Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia

Journal of Islamic Law (JIL) · Vol. 5 No. 1 (2024) · hlm. 19–43

DOI
10.24260/jil.v5i1.2153
ISSN
2721-5040, 2721-5032
Terbit
2024-02-29
Penerbit
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Inggris

Interfaith marriages remain a controversial subject among scholars in Indonesia. Despite the legal prohibition, the practice of interfaith marriage continues to persist. This article analyses various legal norms, decisions of the state courts and the Indonesian Constitutional Court related to interfaith marriages, revealing disparities between legal norms and practical implementation. Employing a normative approach through a literature review, this research finds that the state legislation strictly prohibits interfaith marriage. Paradoxically, couples navigate a legal workaround, exploiting a loophole in Population Administration Law No. 23 of 2006 to formalise their marriages. They submit applications to the district court, and the court’s decisions serve as the basis for recording their union. Some couples also employ an alternative strategy by marrying abroad and subsequently registering their unions upon returning to Indonesia. The article argues that the state’s legal expression in regulating the practice of interfaith marriages in Indonesia manifests ‘double face’. This study holds significant implications, particularly in enhancing policy comprehension, providing profound insights into the legal dynamics of interfaith marriages in Indonesia, and assessing its impact on citizens’ religious freedom. [Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat “pintu belakang” dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan “dua wajah”. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.]

Bahasa Indonesia

Interfaith marriages remain a controversial subject among scholars in Indonesia. Despite the legal prohibition, the practice of interfaith marriage continues to persist. This article analyses various legal norms, decisions of the state courts and the Indonesian Constitutional Court related to interfaith marriages, revealing disparities between legal norms and practical implementation. Employing a normative approach through a literature review, this research finds that the state legislation strictly prohibits interfaith marriage. Paradoxically, couples navigate a legal workaround, exploiting a loophole in Population Administration Law No. 23 of 2006 to formalise their marriages. They submit applications to the district court, and the court’s decisions serve as the basis for recording their union. Some couples also employ an alternative strategy by marrying abroad and subsequently registering their unions upon returning to Indonesia. The article argues that the state’s legal expression in regulating the practice of interfaith marriages in Indonesia manifests ‘double face’. This study holds significant implications, particularly in enhancing policy comprehension, providing profound insights into the legal dynamics of interfaith marriages in Indonesia, and assessing its impact on citizens’ religious freedom. [Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat “pintu belakang” dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan “dua wajah”. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.]

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

26 penulis · 45 tautan kepenulisan bersama · 26 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Institut Agama Islam Negeri Manado
  • Universitas Islam Negeri Mataram
  • Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
  • Institut Agama Islam Negeri Pontianak
  • Sultan Zainal Abidin University
  • Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
  • Walisongo State Islamic University
  • Organisasi lain
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yasin YettaInstitut Agama Islam Negeri Manado2
Heru SunardiUniversitas Islam Negeri Mataram2
Sainun SainunUniversitas Islam Negeri Mataram2
Siti AminahSultan Zainal Abidin University2
Nur Allan LasidoInstitut Agama Islam Negeri Manado1
Muhammad SalehUniversitas Islam Negeri Mataram1
Ahmad Elmawan M. AlhanifWalisongo State Islamic University1
Ressi SusantiInstitut Agama Islam Negeri Manado1
Muhammad Lutfi HakimInstitut Agama Islam Negeri Pontianak1
Suud Sarim KarimullahGümüşhane University1
Ressi SusantiInstitut Agama Islam Negeri Manado1
Suyatno LadiqiSultan Zainal Abidin University1
Salma SalmaUniversitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang1
Naili AdilahUniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung1
Hamhij HamhijUniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung1
Syahrul Mubarak SubeitanInstitut Agama Islam Negeri Manado1
Faisal Syafri AzmiSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1
Lindra DarnelaSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1
Hery ZarkasihUniversitas Islam Negeri Mataram1
Siti Khamidatus SholikhahAl-Azhar University1
Nasruddin YusufInstitut Agama Islam Negeri Manado1
Evra WillyaInstitut Agama Islam Negeri Manado1
Irfan DjabliInstitut Agama Islam Negeri Manado1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="id">Rajafi, Ahmad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sugitanata, Arif</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Lusiana, Vinna</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Indonesian Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Interfaith Marriage</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Expression</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Loopholes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Religious Freedom</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Interfaith marriages remain a controversial subject among scholars in Indonesia. Despite the legal prohibition, the practice of interfaith marriage continues to persist. This article analyses various legal norms, decisions of the state courts and the Indonesian Constitutional Court related to interfaith marriages, revealing disparities between legal norms and practical implementation. Employing a normative approach through a literature review, this research finds that the state legislation strictly prohibits interfaith marriage. Paradoxically, couples navigate a legal workaround, exploiting a loophole in Population Administration Law No. 23 of 2006 to formalise their marriages. They submit applications to the district court, and the court’s decisions serve as the basis for recording their union. Some couples also employ an alternative strategy by marrying abroad and subsequently registering their unions upon returning to Indonesia. The article argues that the state’s legal expression in regulating the practice of interfaith marriages in Indonesia manifests ‘double face’. This study holds significant implications, particularly in enhancing policy comprehension, providing profound insights into the legal dynamics of interfaith marriages in Indonesia, and assessing its impact on citizens’ religious freedom.
[Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat “pintu belakang” dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan “dua wajah”. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.]</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Interfaith marriages remain a controversial subject among scholars in Indonesia. Despite the legal prohibition, the practice of interfaith marriage continues to persist. This article analyses various legal norms, decisions of the state courts and the Indonesian Constitutional Court related to interfaith marriages, revealing disparities between legal norms and practical implementation. Employing a normative approach through a literature review, this research finds that the state legislation strictly prohibits interfaith marriage. Paradoxically, couples navigate a legal workaround, exploiting a loophole in Population Administration Law No. 23 of 2006 to formalise their marriages. They submit applications to the district court, and the court’s decisions serve as the basis for recording their union. Some couples also employ an alternative strategy by marrying abroad and subsequently registering their unions upon returning to Indonesia. The article argues that the state’s legal expression in regulating the practice of interfaith marriages in Indonesia manifests ‘double face’. This study holds significant implications, particularly in enhancing policy comprehension, providing profound insights into the legal dynamics of interfaith marriages in Indonesia, and assessing its impact on citizens’ religious freedom.
[Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat “pintu belakang” dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan “dua wajah”. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.]</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak</dc:publisher>
	<dc:date>2024-02-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/2153</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24260/jil.v5i1.2153</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Journal of Islamic Law; Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Islamic Law; 19-43</dc:source>
	<dc:source>2721-5040</dc:source>
	<dc:source>2721-5032</dc:source>
	<dc:source>10.24260/jil.v5i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/2153/772</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Ahmad Rajafi, Arif Sugitanata, Vinna Lusiana</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>