Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

THE EVALUATION OF THE INDONESIAN FINTECH LAW FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY TECHNOLOGY PARADIGMS TO MITIGATE ILLEGAL FINTECH

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah · Vol. 14 No. 2 (2024) · hlm. 233–264

DOI
10.18860/j.v14i2.24025
ISSN
2528-3383, 2086-7549
Terbit
2024-01-10
Penerbit
Fakultas Syariah
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Illegal fintech is one of the main issues not fully addressed in the digital finance sector in Indonesia despite various legal regulations. This condition shows that the fintech legal framework in Indonesia still needs to be entirely relevant to the concept of Regulatory Technology (regtech). This study aims to analyze the position of the fintech legal framework in Indonesia in overcoming illegal fintech with a regtech approach chosen as an analytical instrument—a basic concept that combines law and digital financial technology to create an orderly platform and comply with all applicable laws. This article uses normative-legal research methods and a conceptual approach, indicating that the legal framework governing fintech in Indonesia fragments, with rules spreading across the civil, administrative, and criminal sectors. This legal framework still needs to be reinforced as a legal tool to overcome the problem. Based on the regtech approach, increased transparency and accountability in fintech implementation are essential as legal support for dynamic supervision and law enforcement and to allow for wider access to cooperation between stakeholders in handling illegal fintech. Such measures will help create a more effective legal environment and align with the regtech paradigm in addressing illegal fintech practices in Indonesia. Fintech ilegal merupakan salah satu isu utama yang belum sepenuhnya tertangani di sektor keuangan digital di Indonesia, meskipun telah diterbitkan berbagai peraturan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum fintech di Indonesia memerlukan evaluasi berdasarkan paradigma Regulatory Technology (RegTech). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kerangka hukum fintech di Indonesia dalam mengatasi permasalahan fintech ilegal dengan pendekatan RegTech. RegTech dipilih sebagai instrumen analisis karena merupakan konsep dasar yang menggabungkan hukum dan teknologi keuangan digital untuk menciptakan platform yang tertib dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur fintech di Indonesia masih terfragmentasi dengan aturan yang tersebar di sektor perdata, administrasi, dan pidana. Kerangka hukum ini masih perlu diperkuat sebagai alat hukum untuk mengatasi masalah fintech ilegal. Berdasarkan pendekatan RegTech, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi fintech, sebagai dukungan hukum atas pengawasan dan penegakan hukum yang dinamis serta dukungan hukum untuk membuka saluran kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanganan fintech ilegal. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif dan selaras dengan paradigma RegTech dalam menangani praktik fintech ilegal di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 98 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  • Universitas Islam Negeri Salatiga
  • Universitas Syiah Kuala
  • Sekolah Tinggi Teknologi Migas
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mustafa LutfiAfiliasi tidak diketahui6
Ramadhita RamadhitaAfiliasi tidak diketahui3
Asrul Ibrahim NurAfiliasi tidak diketahui2
Marzuki MarzukiInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Safriadi SafriadiAfiliasi tidak diketahui1
Teuku ZulkhairiAfiliasi tidak diketahui1
Ibnu HajarAfiliasi tidak diketahui1
Musleh HarryAfiliasi tidak diketahui1
Jundiani JundianiAfiliasi tidak diketahui1
Meisy FajaraniAfiliasi tidak diketahui1
Masyhuri PutraUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau1
Muhammad Pradipa WicaksonoAfiliasi tidak diketahui1
Nixson NixsonAfiliasi tidak diketahui1
Lukmanul HakimAfiliasi tidak diketahui1
Iffaty Nasyi’ahAfiliasi tidak diketahui1
Khoirul HidayahAfiliasi tidak diketahui1
Roibin RoibinAfiliasi tidak diketahui1
Rayno Dwi AdityoAfiliasi tidak diketahui1
Arif HidayatAfiliasi tidak diketahui1
Agus PurnomoUniversitas Islam Negeri Salatiga1
Nor SalamAfiliasi tidak diketahui1
Sirojuddin AhmadAfiliasi tidak diketahui1
Badruddin BadruddinAfiliasi tidak diketahui1
Dwi FidhayantiAfiliasi tidak diketahui1
Mohd Shahid bin Mohd NohAfiliasi tidak diketahui1
Abdul AzisUniversitas Syiah Kuala1
Jamaluddin JamaluddinSekolah Tinggi Teknologi Migas1
Kasmuri KasmuriAfiliasi tidak diketahui1
Afrizal MansurAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad MarizalAfiliasi tidak diketahui1
Ibrahim Sulaiman HanaishAfiliasi tidak diketahui1
Zikri DarussaaminAfiliasi tidak diketahui1
Sheila Kusuma Wardani AmnestiAfiliasi tidak diketahui1
Siti ZulaichaAfiliasi tidak diketahui1
Joko SutrisnoAfiliasi tidak diketahui1
A FawziAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 9 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">THE EVALUATION OF THE INDONESIAN FINTECH LAW FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY TECHNOLOGY PARADIGMS TO MITIGATE ILLEGAL FINTECH</dc:title>
	<dc:creator>Saifullah, Saifullah</dc:creator>
	<dc:creator>Supriyadi, Aditya Prastian</dc:creator>
	<dc:creator>Bahagiati, Kurniasih</dc:creator>
	<dc:creator>Al Munawar, Faishal Agil</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US"></dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Indonesian fintech law; illegal fintech; regulatory technology;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Illegal fintech is one of the main issues not fully addressed in the digital finance sector in Indonesia despite various legal regulations. This condition shows that the fintech legal framework in Indonesia still needs to be entirely relevant to the concept of Regulatory Technology (regtech). This study aims to analyze the position of the fintech legal framework in Indonesia in overcoming illegal fintech with a regtech approach chosen as an analytical instrument—a basic concept that combines law and digital financial technology to create an orderly platform and comply with all applicable laws. This article uses normative-legal research methods and a conceptual approach, indicating that the legal framework governing fintech in Indonesia fragments, with rules spreading across the civil, administrative, and criminal sectors. This legal framework still needs to be reinforced as a legal tool to overcome the problem. Based on the regtech approach, increased transparency and accountability in fintech implementation are essential as legal support for dynamic supervision and law enforcement and to allow for wider access to cooperation between stakeholders in handling illegal fintech. Such measures will help create a more effective legal environment and align with the regtech paradigm in addressing illegal fintech practices in Indonesia.

