Akses terbuka Jurnal SINTA 1
The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia
Journal of Islamic Law (JIL) · Vol. 5 No. 1 (2024) · hlm. 19–43
- ISSN
- 2721-5040, 2721-5032
- Terbit
- 2024-02-29
- Penerbit
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
- Bahasa
- eng
Abstrak
Inggris
Interfaith marriages remain a controversial subject among scholars in Indonesia. Despite the legal prohibition, the practice of interfaith marriage continues to persist. This article analyses various legal norms, decisions of the state courts and the Indonesian Constitutional Court related to interfaith marriages, revealing disparities between legal norms and practical implementation. Employing a normative approach through a literature review, this research finds that the state legislation strictly prohibits interfaith marriage. Paradoxically, couples navigate a legal workaround, exploiting a loophole in Population Administration Law No. 23 of 2006 to formalise their marriages. They submit applications to the district court, and the court’s decisions serve as the basis for recording their union. Some couples also employ an alternative strategy by marrying abroad and subsequently registering their unions upon returning to Indonesia. The article argues that the state’s legal expression in regulating the practice of interfaith marriages in Indonesia manifests ‘double face’. This study holds significant implications, particularly in enhancing policy comprehension, providing profound insights into the legal dynamics of interfaith marriages in Indonesia, and assessing its impact on citizens’ religious freedom. [Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat “pintu belakang” dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan “dua wajah”. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.]
Bahasa Indonesia
Interfaith marriages remain a controversial subject among scholars in Indonesia. Despite the legal prohibition, the practice of interfaith marriage continues to persist. This article analyses various legal norms, decisions of the state courts and the Indonesian Constitutional Court related to interfaith marriages, revealing disparities between legal norms and practical implementation. Employing a normative approach through a literature review, this research finds that the state legislation strictly prohibits interfaith marriage. Paradoxically, couples navigate a legal workaround, exploiting a loophole in Population Administration Law No. 23 of 2006 to formalise their marriages. They submit applications to the district court, and the court’s decisions serve as the basis for recording their union. Some couples also employ an alternative strategy by marrying abroad and subsequently registering their unions upon returning to Indonesia. The article argues that the state’s legal expression in regulating the practice of interfaith marriages in Indonesia manifests ‘double face’. This study holds significant implications, particularly in enhancing policy comprehension, providing profound insights into the legal dynamics of interfaith marriages in Indonesia, and assessing its impact on citizens’ religious freedom. [Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat “pintu belakang” dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan “dua wajah”. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.]
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
26 penulis · 45 tautan kepenulisan bersama · 26 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Institut Agama Islam Negeri Manado
- Universitas Islam Negeri Mataram
- Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
- Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- Sultan Zainal Abidin University
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Walisongo State Islamic University
- Organisasi lain
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Yasin Yetta | Institut Agama Islam Negeri Manado | 2 |
| Heru Sunardi | Universitas Islam Negeri Mataram | 2 |
| Sainun Sainun | Universitas Islam Negeri Mataram | 2 |
| Siti Aminah | Sultan Zainal Abidin University | 2 |
| Nur Allan Lasido | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
| Muhammad Saleh | Universitas Islam Negeri Mataram | 1 |
| Ahmad Elmawan M. Alhanif | Walisongo State Islamic University | 1 |
| Ressi Susanti | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
| Muhammad Lutfi Hakim | Institut Agama Islam Negeri Pontianak | 1 |
| Suud Sarim Karimullah | Gümüşhane University | 1 |
| Ressi Susanti | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
| Suyatno Ladiqi | Sultan Zainal Abidin University | 1 |
| Salma Salma | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | 1 |
| Naili Adilah | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 1 |
| Hamhij Hamhij | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 1 |
| Syahrul Mubarak Subeitan | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
| Faisal Syafri Azmi | Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta | 1 |
| Lindra Darnela | Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta | 1 |
| Hery Zarkasih | Universitas Islam Negeri Mataram | 1 |
| Siti Khamidatus Sholikhah | Al-Azhar University | 1 |
| Nasruddin Yusuf | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
| Evra Willya | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
| Irfan Djabli | Institut Agama Islam Negeri Manado | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.