Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Konsepsi Pedoman Perencanaan Kota Baru

Journal of Regional and City Planning · Vol. 4 No. 9 (2017) · hlm. 52–55

ISSN
2502-6429
Terbit
2017-08-29
Penerbit
The Directorate for Research and Innovation, Institut Teknologi Bandung
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Abstrak

Pengembangan kota baru di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar kebijaksanaan pengembangan dan pembangunan kota pada umumnya. Dalam memikirkan kemungkinan pengembangan kota baru sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan daerah, seperti digariskan dalam GBHN dan Repelita Nasional, maka kebijaksanaan dan langkah pembinaan kota nasional perlu melandasi hal tersebut.Berdasarkan hal pokok yang telah digariskan dalam kebijaksanaan dan langkah pembinaan kota dan pengembangan sektor permukiman dan perumahan, maka hal yang perlu ditekankan sebagai landasan pengembangan kota baru di Indonesia meliputi: azas pemerataan daerah, azas tata ruang wilayah, azas pemerataan penyebaran penduduk, azas pembangunan kota berwawasan lingkungan.Dengan keempat landasan kebijaksanaan tersebut, maka pengembangan kota baru di lndonesia perlu memperhatikan arahan berikut:Penentuan jenis kota baru yang didasarkan pada fungsi pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kini maupun mendatang;Penentuan lokasi dan pengembangan kota baru perlu didasarkan pada pertimbangan untuk dapat menunjang pengembangan wilayah dan membantu memecahkan masalah kota besar;Penentuan dan pengembangan jenis kota baru perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk, kegiatan usaha serta komponen kebutuhan yang menunjang kehidupan dan penghidupan di kota tersebut sampai batas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kota baru mandiri atau penunjang;Penentuan dan pengembangan kota baru harus dilihat dari wawasan dan ruang lingkup perwilayahan lebih luas, sehingga fungsi yang diharapkan dapat dicapai, termasuk pentingnya keterpaduan pengembangan kota baru dengan sistem jaringan prasarana perangkutan wilayah yang dapat menghubungkan dengan kota besar, kota menengah dan kota kecil di sekitarnya;Pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan perlu dipadukan dengan program pengembangan prasarana kota terpadu agar efisien dan efektif;Penentuan, perencanaan dan pembangunan kota baru perlu ditunjang suatu penelitian guna menentukan wilayah yang memungkinkan dikembangkan, wilayah kendala serta wilayah limitasi.

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Haryo WinarsoAfiliasi tidak diketahui1
I. SosrowinarsitoAfiliasi tidak diketahui1
Iwan P. KusumantoroAfiliasi tidak diketahui1
Mochtarram KaryoediAfiliasi tidak diketahui1
Udin AbimanyuAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Konsepsi Pedoman Perencanaan Kota Baru</dc:title>
	<dc:creator>Kombaitan, B.</dc:creator>
	<dc:creator>Sujarto, Djoko</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en-US">Pengembangan kota baru di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar kebijaksanaan pengembangan dan pembangunan kota pada umumnya. Dalam memikirkan kemungkinan pengembangan kota baru sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan daerah, seperti digariskan dalam GBHN dan Repelita Nasional, maka kebijaksanaan dan langkah pembinaan kota nasional perlu melandasi hal tersebut.Berdasarkan hal pokok yang telah digariskan dalam kebijaksanaan dan langkah pembinaan kota dan pengembangan sektor permukiman dan perumahan, maka hal yang perlu ditekankan sebagai landasan pengembangan kota baru di Indonesia meliputi: azas pemerataan daerah, azas tata ruang wilayah, azas pemerataan penyebaran penduduk, azas pembangunan kota berwawasan lingkungan.Dengan keempat landasan kebijaksanaan tersebut, maka pengembangan kota baru di lndonesia perlu memperhatikan arahan berikut:Penentuan jenis kota baru yang didasarkan pada fungsi pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kini maupun mendatang;Penentuan lokasi dan pengembangan kota baru perlu didasarkan pada pertimbangan untuk dapat menunjang pengembangan wilayah dan membantu memecahkan masalah kota besar;Penentuan dan pengembangan jenis kota baru perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk, kegiatan usaha serta komponen kebutuhan yang menunjang kehidupan dan penghidupan di kota tersebut sampai batas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kota baru mandiri atau penunjang;Penentuan dan pengembangan kota baru harus dilihat dari wawasan dan ruang lingkup perwilayahan lebih luas, sehingga fungsi yang diharapkan dapat dicapai, termasuk pentingnya keterpaduan pengembangan kota baru dengan sistem jaringan prasarana perangkutan wilayah yang dapat menghubungkan dengan kota besar, kota menengah dan kota kecil di sekitarnya;Pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan perlu dipadukan dengan program pengembangan prasarana kota terpadu agar efisien dan efektif;Penentuan, perencanaan dan pembangunan kota baru perlu ditunjang suatu penelitian guna menentukan wilayah yang memungkinkan dikembangkan, wilayah kendala serta wilayah limitasi. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">The Directorate for Research and Innovation, Institut Teknologi Bandung</dc:publisher>
	<dc:date>2017-08-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Research Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/5775</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Journal of Regional and City Planning; Vol. 4 No. 9 (1993); 52-55</dc:source>
	<dc:source>2502-6429</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/5775/2895</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2017 Journal of Regional and City Planning</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>