Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Integrating Islamic Law and Customary Law: Codification and Religious Identity in the Malay Buyan Community of Kapuas Hulu

Journal of Islamic Law (JIL) · Vol. 6 No. 1 (2025) · hlm. 89–111

DOI
10.24260/jil.v6i1.3410
ISSN
2721-5040, 2721-5032
Terbit
2025-02-28
Penerbit
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

This article analyzes the integration of Islamic law and customary law in shaping the religious identity of the Malay Buyan community in Kapuas Hulu, West Kalimantan, Indonesia. While Islamic law plays a central role in regulating social and religious life, local customary law remains deeply embedded in the community’s legal consciousness and socio-cultural framework. Previous studies have often treated these two legal systems as separate or even contradictory. However, this study challenges such a dichotomous perspective by demonstrating that Islamic law and customary law engage in an ongoing process of negotiation, resulting in an adaptive and contextually dynamic legal framework. Using a socio-legal approach, this research collects data through in-depth interviews with ten key informants, participant observation, and document analysis. The findings reveal that Islamic law does not replace customary law but is instead integrated into the local legal system, influencing various aspects of social order, family structures, and the sustainable management of natural resources. This integration is evident in the use of Islamic legal terminology, the substance of legal norms, the mechanisms for customary fines, and the role of Islamic religious leaders in the codification of customary law. These findings challenge the prevailing bipolar view that positions Islamic law and customary law as inherently opposing systems. Instead, this study highlights a dynamic and integrative interaction between the two legal traditions, ensuring both social harmony and legal continuity. Ultimately, the article argues that the coexistence of Islamic and customary law is not a source of conflict but a mutually reinforcing and evolving process that contributes to strengthening both religious and cultural identity in a predominantly Muslim society. [Artikel ini menganalisis integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam pembentukan identitas keagamaan masyarakat Melayu Buyan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Meskipun hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan, hukum adat setempat tetap tertanam kuat dalam kesadaran hukum masyarakat. Penelitian sebelumnya sering kali memperlakukan kedua sistem hukum ini sebagai entitas yang terpisah atau bahkan bertentangan. Namun, studi ini menantang dikotomi tersebut dengan menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat terlibat dalam proses negosiasi yang berkelanjutan, sehingga membentuk kerangka hukum yang adaptif dan dinamis sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menggantikan hukum adat, tetapi diintegrasikan ke dalam sistem hukum setempat, memengaruhi berbagai aspek tatanan sosial dan budaya, struktur keluarga, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Integrasi ini tampak dalam penggunaan terminologi fikih, substansi norma, mekanisme pembayaran denda adat, serta peran tokoh agama Islam dalam proses kodifikasi hukum adat. Temuan ini menantang pandangan bipolar yang menganggap hukum Islam dan hukum adat sebagai dua entitas yang bertentangan. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum tersebut berinteraksi secara dinamis dan integratif dalam menjaga harmoni sosial dan kontinuitas hukum. Pada akhirnya, artikel ini berargumentasi bahwa koeksistensi hukum Islam dan hukum adat bukanlah sumber konflik, tetapi merupakan proses yang dinamis dan saling memperkuat, yang berkontribusi pada penguatan identitas agama dan budaya dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.]

