Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

ENSURING JUSTICE AND UTILITY: Addressing Alleged Monopolistic Practices in Ibu Kota Nusantara

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 15 No. 2 (2025) · hlm. 274–308

DOI
10.18860/j.v15i2.28765
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2025-01-03
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

This paper investigates the potential implications of establishing PT Karya Logistik Nusantara regarding Indonesia's antimonopoly law, particularly concerning the production and distribution of concrete for construction in Ibu Kota Nusantara (IKN). PT Karya Logistik Nusantara is a joint venture adhering to the procedures for forming a Limited Liability Company (LLC). As an LLC, it does not qualify as a State-Owned Enterprise (SOE). Utilizing a normative legal research method, this study highlights critical findings regarding the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) for concrete production and logistics services in the new capital. There are concerns that this arrangement may violate trust provisions, mainly due to the merger of six construction State-Owned Enterprises (SOEs), which raises the possibility of monopolistic practices. Such practices could hinder competition by creating barriers to entry for other businesses, as the merged entities control approximately 60% of the market share for concrete in Ibu Kota Nusantara (IKN). In conclusion, the study emphasizes the need to scrutinize these developments to ensure compliance with competition law and promote a fair market environment. Recommendations for further research and regulatory oversight are also suggested to mitigate potential monopolistic behaviors.Artikel ini menyelidiki implikasi potensial dari pendirian PT Karya Logistik Nusantara dalam kaitannya dengan UU Antimonopoli Indonesia, khususnya mengenai produksi dan distribusi beton untuk konstruksi di Ibu Kota Nusantara. PT Karya Logistik Nusantara adalah perusahaan patungan yang telah mematuhi prosedur yang diperlukan untuk membentuk Perseroan Terbatas (LLC). Sebagai LLC, itu tidak memenuhi syarat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti temuan penting mengenai pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk layanan produksi dan logistik beton di ibu kota baru. Ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat melanggar ketentuan kepercayaan, terutama karena penggabungan enam BUMN konstruksi, yang meningkatkan kemungkinan praktik monopoli. Praktik semacam itu dapat menghambat persaingan dengan menciptakan hambatan masuk bagi bisnis lain, karena entitas yang digabungkan menguasai sekitar 60% pangsa pasar beton di Ibu Kota Nusantara. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya pengawasan yang cermat terhadap perkembangan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan dan untuk mempromosikan lingkungan pasar yang adil. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengawasan peraturan juga disarankan untuk mengurangi potensi perilaku monopoli.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 56 tautan kepenulisan bersama · 34 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Trisakti
  • Universitas Islam Internasional Indonesia
  • Monash University Malaysia
  • University of Canterbury
  • Anahuac Mayab University
  • Université Laval
  • Universitas Gadjah Mada
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Jimi Rambo ArranchadoUniversity of Canterbury6
Maria Silvya E. WanggaUniversitas Trisakti3
Sharda AbriantiUniversitas Trisakti2
Séréna Ortigosa FernandezUniversité Laval2
Verandha MayvaAfiliasi tidak diketahui2
Arif WicaksanaUniversitas Trisakti2
Sharda AbriantiUniversitas Trisakti2
Jimi Rambo ArranchadoeAfiliasi tidak diketahui1
Januardo Sulung Partogi SihombingUniversitas Trisakti1
Intan Nevia CahyanaUniversitas Trisakti1
Narita AdityaningrumUniversitas Trisakti1
Dian Adriawan Dg TawangUniversitas Trisakti1
Andrés Herrera EsquivelAnahuac Mayab University1
Amalia ZuhraUniversitas Trisakti1
Elsi Kartika SariUniversitas Trisakti1
Ninuk WijiningsihUniversitas Trisakti1
Setiyono SetiyonoUniversitas Gadjah Mada1
Dinda KeumalaUniversitas Trisakti1
Nadia NursantihUniversitas Trisakti1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">ENSURING JUSTICE AND UTILITY: Addressing Alleged Monopolistic Practices in Ibu Kota Nusantara</dc:title>
	<dc:creator>Anggraini, Anna Maria Tri</dc:creator>
	<dc:creator>Sabirin, Ahmad</dc:creator>
	<dc:creator>Abriant, Sharda</dc:creator>
	<dc:creator>Rahma, Rais Akbar</dc:creator>
	<dc:creator>Wibawa, Berto Mulia</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Economics</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">barrier to entry; Ibu Kota Nusantara; monopolistic practices;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This paper investigates the potential implications of establishing PT Karya Logistik Nusantara regarding Indonesia's antimonopoly law, particularly concerning the production and distribution of concrete for construction in Ibu Kota Nusantara (IKN). PT Karya Logistik Nusantara is a joint venture adhering to the procedures for forming a Limited Liability Company (LLC). As an LLC, it does not qualify as a State-Owned Enterprise (SOE). Utilizing a normative legal research method, this study highlights critical findings regarding the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) for concrete production and logistics services in the new capital. There are concerns that this arrangement may violate trust provisions, mainly due to the merger of six construction State-Owned Enterprises (SOEs), which raises the possibility of monopolistic practices. Such practices could hinder competition by creating barriers to entry for other businesses, as the merged entities control approximately 60% of the market share for concrete in Ibu Kota Nusantara (IKN). In conclusion, the study emphasizes the need to scrutinize these developments to ensure compliance with competition law and promote a fair market environment. Recommendations for further research and regulatory oversight are also suggested to mitigate potential monopolistic behaviors.Artikel ini menyelidiki implikasi potensial dari pendirian PT Karya Logistik Nusantara dalam kaitannya dengan UU Antimonopoli Indonesia, khususnya mengenai produksi dan distribusi beton untuk konstruksi di Ibu Kota Nusantara. PT Karya Logistik Nusantara adalah perusahaan patungan yang telah mematuhi prosedur yang diperlukan untuk membentuk Perseroan Terbatas (LLC). Sebagai LLC, itu tidak memenuhi syarat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti temuan penting mengenai pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk layanan produksi dan logistik beton di ibu kota baru. Ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat melanggar ketentuan kepercayaan, terutama karena penggabungan enam BUMN konstruksi, yang meningkatkan kemungkinan praktik monopoli. Praktik semacam itu dapat menghambat persaingan dengan menciptakan hambatan masuk bagi bisnis lain, karena entitas yang digabungkan menguasai sekitar 60% pangsa pasar beton di Ibu Kota Nusantara. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya pengawasan yang cermat terhadap perkembangan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan dan untuk mempromosikan lingkungan pasar yang adil. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengawasan peraturan juga disarankan untuk mengurangi potensi perilaku monopoli.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2025-01-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/28765</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v15i2.28765</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie; 274 - 308</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/28765/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2025 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>