to achieve a clean governmentKeyword: Judicial review, gratification, sex service. AbstrakPerbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun ketika pemberian tersebut merupakan suatu harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu upaya untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi serta objektivitasnya, perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian gratifikasi. Korupsi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut gratifikasi. Salah satu bentuk gratifikasi yang masih dalam pembahasan dan perdebatan di kalangan masyarakat dan profesi hukum adalah gratifikasi layanan seksual, yang dibuat oleh wanita sebagai obyek dan item yang dapat dibeli dan dijual. Perempuan yang digunakan untuk melobi atau sebagai hadiah kepada pejabat negara yang ingin bekerja sama dengan pemberi suap korupsi. Meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, gratikasi pelayanan seksual memberikan efek negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, dan perlu diantisipasi lebih serius demi tercapainya pemerintahan yang bersih.Kata kunci: Tinjauan yuridis, gratifikasi, pelayanan seks

Jaringan kolaborasi para penulis

33 penulis · 79 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Sultan Agung Islamic University
  • Sebelas Maret University
  • Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna
  • Universitas PGRI Semarang
  • Universiti Teknologi MARA
  • Universitas Riau Kepulauan
  • Somali National University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hendro WidodoSultan Agung Islamic University3
Toni TriyantoSultan Agung Islamic University2
Setiawan WidiyokoSultan Agung Islamic University2
Bambang Tri BawonoSultan Agung Islamic University2
Kusroh LailiyahInstitut Teknologi dan Kesehatan Avicenna1
Sitta Saraya NurhadiAfiliasi tidak diketahui1
Yusrina HandayaniAfiliasi tidak diketahui1
Arpangi ArpangiSultan Agung Islamic University1
A Sudirman SuparminUniversitas PGRI Semarang1
Moh. Nurul HudaSultan Agung Islamic University1
Widayati WidayatiSultan Agung Islamic University1
Winanto WinantoSultan Agung Islamic University1
Nur FarehaUniversiti Teknologi MARA1
Moh. Aris SiswantoSultan Agung Islamic University1
H. D. DjunaediSultan Agung Islamic University1
ArpangiSultan Agung Islamic University1
Hendro WidodoSultan Agung Islamic University1
Aditya SaputraSultan Agung Islamic University1
Anjar Ratnasari WinjayaSultan Agung Islamic University1
Ida MusofianaSultan Agung Islamic University1
Ahmed Kheir OsmanSomali National University1
Alwan HadiyantoUniversitas Riau Kepulauan1
Ahmed Rabie HassanAl-Azhar University1
Dwi WahyonoSultan Agung Islamic University1
Prasetyo EdiUniversitas Borobudur1
Anis MashdurohatunSultan Agung Islamic University1
Hartiwiningsih HartiwiningsihSebelas Maret University1
Hari PurwadiSebelas Maret University1
Ida MusofianaAfiliasi tidak diketahui1
Anton RudiyantoAfiliasi tidak diketahui1
Adhi Budi SusiloUniversitas Dian Nuswantoro1
Peni Rinda ListyawatiSultan Agung Islamic University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Laksana, Andri Winjaya</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">AbstractThe act of someone who gives something to someone else, of course it is allowed, however when the gift is an expectation to be able to influence the decisions or policies of the officials who were given a gift, then giving it not only a sign of greeting or thank you, but as a attempt to obtain the advantages of an officer or examiner that will affect the integrity, independence and objectivity, such actions included in the definition gratification. Corruption can’t be separated from what is called a gratification. One form of gratification that is still under discussion and debate among the public and the legal profession is Gratification of sexual services, which are made by women as objects and items that can be bought and sold. Women who used to lobby or as a gift to state officials who want to cooperate with corruption bribe giver. Although not stipulated in the legislation specifically, gratification of sexual services have negative effects for the implementation of the State government, and should be anticipated more seriously in order to achieve a clean governmentKeyword : Judicial review, gratification, sex service. AbstrakPerbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun ketika pemberian tersebut merupakan suatu harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu upaya untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi serta objektivitasnya, perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian gratifikasi. Korupsi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut gratifikasi. Salah satu bentuk gratifikasi yang masih dalam pembahasan dan perdebatan di kalangan masyarakat dan profesi hukum adalah gratifikasi layanan seksual, yang dibuat oleh wanita sebagai obyek dan item yang dapat dibeli dan dijual. Perempuan yang digunakan untuk melobi atau sebagai hadiah kepada pejabat negara yang ingin bekerja sama dengan pemberi suap korupsi. Meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, gratikasi pelayanan seksual memberikan efek negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, dan perlu diantisipasi lebih serius demi tercapainya pemerintahan yang bersih.Kata kunci : Tinjauan yuridis, gratifikasi, pelayanan seks</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Unissula</dc:publisher>
	<dc:date>2014-12-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:identifier>https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/422</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.26532/jh.v30i2.422</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Hukum; Vol. 30 No. 2 (2014): Jurnal Hukum; 1461-1476</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Hukum; Vol 30 No 2 (2014): Jurnal Hukum; 1461-1476</dc:source>
	<dc:source>2723-6668</dc:source>
	<dc:source>1412-2723</dc:source>
	<dc:source>10.26532/jh.v30i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
</oai_dc:dc>