The relationship between state law and religion (Islamic law) is still problematic in its implementation. This problem occurs in practising divorce outside the court in Situbondo, Indonesia. Its case is interesting because it is still considered legal by the community and religious leaders according to religious law even though the divorce decision has not been received from the court. This legal phenomenon is contrary to positive law in Indonesia. This article aims to explain the practice of divorce outside the court in Situbondo and the authority problem between state law and Islamic law. After conducting intensive field research for three months with perpetrators of out-of-court divorce, religious leaders, and the Head of the Office of Religious Affairs, the authors found that the widespread practice of divorce outside the court was caused by the influence of religious leaders’ understanding and public understanding. This understanding becomes the doctrine that divorce in Islamic law is legal without having to await a divorce decision from the religious court. The authors stated that the dominance of the authority of Islamic law over state law in the practice of divorce in Muslim societies has negative implications for the rights of children and ex-wives.
Bahasa Indonesia
Kondisi pernikahan sakinah, mawaddah warahmah adalah harapan yang ingin dicapai oleh semua pangan suami istri. Harapan ini terkadang tidak sejalan dengan realita dan bahkan perceraian adalah pilihan akhir yang dianggap pilihan terbaik dalam perkawinan. Perceraian dalam perkawinan prespektif fiqih syafi’iyah dapat terjadi (sah) apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Hukum positif di Indonesia ketentuan tentang perceraian diatur dalam UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian. Dalam aturan hukum positif perceraian dianggap sah apabila diikrarkan di depan Pengadilan Agama dan mendapat putusan Hakim Pengadilan Agama. Kasus perceraian di Masyarakat Kabupaten Situbondo memiliki fakta yang unik dan berbeda dengan aturan dalam hukum positif di Indonesia, yang mana dalam prakteknya ada perceraian yang dianggap sudah jatuh meskipun belum mendapatkan putusan cerai oleh Pengadilan Agama dan bahkan kasus perceraiannya belum diajukan ke Pengadilan Agama. Perceraian seperti ini masyhur di Masyarakat Situbondo dengan sebutan Perceraian diluar Pengadilan Agama. Kasus dan fakta ini yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan kajian dan penelitian tentang perceraian diluar Pengadilan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana praktek perceraian diluar Pengadilan Agama di Kec. Mangaran Kab. Situbondo?. Bagaimana keabsahan praktek perceraian di luar Pengadilan Agama dalam prespektif Fiqih Munakahat dan Hukum Positif?. Metode Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif analitatif dengan teknik penelitian wawancara kepada informan dalam tiga kasus perceraian dan informan tokoh masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Kec. Mangaran Kab. Situbondo Jawa Timur dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian, pertama terjadi praktek perceraian diluar Pengadilan Agama yang dianggap sah bagi masyarakat dan tokoh agama seperti yang diungkapkan peneliti dalam data kasus perceraian surat Akta Cerai dengan No. 0375/AC/2010/PA.Sit., Akta Cerai No. 613/Pdt.G/2010/PA.Sit., dan dalam Akta Cerai No. 354/Pdt.G/2010/PA.Sit. Kedua, prespektif fiqih munakahat perceraian di luar pengadilan agama adalah sah karena unsur syarat dan rukun sudah terpenuhi adapun hukum positif belum sah karena belum diikrarkan di depan Pengadilan Agama dan belum mendapat putusan cerai oleh Pengadilan Agama.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.