Between Revelation and Constitution: The Sovereignty Fiqh of Muhammad Yamin’s Sociopolitical Ijtihād

Abstrak

Inggris

The crucial aspect of studying Indonesian constitutional law that is often overlooked is the dialectic between revelation (religion) and the constitution (state). This interplay significantly influences the foundational thinking of the nation’s architects and shapes constitutional law, as well as critical perspectives on colonialism. This study aims to examine the political-legal thought of Muhammad Yamin by revealing how the interaction between revelation and constitution shaped his ideas regarding the basis and sovereignty of the Indonesian state. Utilizing a textual analysis of historical documents, this research situates Yamin’s thought within the broader context of constitutional formulation as part of an intellectual resistance against colonial hegemony. The findings reveal that Yamin’s concept of sovereignty fiqh (Islamic jurisprudence), which is grounded in the Islamic principle of shūrā (deliberation), represents a sociopolitical ijtihād (independent reasoning) that systematically critiques the Netherlands-Indonesia Union. Furthermore, it clearly articulates his idea of a “pembanding” or comparator, a conceptual precursor to judicial review. Theoretically, this study expands the scope of sociopolitical fiqh within contemporary constitutional discourse. [Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif kritis terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi gagasannya mengenai dasar dan kedaulatan negara Indonesia. Melalui analisis tekstual terhadap dokumen-dokumen historis, penelitian ini menempatkan pemikiran Yamin dalam konteks yang lebih luas dari proses perumusan konstitusi sebagai bagian dari perlawanan intelektual terhadap hegemoni kolonial. Temuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secara sistematis mengkritik Uni Indonesia-Belanda. Selain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang “pembanding”, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicial review). Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer.]

Bahasa Indonesia

Penelitian ini menganalisis pemikiran hukum dan konstitusi Muhammad Yamin sebagai salah satu pemikir muslim Indonesia yang telah memberikan kontribusi mengenai sistem hukum di Indonesia. Yamin menegaskan bahwa negara harus diatur berdasarkan hukum yang adil dan berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Penelitian ini termasuk ke dalam studi literatur dengan mengumpulkan datanya dari karya Muhammad Yamin dan yang berhubungan dengannya sebagai bahan penelitian, kemudian dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan topik ini. Dengan menggunakan analisis siyasah dusturiyyah sebagai nalar hukum yang sejalan dengan politik Islam, hubungan pemerintah dan warga, serta perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini telah menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) tawaran penting dari pemikiran Muhammad Yamin. Pertama, unitarisme ialah bentuk negara yang tepat bagi Indonesia karena faham federalisme, monarki, feodalisme, liberalisme, autokrasi dan birokrasi, serta demokrasi barat lebih rentan menimbulkan perpecahan—hingga kini Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua kedudukan sumpah dan periketuhanan sebagai dasar hukum yang diperkenalkan Yamin sebagai bentuk pentingnya hukum sebagai pondasi utama dalam bernegara, juga sebagai bukti negara bangsa yang berkeagamaan. Ketiga, gagasan judicial review Muhammad Yamin dimaksudkan sebagai sistem checks and balances untuk tujuan menghindari kekuasaan absolut dan pelindungan terhadap hak asasi manusia

Kata kunci

• Indonesian Constitutional Law
• Muhammad Yamin
• Revelation and Constitution
• Sociopolitical Ijtihād
• Sovereignty Fiqh