Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Jambura Law Review · Vol. ume No. 2 (2019) · hlm. 212–236

DOI
10.33756/jalrev.v1i2.2399
ISSN
2656-0461, 2654-9255
Terbit
2019-07-29
Penerbit
Universitas Negeri Gorontalo
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Permasalahan sengketa pertanahan di banyak tempat memicu berbagai konflik, baik itu antara kelompok masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, atau masyarakat dengan pemerintah. Pada banyak kasus di Indonesia, konflik agrarian sangat berkaitan erat gagalnya pemenuhan hak-hak warga oleh pemerintah, baik pada tingkat lokal daerah maupun nasional. Kepemilikan tanah dan kepastian hukum dalam permasalahan agrarian di Indonesia mengacu dan merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Reformasi Agraria (Landreform) menjadi salah satu bentuk implementasi undang-undang tersebut, termasuk perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah yang tidak hanya dimaknai sebagai makna politik namun juga teknis. Tulisan ini menganalisis aktivitas landreform di Indonesia dalam kajian hak asasi manusia, termasuk proses penyelesaian sengketa pertanahan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yuridis normatif, dimana kajian hanya meliputi norma dan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa agrarian dalam berbagai kasus. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bukan hasil penelusuran lapangan secara langsung, namun kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di berbagai daerah yang diperoleh melalui media cetak atau online. Tulisan ini menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa agraria pada banyak kasus di Indonesia belum memenuhi standar pemenuhan hak asasi manusia, seperti adanya upaya paksa dan tindak kekerasan dari pemerintah, sikap refresif, diskriminatif, dan intimidatif. Tulisan ini menggarisbawahi dan menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria dalam kajian hak asasi manusia harus melibatkan banyak pihak, salah satunya Komnas HAM.Land disputes in many places trigger various conflicts, whether between community groups, communities and entrepreneurs, or communities with the government. In many cases in Indonesia, agrarian conflict is closely related to the failure of the fulfilment of citizens' rights by the government, both at the local and national level. Land ownership and legal certainty in agrarian issues in Indonesia refer to and refer to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulation (UUPA). Agrarian reform (Land Reform) is one form of implementation of the law, including a change in the structure of ownership of land ownership which is not only interpreted as a political but also a technical meaning. This paper analyse the activities of land reforms in Indonesia in the study of human rights, including the land dispute resolution process. The method used in this paper is normative juridical, where the study only covers the norms and legal basis used in agrarian dispute resolution in various cases. The cases used in this study are not direct field search results, but cases that have already occurred in various regions were obtained through print or online media. This paper emphasizes that the agrarian dispute resolution process in many cases in Indonesia has not met the standards of fulfilment of human rights, such as the existence of forced efforts and acts of violence from the government, repressive, discriminatory and intimidating attitudes. This paper underlines and concludes that the resolution of agrarian conflicts in the study of human rights must involve many parties, one of which is the National Human Rights Commission.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 130 tautan kepenulisan bersama · 34 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • State University of Semarang
  • Novena University
  • Padjadjaran University
  • National Defence University of Malaysia
  • Dhofar University
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • University of New England
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Anis WidyawatiState University of Semarang8
Riska AlkadriState University of Semarang7
Nadiyah Meyliana PutriState University of Semarang6
Rasdi RasdiState University of Semarang6
Waspiah WaspiahState University of Semarang6
Indah Sri UtariState University of Semarang6
Nurul FibriantiState University of Semarang5
Ali MasyharState University of Semarang5
Septhian Eka AdiyatmaState University of Semarang5
Bayangsari WedhatamiState University of Semarang5
Ngboawaji Daniel NteNovena University5
Muhammad Iqbal BaiquniState University of Semarang5
Riki JuliantoAfiliasi tidak diketahui5
Dian LatifianiState University of Semarang5
Muhammad Wahyu Saiful HudaState University of Semarang4
Syaiful AminState University of Semarang3
R. Benny RiyantoState University of Semarang3
Layla Putri AulyaState University of Semarang3
Asyaffa Ridzqi AmandhaState University of Semarang3
Rodiyah RodiyahState University of Semarang3
Fadhel Arjuna AdindaPadjadjaran University3
Ngaboawaji Daniel NteNovena University3
Zaharuddin Sani Ahmah SabriNational Defence University of Malaysia3
