Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Recognition without Assimilation: Fiqh of Intra-Muslim Tolerance among Shia Muslims in Jepara, Indonesia

Journal of Islamic Law (JIL) · Vol. 7 No. 2 (2026) · hlm. 465–493

DOI
10.24260/jil.v7i2.5999
ISSN
2721-5040, 2721-5032
Terbit
2026-08-31
Penerbit
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstrak

Inggris

Sunni–Shia relations are often examined through the lenses of sectarian conflict, doctrinal contestation, and exclusion, while less attention has been paid to how Shia minorities negotiate jurisprudential differences in everyday life within Sunni-majority settings. This article explores how Shia Muslims in Jepara, Indonesia, negotiate their Jaʿfarī identity and madhhab-based religious practices within a Sunni-majority environment, and how these processes are experienced as forms of recognition in socio-religious life. Drawing on a qualitative socio-legal approach, the study combines interviews with Shia community leaders and members alongside observations of socio-religious practices. The data were analyzed thematically, with Axel Honneth’s theory of recognition serving as an interpretive framework for understanding the experiences of recognition identified in the findings. The results reveal that Shia Muslims maintain cross-madhhab family ties and communal care while openly expressing their Jaʿfarī identity and practices. They also participate in shared religious spaces and engage with Sunni Muslims in communal rituals, mutual assistance, philanthropy, and various forms of collective cooperation. These findings demonstrate that jurisprudential differences are negotiated through everyday interaction and accommodation, while religious visibility, participation, and social contribution are experienced as forms of recognition. The article argues that these patterns constitute recognition without assimilation and sustain harmonization without homogenization. Furthermore, it conceptualizes the accommodation of madhhab-based legal reasoning and practices as jurisprudential recognition and develops the fiqh of intra-Muslim tolerance as a normative-jurisprudential framework for managing the social consequences of fiqh plurality without allowing jurisprudential disagreement to become grounds for intra-Muslim exclusion. [Relasi Sunni–Syiah sering dikaji melalui konflik sektarian, kontestasi doktrinal, dan eksklusi, sementara bagaimana minoritas Syiah menegosiasikan perbedaan jurisprudensial dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mayoritas Sunni masih relatif kurang mendapat perhatian. Artikel ini menganalisis bagaimana Muslim Syiah di Jepara, Indonesia, menegosiasikan identitas Jaʿfarī dan praktik keagamaan berbasis mazhab dalam lingkungan mayoritas Sunni, serta bagaimana proses tersebut dialami sebagai bentuk rekognisi dalam kehidupan sosial-keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan pemimpin dan anggota komunitas Syiah serta observasi terhadap praktik sosial-keagamaan. Data dianalisis secara tematik, sedangkan teori rekognisi Axel Honneth digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman rekognisi yang muncul dari temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslim Syiah mempertahankan relasi keluarga dan kepedulian komunal lintas mazhab sembari menampilkan identitas dan praktik Jaʿfarī secara terbuka. Mereka juga berpartisipasi dalam ruang keagamaan bersama serta terlibat dengan Muslim Sunni dalam ritual komunal, gotong royong, filantropi, dan berbagai bentuk kerja sama kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan jurisprudensial dinegosiasikan melalui interaksi dan akomodasi keseharian, sementara keterbukaan identitas, partisipasi, dan kontribusi sosial dialami sebagai bentuk rekognisi. Artikel ini berargumen bahwa pola tersebut merepresentasikan rekognisi tanpa asimilasi dan menopang harmonisasi tanpa homogenisasi. Lebih lanjut, artikel ini mengonseptualisasikan akomodasi terhadap penalaran dan praktik berbasis mazhab sebagai rekognisi jurisprudensial serta mengembangkan fikih toleransi intra-muslim sebagai kerangka normatif-jurisprudensial untuk mengelola konsekuensi sosial dari pluralitas fikih tanpa menjadikan perbedaan jurisprudensial sebagai dasar eksklusi intra-Muslim.]