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

22 penulis · 56 tautan kepenulisan bersama · 16 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Institut Agama Islam Negeri Pontianak
  • Universiti Malaysia Sarawak
  • Politeknik Negeri Pontianak
  • Ministry of Finance
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Dilah TuahUniversiti Malaysia Sarawak2
Munawar MunawarInstitut Agama Islam Negeri Pontianak2
Fahmi IchwanInstitut Agama Islam Negeri Pontianak2
Raziki WildanInstitut Agama Islam Negeri Pontianak2
Joko Tri HaryantoMinistry of Finance1
Faizal AmriInstitut Agama Islam Negeri Pontianak1
Nunik HasriyantiPoliteknik Negeri Pontianak1
Yusriadi YusriadiInstitut Agama Islam Negeri Pontianak1
Siti Aishah Wan OyaUniversiti Malaysia Sarawak1
Rosnani SainiUniversiti Malaysia Sarawak1
Mohd Hafizan HashimUniversiti Malaysia Sarawak1
Mohamad Taha AbolUniversiti Malaysia Sarawak1
SapriyaAfiliasi tidak diketahui1
MoadAfiliasi tidak diketahui1
Dada SuhaidaAfiliasi tidak diketahui1
Hadi RiantoAfiliasi tidak diketahui1
Yenni RizalAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Integrating Islamic Law and Customary Law: Codification and Religious Identity in the Malay Buyan Community of Kapuas Hulu</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nordin, Zaimuariffudin Shukri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ruslan, Ismail</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Yusriadi, Yusriadi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hamzah, Nur</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Darmadi, Didi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Customary Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Islamic Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kapuas Hulu</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Melayu Buyan Community</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Religious Identity</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article analyzes the integration of Islamic law and customary law in shaping the religious identity of the Malay Buyan community in Kapuas Hulu, West Kalimantan, Indonesia. While Islamic law plays a central role in regulating social and religious life, local customary law remains deeply embedded in the community’s legal consciousness and socio-cultural framework. Previous studies have often treated these two legal systems as separate or even contradictory. However, this study challenges such a dichotomous perspective by demonstrating that Islamic law and customary law engage in an ongoing process of negotiation, resulting in an adaptive and contextually dynamic legal framework. Using a socio-legal approach, this research collects data through in-depth interviews with ten key informants, participant observation, and document analysis. The findings reveal that Islamic law does not replace customary law but is instead integrated into the local legal system, influencing various aspects of social order, family structures, and the sustainable management of natural resources. This integration is evident in the use of Islamic legal terminology, the substance of legal norms, the mechanisms for customary fines, and the role of Islamic religious leaders in the codification of customary law. These findings challenge the prevailing bipolar view that positions Islamic law and customary law as inherently opposing systems. Instead, this study highlights a dynamic and integrative interaction between the two legal traditions, ensuring both social harmony and legal continuity. Ultimately, the article argues that the coexistence of Islamic and customary law is not a source of conflict but a mutually reinforcing and evolving process that contributes to strengthening both religious and cultural identity in a predominantly Muslim society.
[Artikel ini menganalisis integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam pembentukan identitas keagamaan masyarakat Melayu Buyan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Meskipun hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan, hukum adat setempat tetap tertanam kuat dalam kesadaran hukum masyarakat. Penelitian sebelumnya sering kali memperlakukan kedua sistem hukum ini sebagai entitas yang terpisah atau bahkan bertentangan. Namun, studi ini menantang dikotomi tersebut dengan menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat terlibat dalam proses negosiasi yang berkelanjutan, sehingga membentuk kerangka hukum yang adaptif dan dinamis sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan kunci, observasi&amp;nbsp;partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menggantikan hukum adat, tetapi diintegrasikan ke dalam sistem hukum setempat, memengaruhi berbagai aspek tatanan sosial dan budaya, struktur keluarga, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Integrasi ini tampak dalam penggunaan terminologi fikih, substansi norma, mekanisme pembayaran denda adat, serta peran tokoh agama Islam dalam proses kodifikasi hukum adat. Temuan ini menantang pandangan bipolar yang menganggap hukum Islam dan hukum adat sebagai dua entitas yang bertentangan. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum tersebut berinteraksi secara dinamis dan integratif dalam menjaga harmoni sosial dan kontinuitas hukum. Pada akhirnya, artikel ini berargumentasi bahwa koeksistensi hukum Islam dan hukum adat bukanlah sumber konflik, tetapi merupakan proses yang dinamis dan saling memperkuat, yang berkontribusi pada penguatan identitas agama dan budaya dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.]</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak</dc:publisher>
	<dc:date>2025-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/3410</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24260/jil.v6i1.3410</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Journal of Islamic Law; Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Islamic Law; 89-111</dc:source>
	<dc:source>2721-5040</dc:source>
	<dc:source>2721-5032</dc:source>
	<dc:source>10.24260/jil.v6i1</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/3410/1066</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Zaimuariffudin Shukri Nordin, Ismail Ruslan, Yusriadi Yusriadi, Nur Hamzah, Didi Darmadi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>