Policing Islamic Orthodoxy: Classificatory Authority and the Institutional Translation of Majelis Ulama Indonesia Fatwas

Abstrak

Inggris

Fatwas issued by the Majelis Ulama Indonesia (MUI) are not formally binding as state law. However, in practice, they delineate the boundaries of Islamic orthodoxy and generate social and administrative consequences. While previous studies have examined MUI’s authority and the politics of orthodoxy at the national level, less attention has been given to how theological classifications produced by regional MUI boards generate varying consequences across different local contexts. This article examines how regional MUI boards exercise classificatory authority over teachings deemed deviant and the mechanisms through which such classifications produce effects beyond the fatwa-issuing institution. Drawing on a qualitative comparative case study of five fatwas issued by the MUI provincial boards in North Sulawesi and North Sumatra, the study combines documentary analysis with semi-structured interviews conducted during fieldwork from May to September 2024. Employing the concepts of symbolic power and classificatory authority, the article finds that MUI engages in Islamic creed policing through processes of identification, investigation, clarification, normative classification, and correction of teachings positioned outside the boundaries of orthodoxy. This practice is predominantly protective-consolidative in North Sulawesi and protective-legitimative in North Sumatra. These variations, however, cannot be explained by majority-minority demographics alone. Rather, they emerge from the interaction of case-specific characteristics, MUI-state relations, and local institutional networks. The article argues that the regulatory significance of fatwas lies less in their formal legal force than in MUI’s symbolic authority to produce classifications recognized as authoritative and, through institutional translation, capable of generating governance effects without becoming state law. [Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara formal tidak memiliki daya ikat sebagaimana hukum negara. Namun, dalam praktiknya, fatwa tersebut menentukan batas-batas ortodoksi Islam dan menghasilkan konsekuensi sosial maupun administratif. Meskipun studi terdahulu telah mengkaji otoritas MUI dan politik ortodoksi pada tingkat nasional, masih terbatas perhatian terhadap bagaimana klasifikasi teologis yang dihasilkan oleh MUI daerah menimbulkan konsekuensi yang beragam dalam konteks lokal yang berbeda. Artikel ini mengkaji bagaimana MUI daerah menjalankan otoritas klasifikasi terhadap ajaran yang dinilai menyimpang dan mekanisme melalui mana klasifikasi tersebut menghasilkan efek di luar lembaga penerbit fatwa. Dengan menggunakan studi kasus komparatif kualitatif terhadap lima fatwa yang diterbitkan oleh MUI tingkat provinsi di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan selama penelitian lapangan pada Mei hingga September 2024. Dengan menggunakan konsep kekuasaan simbolik dan otoritas klasifikasi, artikel ini menemukan bahwa MUI menjalankan pengawasan terhadap akidah Islam melalui proses identifikasi, investigasi, klarifikasi, klasifikasi normatif, dan koreksi terhadap ajaran yang ditempatkan di luar batas-batas ortodoksi. Praktik ini secara dominan bersifat protektif-konsolidatif di Sulawesi Utara dan protektif-legitimatif di Sumatera Utara. Namun, variasi tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh konfigurasi demografis mayoritas-minoritas. Sebaliknya, variasi tersebut muncul dari interaksi antara karakteristik spesifik kasus, relasi MUI-negara, dan jaringan institusional lokal. Artikel ini berargumen bahwa signifikansi regulatif fatwa tidak terutama terletak pada kekuatan hukum formalnya, melainkan pada otoritas simbolik MUI untuk menghasilkan klasifikasi yang diakui sebagai otoritatif dan, melalui translasi institusional, mampu menghasilkan efek tata kelola tanpa harus menjadi hukum negara.]

Bahasa Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakter monopoli fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap aliran sesat di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, serta menilai relevansi fatwa sebagai polisi akidah umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan kajian dokumen, fatwa MUI, dan literatur termasuk wawancara sebagai sumber data. Analisis difokuskan pada karakter fatwa pasca-Orde Baru, perbandingan penerapan di kedua provinsi, dan implikasi sosial-keagamaan dari fatwa sebagai instrumen kontrol akidah. Hasil penelitian menunjukkan adanya tipologi fatwa sesat MUI lokal yang berbeda sesuai konteks demografi. Di Sulawesi Utara, fatwa bersifat protektif dan konsolidatif untuk menjaga perlindungan identitas internal umat minoritas sekaligus memperkuat solidaritas komunitas. Sebaliknya, di Sumatera Utara, fatwa bersifat protektif dan legitimatif, disamping menjaga akidah sekaligus menegaskan dominasi ortodoksi mayoritas. Temuan ini menegaskan bahwa monopoli fatwa MUI bersifat fleksibel dan kontekstual, beradaptasi dengan kondisi sosial dan demografi lokal. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan respons pemerintah daerah terhadap fatwa sesat MUI. Di Sulawesi Utara, fatwa lebih digunakan sebagai pedoman internal tanpa intervensi formal karena efek sosialnya rendah. Sementara di Sumatera Utara, pemerintah menggunakan fatwa sebagai dasar moral dan administratif untuk menertibkan kelompok yang dianggap menyimpang, sehingga fatwa berfungsi sebagai instrumen penguatan hukum dan stabilitas sosial. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan bahwa monopoli fatwa tetap dipertahankan dengan koordinasi yang jelas antara MUI dan pemerintah daerah agar fatwa dapat berfungsi efektif sebagai polisi akidah sekaligus menjaga kepastian hukum dan harmoni sosial.

Kata kunci

• Classificatory Authority
• Deviant Sect
• Fatwa
• Institutional Translation
• Islamic Orthodoxy
• Majelis Ulama Indonesia