Bahasa Indonesia

[Polemik mengenai relasi Sunni-Syiah seringkali dibahas dalam kerangka konflik sektarian, intoleransi, dan perbedaan mazhab dalam Islam. Akan tetapi, praktik rekognisi dan koeksistensi ditingkat lokal masih relative terbatas dianalisis secara mendalam, padahal dinamika kehidupan sosial memperlihatkan model pengelolaan perbedaan mazhab lebih cair dan dinamis. Artikel ini meganalisis relasi Sunni-Syiah sebagai bentuk fikih toleransi dalam kerangka analisis untuk memahami bagaimana rekognisi dan harmonisasi dapat dioperasionalkan dalam arena sosial keagamaan. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada masyarakat Muslim di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekognisis terhadap identitas mazhab menjadi pondasi dalam membangun harmonisasi intra-Muslim. Harmonisasi tidak dibentuk dari penyeragaman praktik ibadah atau fikih melainkan sikap keterbukaan dan pengelolaan terhadap perbedaan mazhab. Fikih toleransi merupakan model pengelolaan perbedaan mazhab dalam memperkuat harmoni intra Muslim yang dibangun melalui rekognisi dan buhan hegemonisasi mazhab. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik sektarian yang berkembang ditingkat global tidak selalu direproduksi oleh masyarakat lokal. Masyarakat Jepara menunjukkan bahwa perbedaan mazhab dapat dinegosiasikan melalui rekognisi yang berdampak pada harmonisasi. Dengan demikian, fikih tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum normative melainkan juga sebagai instrumen rekognisi sosial dan kohesi sosial intra-Muslim.]