Fintech ilegal merupakan salah satu isu utama yang belum sepenuhnya tertangani di sektor keuangan digital di Indonesia, meskipun telah diterbitkan berbagai peraturan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum fintech di Indonesia memerlukan evaluasi berdasarkan paradigma Regulatory Technology (RegTech). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kerangka hukum fintech di Indonesia dalam mengatasi permasalahan fintech ilegal dengan pendekatan RegTech. RegTech dipilih sebagai instrumen analisis karena merupakan konsep dasar yang menggabungkan hukum dan teknologi keuangan digital untuk menciptakan platform yang tertib dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur fintech di Indonesia masih terfragmentasi dengan aturan yang tersebar di sektor perdata, administrasi, dan pidana. Kerangka hukum ini masih perlu diperkuat sebagai alat hukum untuk mengatasi masalah fintech ilegal. Berdasarkan pendekatan RegTech, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi fintech, sebagai dukungan hukum atas pengawasan dan penegakan hukum yang dinamis serta dukungan hukum untuk membuka saluran kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanganan fintech ilegal. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif dan selaras dengan paradigma RegTech dalam menangani praktik fintech ilegal di Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Fakultas Syariah</dc:publisher>
	<dc:contributor xml:lang="en-US"></dc:contributor>
	<dc:date>2024-01-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/24025</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.18860/j.v14i2.24025</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah; Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie; 233 - 264</dc:source>
	<dc:source>2528-3383</dc:source>
	<dc:source>2086-7549</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/24025/pdf</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2024 Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>