Souad Ahmed EzzeroualiDhofar University3
Valerio SebastianUniversitat Autònoma de Barcelona2
Jeremy Zefanya Yaka ArvanteState University of Semarang2
Maulana Fuad NugrahaState University of Semarang2
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui2
Robert Brian SmithUniversity of New England2
Zahra Zara MahasinAfiliasi tidak diketahui2
Firqotun NaziahState University of Semarang2
Ubaidillah KamalState University of Semarang2
Adiguna Bagas Waskito AjiAfiliasi tidak diketahui2
Puji WiyatnoState University of Semarang2
Chusnul Qotimah Nita PermataState University of Semarang2
Heni RosidaState University of Semarang2
Rastini RastiniState University of Semarang2
Jaka Bangkit SanjayaState University of Semarang2

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia</dc:title>
	<dc:creator>Arwana, Yudha Chandra</dc:creator>
	<dc:creator>Arifin, Ridwan</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hak Asasi Manusia; Reforma Agraria; Sengketa; Pertanahan; Mediasi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Permasalahan sengketa pertanahan di banyak tempat memicu berbagai konflik, baik itu antara kelompok masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, atau masyarakat dengan pemerintah. Pada banyak kasus di Indonesia, konflik agrarian sangat berkaitan erat gagalnya pemenuhan hak-hak warga oleh pemerintah, baik pada tingkat lokal daerah maupun nasional. Kepemilikan tanah dan kepastian hukum dalam permasalahan agrarian di Indonesia mengacu dan merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Reformasi Agraria (Landreform) menjadi salah satu bentuk implementasi undang-undang tersebut, termasuk perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah yang tidak hanya dimaknai sebagai makna politik namun juga teknis. Tulisan ini menganalisis aktivitas landreform di Indonesia dalam kajian hak asasi manusia, termasuk proses penyelesaian sengketa pertanahan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yuridis normatif, dimana kajian hanya meliputi norma dan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa agrarian dalam berbagai kasus. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bukan hasil penelusuran lapangan secara langsung, namun kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di berbagai daerah yang diperoleh melalui media cetak atau online. Tulisan ini menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa agraria pada banyak kasus di Indonesia belum memenuhi standar pemenuhan hak asasi manusia, seperti adanya upaya paksa dan tindak kekerasan dari pemerintah, sikap refresif, diskriminatif, dan intimidatif. Tulisan ini menggarisbawahi dan menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria dalam kajian hak asasi manusia harus melibatkan banyak pihak, salah satunya Komnas HAM.Land disputes in many places trigger various conflicts, whether between community groups, communities and entrepreneurs, or communities with the government. In many cases in Indonesia, agrarian conflict is closely related to the failure of the fulfilment of citizens' rights by the government, both at the local and national level. Land ownership and legal certainty in agrarian issues in Indonesia refer to and refer to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulation (UUPA). Agrarian reform (Land Reform) is one form of implementation of the law, including a change in the structure of ownership of land ownership which is not only interpreted as a political but also a technical meaning. This paper analyse the activities of land reforms in Indonesia in the study of human rights, including the land dispute resolution process. The method used in this paper is normative juridical, where the study only covers the norms and legal basis used in agrarian dispute resolution in various cases. The cases used in this study are not direct field search results, but cases that have already occurred in various regions were obtained through print or online media. This paper emphasizes that the agrarian dispute resolution process in many cases in Indonesia has not met the standards of fulfilment of human rights, such as the existence of forced efforts and acts of violence from the government, repressive, discriminatory and intimidating attitudes. This paper underlines and concludes that the resolution of agrarian conflicts in the study of human rights must involve many parties, one of which is the National Human Rights Commission.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Universitas Negeri Gorontalo</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2019-07-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US"></dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/2399</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.33756/jalrev.v1i2.2399</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jambura Law Review; Volume 1 No. 2 July 2019; 212-236</dc:source>
	<dc:source>2656-0461</dc:source>
	<dc:source>2654-9255</dc:source>
	<dc:source>10.33756/jalrev.v1i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/2399/2928</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2019 Yudha Chandra Arwana, Ridwan Arifin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>