The provision of regulatory framework for urban planning in Indonesia still needs to be discussed. Though the Spatial Planning Act of 1992 has amended the SVO 0f 1948, there are a number of legal aspect problems that have not been touched on or solved by those Act These problems include incomplete urban planning provisions in the Spatial Planning Act, unavailability of implementing government regulations as designated in the Act, improver form of legislation, and incoherence urban planning related legislation. Regarding these problems, urban planning regulatory framework should immediately perfected and completed.
Jaringan kolaborasi para penulis
3 penulis ·
2 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.