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

25 penulis · 54 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • National Research and Innovation Agency
  • Muhammadiyah University of Makassar
  • Indonesian Institute of Sciences
  • Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
  • Universitas Halu Oleo
  • Indonesia Open University
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Ahsanul KhalikinNational Research and Innovation Agency2
Wakhid SugiyartoNational Research and Innovation Agency2
Marpuah MarpuahNational Research and Innovation Agency2
Dewi Ayu LestariIndonesian Institute of Sciences1
Abban Putri FiqaIndonesian Institute of Sciences1
Sugeng BudihartaIndonesian Institute of Sciences1
Muthmainnah MuthmainnahUniversitas Halu Oleo1
Irma SribiantiMuhammadiyah University of Makassar1
FauziahMuhammadiyah University of Makassar1
Azmi AzmiIndonesia Open University1
Iskandar IskandarDokuz Eylül University1
Muhammad AnzaikhanInstitut Agama Islam Negeri Langsa1
Said AmirulkamarUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Umi MuzayanahNational Research and Innovation Agency1
Arif Gunawan SantosoMinistry of Religious Affairs1
Saimroh SaimrohNational Research and Innovation Agency1
Benny BennyUniversitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang1
Hanif Cahyo Adi KistoroUniversitas Ahmad Dahlan1
Warnis WarnisNational Research and Innovation Agency1
Syofia UlfahUniversitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Recognition without Assimilation: Fiqh of Intra-Muslim Tolerance among Shia Muslims in Jepara, Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Suratman, Bayu</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Zuhrah, Fatimah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Suhanah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Fauziah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Fauzah, Titi Isnaini</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Fiqh of Intra-Muslim Tolerance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Jurisprudential Recognition</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Shia Muslims</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Sunni–Shia Relations</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Indonesia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Sunni–Shia relations are often examined through the lenses of sectarian conflict, doctrinal contestation, and exclusion, while less attention has been paid to how Shia minorities negotiate jurisprudential differences in everyday life within Sunni-majority settings. This article explores how Shia Muslims in Jepara, Indonesia, negotiate their Jaʿfarī identity and madhhab-based religious practices within a Sunni-majority environment, and how these processes are experienced as forms of recognition in socio-religious life. Drawing on a qualitative socio-legal approach, the study combines interviews with Shia community leaders and members alongside observations of socio-religious practices. The data were analyzed thematically, with Axel Honneth’s theory of recognition serving as an interpretive framework for understanding the experiences of recognition identified in the findings. The results reveal that Shia Muslims maintain cross-madhhab family ties and communal care while openly expressing their Jaʿfarī identity and practices. They also participate in shared religious spaces and engage with Sunni Muslims in communal rituals, mutual assistance, philanthropy, and various forms of collective cooperation. These findings demonstrate that jurisprudential differences are negotiated through everyday interaction and accommodation, while religious visibility, participation, and social contribution are experienced as forms of recognition. The article argues that these patterns constitute recognition without assimilation and sustain harmonization without homogenization. Furthermore, it conceptualizes the accommodation of madhhab-based legal reasoning and practices as jurisprudential recognition and develops the fiqh of intra-Muslim tolerance as a normative-jurisprudential framework for managing the social consequences of fiqh plurality without allowing jurisprudential disagreement to become grounds for intra-Muslim exclusion.
[Relasi Sunni–Syiah sering dikaji melalui konflik sektarian, kontestasi doktrinal, dan eksklusi, sementara bagaimana minoritas Syiah menegosiasikan perbedaan jurisprudensial dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mayoritas Sunni masih relatif kurang mendapat perhatian. Artikel ini menganalisis bagaimana Muslim Syiah di Jepara, Indonesia, menegosiasikan identitas Jaʿfarī dan praktik keagamaan berbasis mazhab dalam lingkungan mayoritas Sunni, serta bagaimana proses tersebut dialami sebagai bentuk rekognisi dalam kehidupan sosial-keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan pemimpin dan anggota komunitas Syiah serta observasi terhadap praktik sosial-keagamaan. Data dianalisis secara tematik, sedangkan teori rekognisi Axel Honneth digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman rekognisi yang muncul dari temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslim Syiah mempertahankan relasi keluarga dan kepedulian komunal lintas mazhab sembari menampilkan identitas dan praktik Jaʿfarī secara terbuka. Mereka juga berpartisipasi dalam ruang keagamaan bersama serta terlibat dengan Muslim Sunni dalam ritual komunal, gotong royong, filantropi, dan berbagai bentuk kerja sama kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan jurisprudensial dinegosiasikan melalui interaksi dan akomodasi keseharian, sementara keterbukaan identitas, partisipasi, dan kontribusi sosial dialami sebagai bentuk rekognisi. Artikel ini berargumen bahwa pola tersebut merepresentasikan rekognisi tanpa asimilasi dan menopang harmonisasi tanpa homogenisasi. Lebih lanjut, artikel ini mengonseptualisasikan akomodasi terhadap penalaran dan praktik berbasis mazhab sebagai rekognisi jurisprudensial serta mengembangkan fikih toleransi intra-muslim sebagai kerangka normatif-jurisprudensial untuk mengelola konsekuensi sosial dari pluralitas fikih tanpa menjadikan perbedaan jurisprudensial sebagai dasar eksklusi intra-Muslim.]</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">[Polemik mengenai relasi Sunni-Syiah seringkali dibahas dalam kerangka konflik sektarian, intoleransi, dan perbedaan mazhab dalam Islam. Akan tetapi, praktik rekognisi dan koeksistensi ditingkat lokal masih relative terbatas dianalisis secara mendalam, padahal dinamika kehidupan sosial memperlihatkan model pengelolaan perbedaan mazhab lebih cair dan dinamis. Artikel ini meganalisis relasi Sunni-Syiah sebagai bentuk fikih toleransi dalam kerangka analisis untuk memahami bagaimana rekognisi dan harmonisasi dapat dioperasionalkan dalam arena sosial keagamaan. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada masyarakat Muslim di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekognisis terhadap identitas mazhab menjadi pondasi dalam membangun harmonisasi intra-Muslim. Harmonisasi tidak dibentuk dari penyeragaman praktik ibadah atau fikih melainkan sikap keterbukaan dan pengelolaan terhadap perbedaan mazhab. Fikih toleransi merupakan model pengelolaan perbedaan mazhab dalam memperkuat harmoni intra Muslim yang dibangun melalui rekognisi dan buhan hegemonisasi mazhab. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik sektarian yang berkembang ditingkat global tidak selalu direproduksi oleh masyarakat lokal. Masyarakat Jepara menunjukkan bahwa perbedaan mazhab dapat dinegosiasikan melalui rekognisi yang berdampak pada harmonisasi. Dengan demikian, fikih tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum normative melainkan juga sebagai instrumen rekognisi sosial dan kohesi sosial intra-Muslim.]</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak</dc:publisher>
	<dc:date>2026-08-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/5999</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.24260/jil.v7i2.5999</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Journal of Islamic Law; Vol. 7 No. 2 (2026): Journal of Islamic Law; 465-493</dc:source>
	<dc:source>2721-5040</dc:source>
	<dc:source>2721-5032</dc:source>
	<dc:source>10.24260/jil.v7i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/5999/1769</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Bayu Suratman, Fatimah Zuhrah, Suhanah, Fauziah, Titi Isnaini Fauzah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>